Sementara itu Kuasa Hukum Gusnan Mulyadi dan pasangannya Ii Sumirat yaitu Husni Thamrin mengatakan, permohonan pemohon terhadap tuntutan hasil Pilkada dinilai cacat hukum.
Terkait dengan permohonan tidak jelas pada posita petitum sedikitpun pemohon tidak ada mendalilkan terkait dengan SK 1066 tahun 2024.
BACA JUGA:Diduga Terkait Polusi PT SSL, Balita Seluma Meninggal, Sejumlah Warga Batuk dan Flu
BACA JUGA:Tangkap Pelaku Sulap Hutan jadi Kebun Sawit di Mukomuko, Tidak Perlu Tunggu Satgas
Kemudian pemohon tidak ada mendalilkan kesalahan termohon terkait dengan dikeluarkannya SK tersebut.
Pemohon tidak konsisten deposita dan petitum itu tidak ada sedikitpun membahas tentang perselisihan hasil dan tidak juga memohon untuk Mahkamah untuk membatalkan SK berkaitan dengan penetapan hasil.
“Di pokok perkara yang mulia (Hakim) kami hanya menanggapi terkait dengan posita dalil pemohon terkait dengan periodesasi, karena dengan dalil yang lain secara tegas telah dicabut oleh pemohon pada saat sidang terdahulu,” jelas Husni.
Masih Husni, terkaiat dengan penghitungan (periodesasi jabatan Gusnan Mulyadi), berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 pasal 19 huruf e dihitung sejak pelantikan.
BACA JUGA:Dinas Dukcapil Rejang Lebong Ajukan 10 Ribu Blangko E-KTP
BACA JUGA:37 Nama Honorer Dicatut untuk Perjalanan Dinas Fiktif Setwan Kaur
“Dengan demikian klien kami itu menjabat baru selama 1 tahun 9 bulan 7 hari yang mulia. Atau tepatnya sejak pelantikan 10 Mei 2019 sampai 17 Februari 2021,” ujarnya.
Petahana Gusnan Mulyadi menanggapi perkembangan sidang gugatan hasil Pilkada Bengkulu Selatan 2024 yang diajukan oleh Paslon nomor 3, Rifai-Yevri, ke MK.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan jawaban atas permohonan termohon dalam sidang kedua dan kini tinggal menunggu keputusan dari MK terkait kelanjutan proses hukum tersebut.
Gusnan menegaskan bahwa setelah penyampaian jawaban tersebut, tidak ada lagi persiapan tambahan yang perlu dilakukan oleh pihaknya, karena seluruh dokumen dan argumen hukum sudah disampaikan dalam persidangan.
“Sebenarnya tidak ada lagi persiapan, karena kita sudah memberikan jawaban atas permohonan termohon sebagai pihak terkait. Jadi, kita sudah memberikan ekstensi dan sudah dibacakan pada sidang kedua,” kata Gusnan saat ditemui Kamis, 30 Januari 2025.
Lebih lanjut, Gusnan menjelaskan bahwa pihaknya kini hanya menunggu pemberitahuan resmi dari MK mengenai sidang ketiga atau kemungkinan adanya sidang pembuktian lanjutan.