Dorong Produk UMKM di Kota Bengkulu Dapat Sertifikat Halal

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 22 Nov 2024 - 22:58

UMKM: Di Kota Bengkulu baru sedikit pelaku UMKM yang mengurus sertifikat halal produk. RENO/RB--

dorong produk umkm di kota bengkulu dapat sertifikat halal                             koranrb.id – dinas koperasi dan usaha kecil menengah (ukm) kota bengkulu soroti produk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (umkm) banyak yang belum dapat sertifikat halal.
kepala dinas koperasi dan ukm kota bengkulu, drs eddyson menyebutkan sampai dengan saat ini hanya sedikit umkm yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.
ia juga menjelaskan bahwa sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk bagi konsumen.
terutama pemeluk agama islam dan sertifikat halal tersebut juga dapat membantu umkm memperluas pasar di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
baca juga:dukcapil benteng siapkan layanan warga berkebutuhan khusus
baca juga:50 perwakilan bengkulu, ramaikan honda bikers day nasional 2024 di klaten
“masih sedikit umkm kita yang mengurus untuk mendapatkan sertifikat halal, jadi perlu kita dorong agar produk mereka memiliki logo halal yang resmi dan mampu memperluas target market mereka hingga ke pasar internasional,” jelasnya.
meskipun pendaftaran sertifikat ini secara gratis dan diperpanjang hingga oktober 2026 mendatang, namun para pelaku umkm di kota bengkulu masih bergerak santai. tercatat baru 8 umkm yang telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.
eddyson juga menjelaskan pendaftaran sertifikat halal dapat dilakukan melalui aplikasi sihalal yang dikeluarkan oleh kementerian agama (kemenag) melalui badan  penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) bengkulu.
lanjut eddyson, untuk itu pemerintah kota (pemkot) bengkulu mendorong para pelaku umkm untuk segera mengurus sertifikat halal sesuai dengan undang-undang  (uu) nomor 33 tahun 2014. 
baca juga:kajati minta serapan anggaran di kejari lebong lebih dimaksimalkan 
baca juga:perbaikan jalan sukowati dilakukan bertahap, 2025 mulai dari bundaran – masjid agung 
“proses sertifikasi halal ini memerlukan waktu yang bervariasi, tergantung pada pengujian bahan dan produk, dengan estimasi waktu hingga enam bulan,” terang eddyson.
bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal hingga batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi baik peringatan tertulis, denda administratif, hingga penyegelan produk yang belum bersertifikat halal.
ia berharap lebih banyak pelaku usaha di kota bengkulu dapat segera mengurusi seluruh persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh sertifikat halal.
sehingga dengan begitu umkm di kota bengkulu dapat naik kelas dan semakin berdaya saing di pasar yang lebih luas. 
baca juga:minggu, mian dan sapuan kembali jabat bupati, 2 pjs bupati pamit ke asn
baca juga:genjot serapan rendah apbd ta 2024, sekda kepahiang ingatkan seluruh opd 
sementara itu, salah satu pelaku umkm, produk makanan kemasan, yang berada di jalan fatmawati kelurahan penurunan, rosi yuliani menuturkan, banyak pelaku umkm belum mengetahui adanya ketentuan yang mewajibkan setiap produk harus memiliki sertifikat halal.
ditambah minimnya pengetahuan tentang digitalisasi membuat rata-rata pelaku umkm belum memiliki sertifikat halal tersebut.
“pertama banyak yang belum tahu, kemudian juga sebagian pelaku usaha ini tidak tahu cara mendaftarkannya inikan serba online,” kata rosi.
rosi menyebutkan bahwa untuk produk yang ia jual tidak semuanya hasil dari olah sendiri, melainkan dari berbagai umkm yang juga menitipkan produknya.
“kebetulan kemarin ada satgas halal datang untuk mengecek, jadi saya sampaikan saja untuk produk yang sudah halal itu produk saja namun yang belum itu masih butuh bimbingan,” katanya.
sekadar mengulas satuan tugas (satgas) halal badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kantor wilayah (kanwil) kementerian agama (kemenag) provinsi bengkulu menemukan masih banyak pelaku usaha kelas menengah hingga besar di provinsi bengkulu yang belum mengantongi sertifikat halal.
dengan demikian, sanksi bagi produk yang belum bersertifikat halal akan dilayangkan.  
hal tersebut disampaikan sekretaris satgas halal bpjph kanwil kemenag bengkulu, h nahwan effendi s,ag mm.
ia menerangkan, sejak 18 oktober 2024 lalu, tentunya kewajiban sertifikat halal bagi usaha menengah besar sudah berlaku.
“masih banyak kita dapati yang belum mendaftar untuk mendapatkan sertifikat halal,” jelasnya.
namun dalam perjalananya masih saja ditemui pelaku usaha menengah besar yang belum memilik sertifikat halal seperti catering, rumah makan, hotel dan sebagainya.
untuk menindaklanjuti temuan tersebut ia menyampai masih dalam proses persuasif dengan menyosialisasikan serta mengedukasi tentang ketentuan yang telah berlaku sesuai dengan amanat undang-undang (uu) nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4.
dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di negara indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang kewajiban halal yang dimana sanksi administratif ada di pasal 170.
“sekarang kita masih mengedukasi para pelaku usaha itu, untuk ke depannya pemberlakuan sanksi akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan,” terang nahwan.
sampai dengan kemarin sudah sebanyak 17.100 sertifikat yang sudah dikeluarkan untuk pelaku usaha yang ada di provinsi bengkulu.
namun untuk pelaku usaha menengah besar hanya beberapa persen saja, untuk itu dalam waktu dekat ia akan melakukan monitoring kembali.
seperti yang dilakukan pada waktu lalu, dengan memantau beberapa hotel yang ada di kota bengkulu seperti hotel mercure, santika dan lainnya.
kemudian juga beberapa rumah makan seperti restoran marolah yang berada di jalan pariwisata pantai panjang.
“untuk ke depannya, jika masih saja ditemui yang belum memiliki sertifikat halal atau melakukan proses akreditasi sama sekali maka sanksi yang akan berikan berupa penarikan produk yang beredar jika diedarkan, bagi yang tidak diedarkan maka ditindak dengan penutupan sampai dengan sertifikat itu ada,” jelas nahwan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan