Pasalnya, Inspektorat Lebong memberi waktu kepada pihak yang terlibat untuk mengembalikan KN ini dalam waktu kurang dari 60 hari.
“Dari kerugian negara yang didapat kita meminta agar OPD bersangkutan melakukan pengembalian selama 60 hari ke depan,” ujarnya.
Lanjutnya, jika dalam 60 hari, KN Ini tidak dikembalikan, maka kasus ini akan diteruskan ke Kejari Lebong untuk diproses hukum.
Untuk diketahui, Selasa, 17 September 2024 tim Pidsus Kejari Lebong menggelar ekspos di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, berkisar Pukul 10.00 WIB.
BACA JUGA:Ingat! OPD Diminta Data Honorer Lama, Bukan yang Baru
Dimana, tim Pidsus Kejari Lebong memaparkan temuan hasil Penyelidikan yang pihaknya lakukan atas kasus dugaan Korupsi dana BOKB di DP2KBP3A Lebong kepada Inspektorat Lebong sebagai acuan untuk dimulainya audit.
Berdasarkan temuan dari hasil Penyelidikan yang dilakukan pada dana BOKB di DP2KBP3A Lebong TA 2022-2023.
Ditemukan ada selisih anggaran pada anggaran operasional stunting, makanan dan minuman, dengan total selisih Rp81 juta.
Berdasarkan temuan itu, Pihak Pidsus Kejari Lebong meminta pihak Inspektorat melakukan audit ulang untuk mengetahui berapa KN yang timbul dalam kasus ini.
BACA JUGA:Warung di Bengkulu Utara Dilarang Jual LPG 3 Kg Eceran, Ada Sanksi Bagi Pangkalan
Sekedar mengulas, dalam penyelidikan kasus ini, Kejari Lebong sudah memanggil beberapa saksi atas kasus ini, meliputi mantan Kepala DP2KBP3A 2022 dan 2023.
Selain itu Kejari Lebong sudah memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyuluh, Bendahara dan semua pihak terkait lainnya.
Dana yang masuk dalam penyelidikan ini, yaitu penggunaan anggaran BOKB di DP2KBP3A Lebong TA 2022-2023.
Pada realisasinya di 2022 lalu lebih kurang di angka Rp1,5 miliar dari total anggaran lebih kurang Rp2,9 miliar.
BACA JUGA:Wakil Rakyat di Pusaran Korupsi Perjalanan Dinas Setwan Kaur
Kemudian, realisasi anggaran 2023 lebih kurang di angka Rp3 miliar.