Baik itu pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri, penggiat politik, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan media.
"Kami membuka ruang bagi mereka untuk memberikan masukan terkait berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada, termasuk kekurangan yang ditemukan, seperti pengurangan waktu kampanye bagi calon bupati dan wakil bupati yang hanya berlangsung selama 60 hari, dan masih banyak lainya," bebernya.
Misbahul yakin, penyelenggaraan evaluasi ini penting agar KPU secara kelembagaan dapat memperbaiki tahapan-tahapan yang masih kurang optimal.
BACA JUGA:Reviu Utang Pemkab Bengkulu Tengah Dilaporkan ke Pj Bupati
BACA JUGA:Hadiri Paripurna DPRD, Pj Bupati Heriyandi Roni Sampaikan Pidato Terakhir
Sehingga pada pesta demokrasi berikutnya penyelenggara akan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan tersebut, jangan sampai terulang kembali apa yang menjadi kritikan ataupun masukan.
"Harapan kami, hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi KPU Mukomuko dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan," tandasnya.