Proyek MPP Kepahiang Tahap II, Sisakan Waktu 3 Bulan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 29 Sep 2024 - 22:26

MPP: Pembangunan MPP Kabupaten Kepahiang tahap II dilanjutkan tahun ini -- HERU/RB

proyek mpp kepahiang tahap ii, sisakan waktu 3 bulan                            kepahiang, koranrb.id - pemkab kepahiang telah melanjutkan proyek pembangunan mall pelayanan publik (mpp) tahap ii di ta 2024.
pada lanjutan pembangunan tahap ii ini, menelan apbd ta 2024 senilai rp1,15 miliar. 
dengan anggaran yang ada, tinggal menyisakan waktu efektif sekitar 3 bulan saja agar mpp bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat kabupaten kepahiang. 
kepala dinas dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten kepahiang elva mardiana, s.ip, m.si mengatakan, pembangunan mpp tahun ini, merupakan lanjutan pembangunan yang telah diselesaikan tahun lalu.
baca juga:perpusdes sidodadi penarik mukomuko masuk program tpbis perpusnas 
 "tahun ini, lanjutan pembangunan gedung mpp kepahiang berjalan," kata elva. 
kabupaten kepahiang sejatinya telah memiliki gedung mpp, yang berada di eks rsud lama dari hasil apbd ta 2023 senilai rp1,35 miliar.
dengan kondisi yang ada, mpp kepahiang belum dapat memenuhi sepenuhnya layanan dasar sebagaimana yang telah menjadi standar. 
mpp baru bisa melayani 5 jenis layanan publik.
baca juga:usulan fasilitas perlengkapan jalan 2025, titik rawan laka lantas di mukomuko akan didata
yakni, perizinan, adminduk atau pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan publik dari kejari kepahiang, posbakum dari pengadilan negeri kepahiang dan pelayanan bpjs kesehatan.
 dengan dana yang ada, lanjutan pembangunan mpp ditargetkan kelar september 2024 mendatang. 
"dengan lanjutan pembangunan ini, otomatis akan ada tambahan layanan publik di mpp. kita berharap proses pembangunan berjalan lancar," kata elva. 
standarnya, mpp mesti memenuhi 24 layanan publik plus dengan fasilitas pendukung hingga memberi kenyamanan di dalamnya. 
baca juga:ada 1 desa di kepahiang hanya nikmati add tanpa dana desa 
mengacu pada  permen panrb nomor 23 tahun 2017, mpp merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.
serta pelayanan badan usaha milik negara /badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
mpp diharapkan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 
selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di indonesia.
adapun prinsip yang dianut dalam mpp yakni, yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan kenyamanan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan