Dinkes Jemput Bola Periksa Kesehatan Karyawan Perusahaan

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 29 Mar 2024 - 23:58

JEMPUT BOLA: Kepala Dinkes Kabupaten Lebong, Rachman memastikan akan memaksimalkan kegiatan perbantuan penanganan kesehatan di lingkungan perusahaan. Muharista Delda/RB--

dinkes jemput bola periksa kesehatan karyawan perusahaan                            koranrb.id - tahun 2024 ini dinas kesehatan (dinkes) akan terus memaksimalkan kegiatan perbantuan penanganan kesehatan di lingkungan perusahaan. 
teknisnya dengan menjemput bola kegiatan pemeriksaan kesehatan para karyawan perusahaan yang teknisnya dibuatkan jadwal khusus secara rutin. 
melalui program itu dinkes kabupaten lebong mendorong pihak perusahaan bertanggung jawab pernuh terhadap kesehatan para karyawan. 
''namun dari belasan perusahaan besar di lebong, belum sampai separonya yang kooperatif melaporkan data kesehatan karyawannya,'' ujar kepala dinkes kabupaten lebong, rachman, skm, m.si.
baca juga: zakat fitrah di lebong terendah rp35 ribu, tertinggi rp42,5 ribu
baca juga:libur lebaran, 2 puskesmas tetap buka layanan 24 jam
teknis perbantuan penanganan kesehatan para karyawan perusahaan itu dilaksanakan melalui tenaga medis yang bertugas di puskesmas. 
sekaligus dalam kegiatan itu dinkes kabupaten lebong melaksanakan sosialisasi yang intinya mendorong setiap perusahaan mendirikan klinik kesehatan. 
soalnya sampai saat ini belum sampai 20 persen dari 17 perusahaan swasta kelas besar di kabupaten lebong yang menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik. 
''teknisnya akan kami laksanakan melalui puskesmas yang menaungi wilayah perusahaan bersangkutan,'' jelas rachman.
baca juga:bahan pokok masih aman hingga idul fitri 1445 hijriah, kata siapa? 
baca juga:rezeki nomplok, lebaran pns terima tpp 3 bulan plus thr 
dijelaskannya, penyediaan klinik kesehatan hukumnya wajib dilakukan setiap perusahaan. khususnya perusahaan yang merekrut tenaga kerja dalam jumlah besar. 
tetapi dengan kondisi keterbatasan sumber daya manusia (sdm) bidang kesehatan di lebong, belum memungkinkan bagi dinkes menempatkan petugas medis khusus di klinik perusahaan.
''sementara ini teknisnya hanya perbantuan, yakni dengan mengutus petugas kesehatan ketika memang sedang dibutuhkan menangani karyawan perusahaan yang sakit dan kondisinya tidak memungkinkan dibawa ke puskesmas,'' tutur rachman. 
sementara anggota dprd kabupaten lebong, wilyan bachtiar, s.ip mengatakan, minimnya perusahaan di kabupaten lebong yang menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik juga dipengaruhi sikap dari pemerintah kabupaten (pemkab) lebong yang kurang tegas.
baca juga:boleh tidaknya mudik lebaran pakai randis belum diputuskan 
baca juga:mudik ke lebong, hati-hati masuk jurang
dalam hal ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lebong yang dinilai acuh atau kurang mempedulikan masalah kewajiban perusahaan menjamin kesehatan setiap karyawannya. 
padahal disnakertrans kabupaten lebong bisa menyampaikan rekomendasi ke dinas tenaga kerja provinsi bengkulu terkait pemberian sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang masih membandel itu.
''kewajiban perusahaan menjamin kesehatan pekerjaanya itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja,'' tukas wilyan. 
penyediaan klinik kesehatan oleh perusahaan bagi pekerja, lanjut wilyan, adalah suatu bentuk keseriusan swasta dalam menunjang pembangunan yang dicanangkan pemkab lebong. 
tindakan perusahaan yang menunda-nunda pembuatan klinik kesehatan dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak peduli terhadap program kesehatan di kabupaten lebong.
''sesuai pasal 5 pp (peraturan pemerintah, red) nomor 50 tahun 2012, perusahaan wajib menjamin kesehatan pekerjanya dengan menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik,’’ ungkap wilyan.
data dihimpun, tak kurang 7 perusahaan di kabupaten lebong terdata memiliki karyawan lebih 100 orang.
antara lain pt. arabika, pt. pertamina geothermal energi, plta tes dan mega power, keempatnya beroperasi di kecamatan lebong selatan. 
lainnya, pt. tansri majid energi di kecamatan lebong utara, pt. bangun tirta lestari di kecamatan lebong utara dan pt. jambi resources di kecamatan pinang belapis. 
selain itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di kabupaten lebong juga harus melapor ke disnakertrans ketika membuka lowongan kerja. 
tujuannya bukan hanya sebagai bank data bagi pemkab lebong, namun juga dimaksudkan untuk memudahkan informasi kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. 
mulai dari pengumuman pembukaan lowongan hingga penerimaan tenaga kerja wajib disampaikan ke disnakertrans. 
data pekerja sangat diperlukan untuk memastikan seluruh perusahaan di kabupaten lebong sudah benar-benar menjalankan kewajibannya terhadap seluruh pekerjanya. 
antara lain masalah kontrak kerja, gaji serta penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (k3) terhadap seluruh karyawan yang dipekerjakan. 
namun dari 17 perusahaan besar yang terdata beroperasi di lebong tak sampai separonya yang aktif melaporkan data karyawan. 
hal itu tidak lepas dari sikap pemkab lebong yang dinilai kurang tegas menjatuhkan sanksi kepada perusahaan swasta yang beroperasi di wilayahnya.
justru itu, kepada seluruh pekerja diminta melapor ke disnakertrans jika tidak diasuransikan oleh perusahaan yang mempekerjakan. 
jika ada pekerja yang tidak dijamin kesehatan serta keselamatannya, dipastikan disnakertrans akan bersikap tegas menempuh langkah hukum. 
perusahaan atau kontraktor yang tidak memberikan asuransi keselamatan dan kesehatan kerja (k3) kepada pekerjanya, bisa dipidana. 
sesuai pasal 186 undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. ancamannya pidana penjara 4 tahun serta denda rp 400 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 30 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan