KORANRB.ID – Meski rasionalisasi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tetap berkomitmen melakukan perbaikan infrastruktur daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Ir. Mian menyebutkan saat ini masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang berada di Provinsi bengkulu mengalami kerusakan, dengan persentase lebih dari 40 persen.
“Ini menjadi perhatian serius kami, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan terus berjalan, meski harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Mian.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA:Pawai Taaruf Sambut Ramadan di Kaur
BACA JUGA:Astra Motor Bengkulu Edukasi Jaringan Honda Tentang Safety Riding
BACA JUGA:Cegah Penularan Rabies, Distankan Siapkan 5 Ribu Dosis Vaksin
Ia menegaskan dengan menggandeng Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu salah satu langkah strategis untuk mengupayakan perbaikan jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Bengkulu.
“Kami berharap program Inpres Jalan tetap mengakomodasi kebutuhan Bengkulu. Kami tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan jalan rusak. Sementara kita memiliki peluang untuk memperbaikinya dengan dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, penentuan ruas jalan yang akan menjadi prioritas perbaikan pada 2025 masih dalam tahap pembahasan.
Tim dari Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Dinas PUPR serta Baperida sedang menggodok skema pengerjaan yang paling efektif, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan Polres Bengkulu Selatan Panen Jagung 2 Hektare
BACA JUGA:Kajati Bengkulu Kunjungi Kejari Kaur, Pastikan Kinerja Jaksa Lebih Baik Lagi
“Semuanya penting, tetapi kita harus menyusun skala prioritas yang realistis. Kami akan menyelesaikan secara bertahap agar pembangunan benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” pungkas Mian.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Juhaili, S.IP menyebutkan belanja lansung tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.