BACA JUGA:Distan Rejang Lebong Usulkan 110 Alsintan ke Kementerian Pertanian
Putusan ini mengacu pada berita acara hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi II DPR pada Rabu 22 Januari 2025 di Jakarta.
RDP ini jug dihadiri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam RDP tersebut, disepakati pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar di Istana Negara Jakarta, pada Kamis 6 Februari 2025. Pengecualian diberlakukan terhadap Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu memutuskan tanggal pelantikan kepala daerah yang daerah pemilihannya masih dalam sengketa di MK, kemungkinan akan digelar setelah putusan MK berkekuatan hukum tetap.
BACA JUGA:Bupati Rejang Lebong Terpilih Fikri: Membangun Daerah Diperlukan Sinergitas
BACA JUGA:Selama Libur, Dinas Dukcapil Rejang Lebong Tetap Buka Pelayanan
Komisi II DPR juga meminta agar Mendagri, Tito mengusulkan Presiden Prabowo untuk merevisi Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang pelantikan kepala daerah.
Saat dikonfirmasi, Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Seluma, Andri Hadianto mengatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma siap menghadapi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk jika dilakukan percepatan pada 6 Februari mendatang.
"Hasil RDP saat ini menjadi pedoman sementara kami sampai menunggu surat resmi pelantikannya, sejauh ini insyaallah persiapannya sudah dilakukan. Rencananya tanggal 30 Januari mendatang juga ada zoom dari Kemendagri terkait teknis pelantikan,"singkat Andri.