KOTA MANNA – Komisi I DPRD Bengkulu Selatan memanggil BKPSDM Bengkulu Selatan, Senin, 21 April 2025. Pemanggilan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di Pemkab Bengkulu Selatan yang menempati jabatan strategis pemerintahan tidak sesuai dengan kompetensi.
Fakta yang dilihat oleh DPRD Bengkulu Selatan, terdapat penempatan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan tapi diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan kompetensi. Oleh sebab itulah Komisi I melakukan pemanggilan OPD terkait BKPSDM Bengkulu Selatan.
Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Selatan, Heryanto, SE mengatakan pihaknya membahas soal pelaksanaan pengelolaan SDM ASN di Bengkulu Selatan yang dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan melalui BKPSDM.
Fakta di lapangan, sebut Heryanto, banyak jabatan-jabatan strategis diisi oleh orang-orang tidak sesuai kompetensinya.
BACA JUGA:Bahas Izin dan HGU Perusahaan Bermasalah, Dewan Panggil DPMPTSP
BACA JUGA:Industri Wastra Nusantara Jawab Kebutuhan Fesyen Berkelanjutan
Sebagai contoh, diungkapkannya, instansi Dinas Kesehatan diisi orang teknik bangunan, teknik sipil. Tentu saja hal tersebut kontradiksi. Begitupun penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang tugas dan kemampuan. Ditambah lagi banyak mutasi yang tidak sesuai dengan kemampuan (pegawai).
“Kita sarankan untuk pengelolaan SDM itu dilakukan secara baik dan benar atau sesuaikan dengan kompetensi yang ada. Itu guru sesuaikan dengan wadah lingkungan guru, pendidikan jangan kemana-mana,” ujar Heryanto.
Apa yang sudah dilakukan BKPSDM, menurut Heryanto, harus dilakukan secara professional. Pihaknya menyarankan agar menginventarisir jabatan yang dijabat orang tidak sesuai kompetensi.
Hal ini tidak lain untuk bahan pejabat baru nanti untuk menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi.
BACA JUGA:Realisasi Anggaran TA 2025 Seret, Pemkab Kepahiang Surati OPD
BACA JUGA:Berhasil Dievakuasi, 2 Korban Tenggelam Ditemukan Tidak Bernyawa di 2 Lokasi Berbeda
“Bupati itu jabatan politis. Kita orang berpendidikan. Itu jabatan sementara. Jangan takut, intinya kita punya integritas. Yakin dengan kompetisi kita. Itu tantangan BKPSDM ke depan,” papar Heryanto.
Beberapa catatan diberikan kepada BKPSDM. Diantaranya, BKPSDM Bengkulu Selatan kerja sesuai integritas tidak sudah takut tekanan bupati. Hindari pekerjaan yang akan bersinggungan dengan hukum.
“Jangan takut dengan ancaman-ancaman intervensi dari atasan Bupati atau siapapun, karena kita berkerja bukan kepentingan seseorang, kita berdasarkan aturan,” imbuhnya.