MUKOMUKO,KORANRB.ID – Hasil audit Inspektorat pada pembangunan fisik yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2024 menemukan banyak kejanggalan hingga membuat resah Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Mukomuko, disarankan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Adalah praktisi hukum di Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago SH, MH menyampaikan saran tersebut.
Evaluasi menyeluruh penggunaan DD tahun 2024 hendaknya dilakukan secara terbuka. Sehingga diketahui oknum-oknum mana saja yang berupa memperkaya diri dari DD tersebut.
"Perlu diingatkan bahwaDD tersebut berasal dari pajak atau uang rakyat. Maka dari itu pengelolaan harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabel. Dimana itu tugas dan tanggung jawab pemdes memastikan dan menjamin semuanya dapat berjalan dengan baik,” sampai Muslim.
BACA JUGA:Tangkap Pelaku Sulap Hutan jadi Kebun Sawit di Mukomuko, Tidak Perlu Tunggu Satgas
BACA JUGA:Apabila Perusahaan Tak Reklamasi Lahan Eks Tambang, 5 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Miliar
Dalam penggunaan DD terutama untuk kegiatan Pembangunan fisik, ditegaskan Muslim sudah menjadi kewenangan Inspektorat dalam mengawasi hingga melakukan audit.
Maka tadi itu, kata Muslim lagi, Inspektorat juga harus melakukan proses audit secara terbuka dan menyeluruh. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk mencari untung dari DD yang itu sangat tidak dibenarkan.
“Maka dari itu tentunya kita meminta Inspektorat Daerah ini (Kabupaten Mukomuko, Red) melakukan audit investigatif. Tidak hanya melakukan audit ketataan saja. Sehingga benar-benar diketahui secara detai seperti apa dana desa tersebut mereka gunakan,” terang Muslim.
Selain itu, Muslim juga sangat menyanyangkan apa yang dilakukan pemdes atau kepala desa ramai-ramai datang ke Komisi I DPRD Mukomuko.
Mengeluhkan banyaknya temuan dari kegiatan Pembangunan fisik yang menggunakan DD 2024 sebagaiman audit yang dikakukan Inspektorat.
BACA JUGA:Diduga Terkait Polusi PT SSL, Balita Seluma Meninggal, Sejumlah Warga Batuk dan Flu
BACA JUGA:DLH Mukomuko Akui Susah Dapat Dukungan Atasi Sampah, Usulan Ditolak
Seharusnya, lanjut Muslim, 148 Pemdes di Kabupaten Mukomuko yang melakukan evaluasi melalui forum Apdesi. Membedah seluruh permasalahan dari hulu hingga ke hilir, bukannya malah mengeluh ke DPRD karena banyaknya temuan Inspektorat.