KORANRB.ID - Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemangkasan juga menyasar pada anggaran perjalanan dinas.
Termasuk anggaran perjalanan dinas luar (DL) di DPRD Mukomuko yang mengalami pemangkasan hingga 52 persen dari total anggaran sebesar Rp 7 miliar.
Hal itu membuat anggota DPRD Mukomuko yang biasanya bisa melakukan DL 3 sampai 4 kali dalam satu tahun, untuk tahun 2025 ini hanya bisa melakukan DL sebanyak 2 kali.
Pemangkasan anggaran DL ini pun mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat Mukomuko, salah satunya dari Doni Setiawan selaku tokoh pemuda Mukomuko.
BACA JUGA:Nyaris Rp71 Miliar APBD 2025 Kabupaten Kepahiang Dipangkas
BACA JUGA:Anggaran Dipangkas, HUT Mukomuko Tanpa Hiburan dan Pameran! Pelaku UMKM Mengeluh
"Kalau tindak lanjut Intrusksi presiden untuk efisiensi anggara DL DPRD di pangkas, kami sangat setuju karena berkaitan dengan azas manfaat langsung. Jangan sampai yang katanya wakil rakyat ini tidak merasakan adanya efisiensi anggaran dan malam pergi-pergi DL,"kata Doni.
Dikatakan Doni, dari berbagai perjalanan DL selama ini yang pernah dilaksanakan wakil rakyat ini. Belum ada 1 pun inovasi konkrit hasil DL yang dibawa ke Mukomuko.
Sedangkan jika DL terkait lobian atau segala macamnya, hingga saat ini saja kelanjutan RTRW Kabupaten belum ada titik terangnya.
"Jangan 2 kali, cukup 1 kali bila perlu. Yang pastinya kami sangat setuju. Ketimbang nanti DL banyak-banyak ditakutkan jadi temuan seperti yang sudah-sudah,"bebernya.
BACA JUGA:Transfer DAU dan DAK Kabupaten Seluma Dipangkas hingga Rp108 Miliar, Ini Rincian Itemnya
BACA JUGA:Kucuran Dana Desa di 215 Desa di Bengkulu Utara Dipangkas Rp 4,8 Miliar, Ini Alasannya
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko Saprin Efendi juga sangat mendukung anggaran DL DPRD Mukomuko dipangkas.
Harapan nyapun tidak hanya anggaran DL namun Ploting dana kegiatan proyek yang notabene dari pokok pikiran rakyat (pokir) anggota DPRD Mukomuko di APBD tahun 2025 harus juga dipangkas.
’Informasi, anggota DPRD Mukomuko mengalokasikan dana pokir untuk mendukung kegiatan proyek di beberapa OPD, sesuai dengan mitra kerja komisi. Kami punya usul, sebaiknya kegiatan pokir dewan ini ditunda dulu, karena ada kegiataan yang lebih penting lagi,"tegasnya.