47 Tahun BU, Membangun Parlemen Modern

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade HR |

Jumat , 24 Nov 2023 - 21:43

HUT ARMA: Di tahun ke 47 Kota Arga Makmur, DPRD Bengkulu Utara berkomitmen menjadi parlemen modern --Shandy/rb

47 tahun bu, membangun parlemen modern                            arga makmur, koranrb.id – tahun ini kota arga makmur sebagai ibukota kabupaten sudah berusia 47 tahun. ini juga sekaligus sebagai usia kabupaten bengkulu utara dimana pemindahan ibukota kabupaten dari kota bengkulu ke kota arga makmur dengan dibentuknya kabupaten bengkulu utara.
banyak situasi yang sudah berubah di bengkulu utara, termasuk dengan terus meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun yang merubah wajah bengkulu utara dibandingkan 47 tahun lalu. 
pembangunan tersebut merupakan pembangunan fisik, infrastruktur, sumber daya manusia, sistem pemerintahan hingga tak luput juga pembangunan di bidang politik yang ada di dprd bengkulu utara.
ketua dprd bengkulu utara (bu) sonti bakara, sh menerangkan, saat ini sudah banyak perubahan di dprd bu.
baca juga:apbd perubahan dikritisi, opd wajib kerja cepat 
termasuk kualitas anggota dprd yang terus meningkat dalam hal menjalankan sistem. termasuk tugas pokok dan fungsi dprd yang semakin dirasakan masyarakat. 
“dprd bu terus berubah ke arah yang lebih baik dan saya yakin keberadaannya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata sonti.
dprd saat ini sudah bukan lagi lembaga yang hanya mengesahkan aturan yang diajukan oleh pemerintah. 
namun juga fungsi pengawasan yang menguat sehingga menjadi pengawal pembangunan dan aspirasi masyarakat. 
“dprd benar-benar menjadi penyambung aspirasi masyarakat atas keinginan pembangunan,” terangnya. 
baca juga:tpg guru kota ngadat, gita: masalah di bank penyalur, dewan segera bertindak
di masa kepemimpinannya, saat ini dprd bu ditegaskannya sudah bertransformasi sebagai parlemen yang modern. 
parlemen yang modern tersebut salah satunya ditandainya dengan kritisnya dprd pada program-program pemerintah dan meningkatnya kualitas fungsi pengawasan, anggaran dan pengawasan.   
“konsep parlemen modern sejak awal periode sudah menjadi cita-cita anggota dprd periode ini. sehingga memang muncul banyak pembahasan-pembahasan di dprd dalam setiap program,” terangnya. 
selain itu, parlemen modern juga ditandai dengan sudah adanya produk hukum berupa perda yang ditelurkan oleh dprd sebagai perda inisiatif. 
hal ini tidak mudah dan ditandai dengan hanya ada satu-satunya perda inisiatif yang dibentuk dprd bu setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini. 
“sehingga kita menunjukan jika memang dprd bukan hanya mampu menganalisa dan mengkritisi, namun juga bisa membuat aturan yang merupakan perda inisiatif tersebut,” terangnya. 
baca juga:sedang bakar sampah, warga seluma meninggal ditabrak mobil
bahkan perda inisiatif dprd bu sampai saat ini menjadi dasar pemerintah dalam pengambilan keputusan. perda inisiatif tersebut terkait dengan bpjs kesehatan. 
diantara yang paling dirasakan masyarakat dengan adanya perda tersebut pemkab bisa menganggarkan dana pendamping pengobatan bagi masyarakat kurang mampu penerima jaminan kesehatan daerah.
“hal tersebut sangat penting dan selama ini menjadi keresahan masyarakat kurang mampu. karena pemerintah hanya menanggung biaya berobat melalui bpjs gratis, namun dengan adanya perda tersebut, masyarakat juga mendapatkan dana pendamping berobat,” terangnya. 
tak hanya menelurkan perda yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, namun dprd bu juga terus mendukung dengan pengalokasian dana. 
hal ini menjadi terobosan di bu di mana masyarakat yang sangat bukan hanya berobat gratis namun juga mendapatkan dana pendamping. 
baca juga:kebakaran di spbu kutau, polisi panggil pemilik mobil dan management spbu
“bahkan dana pendamping itu didapatkan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan lokasi pasien dirawat. bahkan kita berikan bantuan hingga pasien rujuk ke rumah sakit diluar provinsi bengkulu,” terangnya.
bahkan ia menerangkan jika besaran dana yang dialokasikan dprd untuk dana pendamping berobat juga terus meningkat. 
ia menerangkan jumlah dana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. meskipun setiap tahun ia meminta terus ada kenaikan sehingga semakin banyak masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut. 
“dprd berkomitmen hadir membantu masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. salah satu caranya adalah dengan membentuk dasar hukum seperti yang sudah kita lakukan. selain dengan intervensi anggaran untuk program-program yang pro rakyat,” pungkas sonti. (qia/adv)