DPRD Bengkulu Utara Siap Dukung Pemerintahan Bersih Pertahankan WTP

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 06 May 2024 - 21:31

DPRD Bengkulu Utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan WTP --shandy/rb

dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp                             koranrb.id – keberhasilan pemda bengkulu utara dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan (bpk) untuk ketujuh kalinya berturut-turut tentunya tak lepas dari peran dprd bengkulu utara. 
ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menjadi salah satu pejabat yang ikut mendampingi dan menerima opini tersebut dari badan pemeriksa keuangan (bpk).
sonti menerangkan jika opini wtp tersebut merupakan hal yang sangat membanggakan.
apalagi opini tersebut diterima pemda bengkulu utara selama tujuh hari berturut-turut. 
baca juga:bakal calon bupati bengkulu utara jalur independen datangi kpu, tanya syarat pendaftaran
baca juga: dikenal dari keluarga pengusaha sukses, segini harta arie septia adinata, bakal cabup bengkulu utara 
“hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan, namun bukan berarti kita puas dengan pencapaian tersebut,” terangnya. 
ia menerangkan hal ini justru menjadi tugas berat pada pemerintah termasuk dprd ke depannya. 
apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir bagi bupati dan wakil bupati bengkulu utara periode ini memimpin. 
tak hanya itu, anggota dprd bengkulu utara periode ini juga akan mengakhiri masa baktinya september mendatang. 
baca juga:kementerian pupr paparkan progres pembangunan pasar purwodadi bengkulu utara
baca juga:naik lagi, bengkulu utara targetkan rp3 triliun investasi tahun ini, ini sektor tertinggi 
“karena opini wtp ini salah satu indikator kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan program terutama terkait belanja keuangan,” terangnya. 
dprd memiliki fungsi yang melekat yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yaitu fungsi pengawasan. 
hal ini juga sangat penting dimaksimalkan sehingga bisa menjadi sebagai salah satu aspek pencegahan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran. 
“maka fungsi dprd dalam pengawasan juga akan terus dimaksimalkan,” ujar sonti. 
baca juga:gawat, harga tbs kelapa sawit mulai turun lagi, pupuk jadi masalah petani di bengkulu utara
baca juga:bawa bengkulu utara 7 kali berturut-turut wtp, bupati mian dapatkan nilai terbaik dari bpk 
ia menerangkan jika dprd akan terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan patuh dalam aturan pengelolaan anggaran. 
sehingga opini yang sudah tujuh kali berturut-turut diterima pemda bengkulu utara tersebut bisa terus dipertahankan. 
“karena tentunya meraih opini tpp tersebut membutuhkan komitmen yang tepat dari kepala daerah dan seluruh jajaran, apalagi mempertahankannya,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika komitmen dari kepala daerah saja tidak cukup untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut apalagi sampai tujuh kali berturut-turut. 
baca juga:10 desa di bengkulu utara ajukan pencairan dana desa tahap ii 
baca juga:2 bandar tertangkap, 10 paket sabu diamankan polres bengkulu utara, ini kronologisnya
ia juga mengatakan hal ini membutuhkan komitmen seluruh jajaran kepala opd dan pengelola anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. 
“jadi semua jajaran harus memiliki kesamaan komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan itu tidak mudah,” ujarnya.
bahkan ia juga menegaskan komitmen saja tidak cukup melainkan harus menunjukan kinerja yang baik.
terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki banyak program fisik dan memiliki resiko besar. 
baca juga:ending barang sitaan jaksa bengkulu utara dari penyidikan 2 kasus korupsi, ini kemungkinannya
baca juga:beruntun 7 kali bengkulu utara raih opini wtp, mian berpesan begini 
“hal tersebut saat ini sudah menjadi budaya di bengkulu utara dan harus terus dipertahankan,” terangnya. 
ia menegaskan dprd bengkulu utara akan terus bersifat kritis dalam pelaksanaan anggaran, terutama ada keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan anggaran. 
hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan. 
“terutama jika itu pelaksanaan pekerjaan fisik, maka jika memang ada informasi yang didapatkan dprd, kita tidak segan memanggil opd terkait,” terangnya.
ia mengakui jika dalam pelaksanaan pekerjaan fisik opd harus benar-benar melakukan pengawasan ketat, termasuk pengawasan yang dilakukan dprd bengkulu utara. 
ia menerangkan hal ini sebagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran. 
“pengawasan yang ketat termasuk memperkuat apip sangat penting, jangan sampai terjadi hal yang memang tidak kita inginkan sehingga mencoreng nama baik pemerintah,” terangnya. 
ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran opd juga fkpd yang sudah mendukung upaya pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut. 
ia berharap hal ini bisa dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya dan mempertahankan status wajar tanpa pengecualian yang sudah didapatkan tujuh kali berturut-turut tersebut. (qia/adv)