Dari 2 Dugaan Pelanggaran, 1 Diteruskan Bawaslu ke KPU, Salah Satu Calon Wakil Wali Kota Bengkulu

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 12 Oct 2024 - 22:53

PENGAWAS: Suasana Sekretariat Panwascam Singgaran Pati yang berada di Jalan Merapi Ujung beberapa waktu lalu. RENO/RB--

dari 2 dugaan pelanggaran, 1 diteruskan bawaslu ke kpu, salah satu calon wakil wali kota bengkulu                             koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu limpahkan kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan calon wakil wali kota bengkulu kepada komisi pemilihan umum (kpu) kota bengkulu.
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri menjelaskan bahwa telah dilakukan penaganan terhadap kasus pelanggaran  calon wakil wali kota bengkulu dan diteruskan ke kpu kota bengkulu agar dilakukannya pengkajian dan tindak lanjut.
“penangananya sudah dilakukan, dan diumumkan bahwa ada 2 tindakan dugaan pelanggaran,” jelas ahmad
dari 2 dugaan pelanggaran tersebut, hanya 1 dugaan pelanggaran yang diteruskan ke kpu kota bengkulu, yang mana dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas negara sebagai tempat kampanye dihentikan.
baca juga:lindungi umkm, perda pengawasan toko modern di kota bengkulu digodok disprindag
baca juga:peluang investasi bengkulu terus dipromosikan, sekda: pembangunan akan cepat ditingkatkan 
hal tersebut dilakukan setelah bawaslu kota bengkulu melakukan pemerikasan yang mana ditemukan bahwa gedung atau tempat yang digunakan kampanye tersebut belum tercatat sebagai aset pemerintah.
“meski dibangun dengan anggaran daerah, didapati gedung tersebut belum tercatat sebagai aset pemerintah daerah kota bengkulu,” ungkap ahmad maskuri.
atas pemeriksaan tersebut untuk dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dihentikan, sementara dugaan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosesdur pelaksanaan kampanye dilanjutkan dan akan dilimpahkan ke kpu kota bengkulu.
hal tersebut berdasarkan pkpu nomor 13 tahun 2020, setiap kegiatan kampanye harus diberitahukan terlebih dahulu kepada kepolisian, dengan tembusan ke kpu dan bawaslu, dan dalam kasus ini pemberitahuan baru disampaikan setelah kegiatan berlangsung, sehingga terjadi pelanggaran prosedur.
baca juga: plt gubernur lantik pengurus himpunan masyarakat aceh bengkulu, ajak bersinergi dengan pemerintah 
baca juga:realisasi six in one dukcapil kota bengkulu capai 385 dokumen
“pemberitahuan kampanye disampaikan terlambat, setelah acara selesai, sehingga ada pelanggaran administrasi,” terang ahmad.
berdasarkan hasil penyelidikan bawaslu kota bengkulu merekomendasikan dugaan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosesdur pelaksanaan kampanye kepada kpu kota bengkulu untuk di lakukan pengkajian.
“pelanggaran administrasi akan kami teruskan ke kpu kota bengkulu,” tutup ahmad.
berita sebelumnya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu lakukan pengkajian bersama sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) terkait pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu calon wakil wali kota bengkulu.
baca juga:dp2ap3kb minta orang tua perketat pengawasan anak 
baca juga:terus berbenah, rshd kota bengkulu tingkatkan pelayanan, akan luncurkan 39 kamar tambahan
koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri mengatakan sampai dengan kemarin pihaknya telah berkoordinasi dengan sentra gakkumdu guna melakukan kajian dan pembahasan terkait pelanggaran yang terjadi.
“kajian dan pembahasan bersama sentra gakkumdu dan melalui hasil pleno pimpinan bawaslu kota bengkulu,” jelas ahmad.
ahmad juga mengatakan hasil pemeriksaan akan disampaikan pada saat kajian dan pembahasan bersama gakkumdu serta telah menempuh pleno bawaslu kota bengkulu.
selain itu  ia telah mengirimkan surat terhadap salah satu calon wali kota bengkulu yang diduga melakukan pelanggaran saat kampanye.
hal tersebut atas dasar hasil pengawasan yang dilakukan salah satu pengawas kecamatan (panwascam) singgaran pati di wilayah kelurahan padang nangka, yang mana mendapati salah satu calon wakil wali kota bengkulu menggelar kampanye di tempat yang masih 1 komplek dengan kelurahan.
“jadi lokasinya itu masih 1 komplek dengan kelurahan,” kata ahmad.
berdasarkan pengawasan tersebut ia melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dilakukan, dan setelahnya ia menetapkan menjadi dugaan pelanggaran serta dilakukannya registrasi.
ahmad juga telah memanggil beberapa pihak untuk melakukan klarifikasi, salah satunya lurah dan beberapa nama lain yang muncul terkait proses kampanye yang dilakukan calon wakil wali kota tersebut.
“jadi kita telah melakukan kajian terkait hal tersebut di dapatkan 2  dugaan pelanggaran yang di lakukan,” jelas ahmad.
dari 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan calon wakil wali kota tersebut yakni dugaan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosesdur pelaksanaan kampanye dan yang kedua adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena wilayah dilangsungkannya kampanye tersebut merupakan wilayah kompleks kelurahan.
“suratnya sudah kita kirim, nanti kita akan lihat prosesnya,” tutur ahmad.
ahmad juga mengatakan telah mengagendakan pemeriksaan dan dalam waktu dekat proses terkait dugaan pelanggaran yang di lakukan calon wakil wali kota akan berjalan.
sementara itu tindak pidana yang dilanggar yaitu berdasarkan pasal 187 ayat (3) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil wali kota bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit rp100 ribu dan paling banyak rp1 juta.