PPDB 2024 Masih Sistem Zonasi Begini Ketentuannya

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 03 May 2024 - 23:30

BERMAIN: Tampak para murid sedang bermain di dalam ruang kelas. WEST JER TOURINDO/RB--

ppdb 2024 masih sistem zonasi  begini ketentuannya                            koranrb.id – sistem zonasi diatur per jenis dan khusus yang ekonomi diambang bawah atau tidak mampu itu bisa memilih zonasi.
disampaikan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) kota bengkulu a.gunawan.s.sos melalui kepala bidang (kabid) pembinaan pendidikan dasar (dikdas) dinas pendidikan dan kebudayaan kota bengkulu denny apriansyah, s.stp, m.e.
penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2024/2025 masih dengan sistem zonasi, namun untuk persentase penerimaan di luar zonasi juga diatur.
untuk sistem zonasi sekolah menengah pertama komposisinya yaitu, 50 persen untuk kuota siswa berdasarkan zonasi.
baca juga:tingkatkan pad lewat pbb, bapenda buka loket di kantor camat selebar
baca juga:siapkan rp73 miliar untuk pppk di kota bengkulu, ini tunjangan yang didapat
kemudian 15 persen kuota untuk jenis afirmasi siswa tidak mampu.
dan 5 persen untuk kuota ikut pindah kerja orang tua, serta 30 persen untuk siswa berprestasi.
"untuk sekolah menenga pertama itu sidah di atur persentase zonasinya, terang denny.
sementara untuk  siswa sekolah dasar , 70 persen masih berpatokan pada sistem zonasi sebab upaya pemerintah dengan para anak tidak usah jauh sekolah cukup di dekat rumah guna kepentingan keamanan, tapi bukan merupakan kewajiban.
baca juga:oktober mendatang, seluruh produk makanan minuman berlabel halal
baca juga:unik! kerabat ikan salmon, ini 5 fakta ikan trout pelangi 
“untuk sd kita masih anjurkan di dekat rumah masing-masing dan zonasi pada sd itu 70 persen disekeliling sekolah,” terang denny.
tambah denny, untuk kategori afirmasi siswa tidak mampu statusnya bisa dikatakan setenagh bebas zonasi.
namun harus dibuktikan dengan syarat keluarga siswa tersebut terdaftar di data terpadu kesehjatraan sosial  (dtks).
atau program keluarga hatapan (pkh), sementata untuk surat keterangan tidak mampu (sktm) tidak berlaku lagi kecuali sisiwa tersebut memiliki kartu indonesia pintar (kip).
kategori afirmasi kemiskinan artinya anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.
baca juga:aliansi bem dan spsi sampaikan tuntutan hari buruh di dprd provinsi bengkulu
baca juga:unik! selain beruang, ini 10 hewan melakukan hibernasi panjang
kemudian siswa tersebut wajib diterima oleh sekolah tempat dirinya mendaftar, namun pihak kelurga juga harus memperhatiak keadaan ekonomi jika memili sekolah yang jaraknya jauh. 
denny menjelaskan bila harus mengikuti zonasi di daerah lain tentunya akan memakan ongkos ke sekolah. 
sehingga sebaiknya siswa tersebut bersekolah di zonasi paling dekat dengan rumahnya.
“walau para siswa bisa diterima dimana saja dia mendaptar untuk katagori tidak mampu maka harus dipertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan ekonomi,” terang denny
lanjut denny, untuk jadwal ppdb akan dilakuakan diminggu terakhir bulan juni 2024. 
saat ini ppdb masih dalam pembahasan juknis peraturan wali kota (perwal) dan saat ini juga masih mengacu pada pemendikbud no 1 tahun 2021 untuk sistem penerimaan.
"insyalah jadwal ppdb di bulan juni minggu terakhir,” ungapa denny.
selain itu juga pihak dikbud berpesan untuk para calon muirid nantinya silakan ambil sekolah manapun yang disuka.
untuk sekolah paforit dikbud tegaskan itu tidak ada sebab dengan sitem zonasi yang ada menghancurkan persepsi sekolah paforit.
“pesan kami adalah untuk para murid agar memilih sekolah yang diinginkan yang disukai sebab sekolah paorit itu tidak ada lagi,”tutup denny.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan