Disdikbud Tegas Larang Pungutan Perpisahan, Kepsek SMPN 13 Kembalikan Rp82 Juta ke Wali Siswa

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 22 May 2024 - 00:33

BERKUMPUL: Siswa mendapat informasi perpisahaan SMPN 13 Mukomuko dibatalkan beberapa waktu lalu. FOTO: DOKUMEN/RB--

disdikbud tegas larang pungutan perpisahan, kepsek smpn 13 kembalikan rp82 juta ke wali siswa                             mukomuko, koranrb.id – setelah kedapatan melakukan pungutan melibatkan komite sekolah untuk keperluan kelulusan dan perpisahaan kelas 9, smpn 13 kecamatan xiv koto kembalikan rp82 juta ke orang tua siswa.
sekolah di kabupaten mukomuko ini membatal acara yang sudah disusun jauh hari. karena disdikbud mukomuko secara tegas melalui surat edaran melarang pungutan ke siswa untuk acara perpisahan dan keperluan kelulusan karena sudah ada bos. 
dimana direncanakan sebelumnya kegiatan perpisahan siswa kelas 9 dilaksakan pada 21 mei 2024.
baca juga:10.100 penerima bansos pkh dan bpnt dicoret, dinsos lakukan ini 
“kami sudah melatih siswa kami untuk tampil, dan menyiapkan segala sesuatunya. akhirnya kepala sekolah membatalkan acara karena tidak mau mengambil resiko,” kata seorang guru smpn 13 yang tidak ingin namanya disebutkan.
informasi pembatalan kegiatan perpisahaan ini satu hari sebelum hari pelaksanaan, langsung diumumkan kepala sekolah. 
atas informasi tersebut tentu seluruh guru tidak bisa berbuat, hanya menahan kesedihan mendengar informasi tersebut. 
baca juga:bengkulu job fair 2024, sediakan ratusan lowongan pekerjaan
karena bukan hanya tenda yang telah terpasang, seluruh kebutuhan juga sudah dipesan. seperti konsumsi, dekorasi dan sound system. 
belum lagi murid yang sudah menjahit baju, yang juga menyampaikan kesedihannya kepada dewan guru.
“kami sangat sedih yang pastinya tidak sedikit guru dan murid menangis, karena acara ini tidak jadi. kami tidak tau apa yang menjadi penyebabnya, berkaitan sumbangan memang ada tapi kami tidak tahu menau berkaitan dana tersebut. yang pasti kami di berikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk memesan sesuatu,” ujarnya.
sementara itu kepala sekolah smpn 13 mukomuko, yonmar kenedi mengatakan seluruh acara untuk perpisahaan dibatalkan. uang yang telah dikumpulkan dari akan dikembalikan ke orang tua atau wali siswa.
baca juga:nadiem janji hentikan kenaikan ukt yang ugal-ugalan, dpr sampaikan kritik ini 
sebagai pemimpin di sekolah ia tidak berani atas resiko yang akan dihadapi nantinya.
meskipun uang tersebut dihimpun oleh komite sekolah dan tidak ada orang tua yang keberatan.
“sudah saya batalkan saya tidak mau ambil resiko, sesuai dengan perintah diknas, tidak boleh ada pungutan,” terangnya.
untuk besaran uang yang di kumpulkan ini berdasarkan rapat komite sekolah sebesar rp500 ribu setiap siswa. jumlah siswa kelas 9 ada 164 orang. 
uang tersebut sudah dikumpulkan dengan sistem mencicil dari beberapa bulan lalu. bagi orang tua yang tidak mampu tidak akan ditarik sumbang, jadi gratis. 
“untuk rincian saya agak lupa. pastinya untuk perpisahaan, untuk sumbangan ke musala, untuk sampul ijazah, foto dan penulisan ijazah,” ujarnya.
yonmar menjelaskan, pihak sekolah dan komite sudah mempersiapkan acara dari beberapa bulan yang lalu yang juga melibatkan wali murid. namun karena surat edaran (se) dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) nomor 800/0568/d.2/v/2024 baru diterbitkan 13 mei 2024 lalu, otomatis sekolah telat mendapat informasi dan harus berpedoma pada se tersebut. 
baca juga:buka bulan merdeka belajar, gubernur bengkulu rohidin pesankan ini
“kami sudah jauh hari mepersiapkan, sedangkan se baru terbit di mei ini, jadi otomatis kami harus kembali uang orang tua siswa,” tegasnya.
terpisah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten mukomuko epi mardiani s.pd menyampaikan, pihak sekolah tidak boleh memberatkan wali siswa untuk kegiatan perpisahaan.
sesuai dengan se yang telah diterbitkan, apapun itu alasannya. jika pihak sekolah ingin membuat kegiatan perpisahaan boleh menggunakan dana sekolah jika ada atau mendapatkan bantuan dari donatur yang pasti bukan dari wali siswa. 
bisa bantuan dari perusahaan swasta, ataupun perusahaan bumn. “sudah dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah diperbolehkan memberatkan. jadi ketika sekolah akan berkegiatan sekolah sudah bisa menyusun pendanaan seperti apa. setiap sekolah juga menerima dana bantuan operasional sekolah (bos) dari pemerintah pusat untuk menujang kegiatannya,” tegas epi.