MUKOMUKO, KORANRB.ID — Aroma ketidakpuasan menguat di Gedung DPRD Mukomuko. Anggota dewan mempertanyakan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko.
Mereka bahkan mencium gelagat tak beres dugaan adanya penyusupan kegiatan baru dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tak ingin dugaan itu berlarut, DPRD segera mengambil langkah tegas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan dipanggil ke gedung dewan, Selasa (29/4/2025), untuk diminta pertanggungjawaban.
"Kami sudah siapkan surat pemanggilan. Dewan ingin mendengar langsung penjelasan rinci soal perubahan postur APBD pasca-efisiensi. Ini menyangkut transparansi," tegas Wakil Ketua II DPRD Mukomuko, Damsir, SE.
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Intensif Awasi Orang Asing, Fokus di Perusahaan Sawit
BACA JUGA:Terkendala Dokumen Kelengkapan, Tender Proyek IPLT Mukomuko Mundur Bulan Depan
Kemarahan dewan bukan tanpa alasan. Banyak kegiatan fisik hasil pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan dipangkas drastis — bahkan ada yang dihapus total.
Parahnya lagi, dugaan muncul kegiatan baru seperti pengadaan laptop senilai lebih dari Rp 2 miliar, makin memperkeruh suasana.
"Efisiensi itu harusnya menyesuaikan kegiatan yang sudah ada, bukan malah menyelundupkan kegiatan baru. Kalau begitu, itu namanya bukan efisiensi!" kritik Damsir lantang.
Menurut Damsir, fungsi anggaran adalah hak bersama antara legislatif dan eksekutif. Tidak bisa Pemkab sepihak melakukan perubahan tanpa persetujuan dewan.
BACA JUGA:Deteksi Dini HIV/AIDS, Dinkes Mukomuko Target Periksa 4.344 Warga
BACA JUGA:Pengumuman! Pajak Listrik Non PLN Mukomuko Alami Kenaikan
"Kami akan cek satu per satu. Dasar hukumnya apa, kenapa ada pergeseran seperti itu. Ini harus terang benderang," tambahnya.
Senada, Ketua DPRD Mukomuko Zamhari juga mengaku kecewa. Bahkan kegiatan Pokir miliknya sendiri yang sudah disosialisasikan ke masyarakat pun ikut dicoret.
"Banyak kegiatan fisik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat dihilangkan. Tentu ini sangat mengecewakan. Apalagi ada isu akan ada efisiensi tahap dua. Kami akan kawal ini sampai tuntas," ujar Zamhari.