Kerugian Negara Rp631 Juta Pulih, Dugaan Penyelewengan DD Suban Lanjut Gelar Perkara

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:19

KERUGIAN NEGARA: Kerugian Negara (KN) sebesar Rp631 juta dari dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) telah dipulihkan Pemerintah Desa (Pemdes) Suban Kecamatan Semidang Alas. Foto: Kasat Reskrim, AKP. Dwi Wardoyo/RB--

kerugian negara rp631 juta pulih, dugaan penyelewengan dd suban lanjut gelar perkara                            koranrb.id – pemerintah desa (pemdes) suban kecamatan semidang alas telah memulihkan
kerugian negara (kn) sebesar rp631 juta dari dugaan penyelewengan dana desa (dd).
meski demikian, unit tindak pidana korupsi (tipidkor) sat reskrim polres seluma yang menangani kasus tersebut ke depan akan melakukan gelar perkara dahulu.
dijelaskan kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh. 
baca juga:soal pemberhentian kades dusun baru, 500 warga diprediksi datangi kantor dprd dan bupati seluma
baca juga:soroti pengawasan wabup, dewan desak pemkab seluma ambil sikap
gelar perkara penting dilakukan penyidik untuk melihat duduk perkara dugaan penyelewengan dana desa (dd) ini.
serta pertimbangan, dengan adanya pemulihan total kn rp631 juta dari pemdes suban.
"sesuai sop-nya, kita tetap akan melakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah perkara ini dilanjutkan ke penyidikan atau dihentikan.
namun kita tetap mempertimbangkan upaya pengembalian kn dari pemerintah desa," ungkap kasat reskrim.
baca juga:cegah kecurangan bbm, polisi periksa spbu di seluma
baca juga:persiapan pilkada 2024, rekrutmen ppk hingga kpps, ini penjelasan kpu seluma
kasat reskrim juga mengapresiasi atas adanya itikad baik dari pemdes suban yang berupaya mengembalikan kn seutuhnya, meskipun pengembalian tersebut dicicil dan dikembalikan melewati tenggat waktu 60 hari sesuai kesepakatan.
"memang secara keseluruhan melewati batas 60 hari, namun ketika batas waktu masih ada, pemdes juga sudah melakukan upaya pengembalian dengan cara dicicil," jelas kasat reskrim.
kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh mengatakan bahwa total kn yang dikembalikan sebesar rp631 juta,
sesuai dengan hasil audit tim auditor inspektorat kabupaten seluma pada november 2023 lalu mengenai dana desa (dd) suban tahun 2019 dan 2020.
pasalnya, dari total kn rp631 juta tersebut, mayoritas terdapat temuan dari kegiatan fisik, namun ada juga beberapa temuan administrasi.
baca juga:hearing dprd terkait kades dusun baru, ini tanggapan bupati seluma
baca juga:pemgembalian kn dana btt seluma dicicil lagi rp55 juta, menyisakan rp321 juta usai lebaran
adapun rincian pengembaliannya, pemdes diberikan waktu 60 hari dan batas akhir pengembalian kn nya yakni 8 maret lalu. 
dari waktu yang diberikan saat itu, pemdes hanya mampu mengembalikan rp205 juta.
kemudian selang beberapa hari ternyata pemdes suban mengembalikan lagi sebesar rp150 juta. 
dan terakhir pada akhir maret lalu kasat mendapatkan informasi bahwa pemdes suban sudah resmi mengembalikan kn secara utuh tanpa tersisa.
"untuk kepastiannya kami akan berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten seluma untuk mencocokkan informasinya," tegas kasat reskrim.
dalam kesempatan ini pula, kasat reskrim mengimbau kepada seluruh stakeholder atau lapisan masyarakat kabupaten seluma untuk membantu mengawal pembangunan di seluma.
salah satu caranya yakni dengan melaporkan jika ada temuan indikasi yang mengarah kepada penyelewengan anggaran yang merugikan negara. 
jika pengawasan dan pengawalan pembangunan turut dipantau oleh masyarakat, maka kemungkinan besar kerugian negara dapat diminimalisir lantaran pelaku penyelewengan akan takut melakukannya.
"mari kita kawal bersama pembangunan di seluma. semoga kedepannya temuan kerugian negara dapat diminimalisir sehingga pembangunan di kabupaten seluma benar benar tepat sasaran dan sesuai rancangan awal," tegas kasat reskrim.
adanya pengembalian kn turut dibenarkan oleh inspektur inspektorat kabupaten seluma, dr. marah halim, sp, mp, msi, mak, cgcae, qrmp pada senin siang, 1 april 2024.
dikatakannya bahwa pengembalian tersebut dilakukan pada akhir maret lalu.
informasi ini didapatkannya usai berkoordinasi dengan polres seluma, karena pengembalian secara keseluruhan ini dilakukan setelah melewati tenggat waktu 60 hari yang diberikan.
marah halim mengatakan bahwa inspektorat hanya bertugas sebagai tim auditor dalam dugaan penyelewengan dd suban. 
dan seluruh hasil auditnya telah disampaikan dan dikembalikan ke sat reskrim polres seluma untuk ditindaklanjuti.
"intinya seluruh pengembalian sudah dilakukan secara keseluruhan, kita juga sudah berkoordinasi ke polres seluma terkait hal ini," ungkap marah halim.
sebelumnya, november 2023 lalu tim auditor inspektorat kabupaten seluma melakukan audit investigasi dd pada dua tahun anggaran, yakni 2019 dan 2020 suban atas dasar pengaduan masyarakat (dumas) yang ditujukan kepada polres seluma.
inspektorat kabupaten seluma juga sudah pernah melakukan audit dd suban tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. namun semua temuan telah dikembalikan.
untuk diketahui, adapun item dd suban yang dilaporkan pada tahun anggaran 2019 yakni alokasi pembukaan badan jalan selebar 5 meter dan sepanjang 5000 meter. 
lalu di tahun anggaran 2020 diantaranya yakni item pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan maret, pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani bulan juni, penyelenggaraan festival kesenian adat dan keagamaan, rehabilitasi fasilitas jamban umum / mck, dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. 
usai menuntaskan dugaan penyelewengan dd suban, saat ini inspektorat kabupaten seluma mengaku juga sudah ekspose hasil audit dana desa (dd) ujung padang kecamatan semidang alas maras tahun anggaran 2022 dan 2023. 
dan saat ini inspektorat tinggal menunggu itikad baik dari pemerintah desa untuk upaya pengembalian kerugian negara (kn) yang ditimbulkan akibat dugaan penyelewengan dd tersebut, waktu yang diberikan selama 60 hari.
marah halim mengatakan untuk nilainya saat ini belum dapat dipaparkan lebih detail, namun untuk perkiraan angkanya berada di atas rp100 juta.
ditambahkan marah halim, temuan tersebut bermacam macam, baik berupa temuan administrasi bahkan temuan fisik.
karena ada ketidaksesuai antara realisasi pada item dilapangan dan laporan keuangan yang disampaikan. terutama untuk pelaksanaan fisik pembangunan menggunakan dd.
"jika dalam waktu 60 hari temuan tidak dikembalikan, maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum (aph)," tegas marah halim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan