Soal Rekrutmen PKD, Mantan Ketua Bawaslu Seluma Mesti Pahami Juknis

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 22 May 2024 - 00:47

Ketua Bawaslu Seluma, Gandi Indah Jaya (kiri) dan Mantan Ketua Bawaslu Seluma, Suryadi. FOTO: Dokumen/RB--

soal rekrutmen pkd, mantan ketua bawaslu seluma mesti pahami juknis                             seluma, koranrb.id - dinilai tidak berwenang dalam perekrutan anggota pengawas kelurahan dan desa (pkd) oleh mantan ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) seluma, suryadi, m.ag, bawaslu seluma bereaksi.
ketua bawaslu seluma, gandi indah jaya didampingi sekretaris, trisno meminta suryadi memahami terlebih dahulu petunjuk teknis (juknis) tentang perekrutan pkd pemilu 2024.
karena didalam juknis tersebut, pada bab iii tentang kewenangan pembentukan panwas kelurahan dan desa, tertulis “dalam hal belum terbentuknya panwascam, bawaslu sebagai lembaga satu tingkat di atasnya berhak mengambil alih seleksi pkd”.
baca juga:seleksi wawancara pps kpu seluma, perdesa disiapkan 3 cadangan
"kami bertindak sesuai juknis, jadi jika yang bersangkutan bilang kami tidak berwenang. artinya belum membaca dan memahami juknis mengenai perekrutan pkd untuk pemilu 2024. jadi tidak ada alasan untuk menghentikan proses seleksi pkd yang tengah berjalan,’’ tegas trisno.
bawaslu hanya sampai ke tahapan pengumuman pelaksanaan wawancara. sedangkan tahapan setelah itu, langsung berpindah ke panwascam.
"teknis rekrutmennya di ambil alih oleh bawaslu hingga nanti panwascam dilantik. setelah panwascam dilantik, maka rekrutmen dilanjutkan panwascam,” timpal gandi.
sebelumnya, mantan ketua bawaslu seluma, suryadi mengatakan bahwa rekrutmen anggota pkd oleh bawaslu kabupaten melanggar undang undang republik indonesia (uu ri) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 
baca juga:mantan bupati murman klaim lahannya bukan hasil pembebasan pemkab bs
pada pasal 132 ayat (2) tergambar jelas bahwa anggota pkd diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam).
“artinya diterangkan bahwa itu merupakan kewenangan panwascam, bukan bawaslu kabupaten / kota,” ujar suryadi.
dilanjutkan suryadi, jika bawaslu menggunakan alasan bahwa rekrutmen pkd diambil alih lantaran panwascam belum terbentuk, maka hal tersebut kembali melanggar uu yang sama, yakni pasal 103 huruf (e) yang menyatakan bahwa bawaslu kabupaten / kota mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwascam apabila berhalangan sementara.
“persoalannya adalah, panwascam ini kan belum terbentuk dan belum bertugas, bagaimana mau diambil alih sementara sedangkan posisi masih kosong,” papar suryadi.
kejadian ini diungkapkan suryadi sama persis dengan seleksi anggota bawaslu kabupaten/kota beberapa waktu lalu. 
baca juga:seleksi wawancara 1.022 calon anggota pps di seluma digelar 3 hari 
dimana sempat terjadi kekosongan anggota selama 4 hari. atas hal tersebut bawaslu ri memerintahkan bawaslu provinsi untuk mengambil alih.
hal tersebut dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). hasilnya diputuskan bahwa itu bersalah.
“hasilnya diputuskan bahwa itu bersalah, dan bawaslu ri diberikan peringatan akibat salah memahami pasal yang ada. kejadian ini sama persis dan kemungkinan besar terjulang jika tetap dilakukan,” tegas suryadi.
baca juga:silakan cek nama, 1.022 calon anggota pps seluma lulus tes tertulis lanjut wawancara
atas hal ini, suryadi mengingatkan kepada seluruh jajaran bawaslu seluma agar dapat meninjau ulang proses rekrutmen ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
“dikhawatirkan proses ini akan bermasalah, karena direkrut oleh orang yang tidak berwenang,”tutup suryadi.
untuk diketahui, setiap kelurahan dan desa nantinya akan ada 1 anggota pkd yang bertugas, dan di kabupaten seluma terdapat total 202 kelurahan dan desa, terbagi menjadi 20 kelurahan dan 182 desa yang tersebar di 14 kecamatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 23 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan