Amin Siap Jadi Bagian Hak Angket, Anies Sampaikan Pesan

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 20 Feb 2024 - 23:03

Amin Siap Jadi Bagian Hak Angket, Anies Sampaikan Pesan --

amin siap jadi bagian hak angket, anies sampaikan pesan                             koranrb.id - wacana hak angket dpr yang digulirkan capres ganjar pranowo disambut positif oleh pasangan anies baswedan-muhaimin iskandar (amin). 
koalisi perubahan yang mengusung pasangan amin, yakni nasdem, pkb, dan pks, siap menjadi bagian dari inisiatif itu.
hal itu disampaikan anies seusai berdiskusi dengan tim hukum amin di kawasan mampang, jakarta selatan selasa 20.
anies menyampaikan pesan wacana hak angket yang merupakan hak dpr untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah itu adalah inisiatif yang baik. 
baca juga:harga beras kian melambung, masyarakat mengeluh
baca juga:jelang ssc napoli versus fc barcelona, terungkap identitas pelatih calzona yang mengejutkan 
’’kami yakin koalisi perubahan (nasdem, pkb, pks) siap untuk bersama-sama (mendukung hak angket, red),’’ kata anies. 
terlebih, pdi perjuangan selaku pengusung ganjar memiliki kekuatan besar di dpr saat ini. 
’’di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, proses dpr bisa berjalan,’’ terangnya. 
hal senada diungkapkan muhaimin. dia menyebut partai di koalisi perubahan tetap solid di jalur perubahan.
’tiga partai solid, bukan hanya pkb,’’ tegasnya. 
baca juga:golkar raih ketua dprd provinsi bengkulu, ini urutan partai di bawahnya 
baca juga:tolak jadi saksi laporan timses caleg, warga seluma datangi panwascam
timnas amin juga terus melengkapi data dugaan kecurangan pemilu. hasil sementara dari tim hukum amin menemukan bahwa dugaan pelanggaran pemilu terjadi bukan hanya di tps, tetapi dimulai sebelum hari h atau pra-tps.
dugaan pelanggaran itu berupa kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di tps tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
’’nanti detail ada, ini yang sangat mengkhawatirkan,’’ ungkap anies. 
di sisi lain, tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran bersiap menghadapi upaya hukum dari paslon 01 dan 03.
baca juga:usut dugaan penyelewengan dana insentif stunting, 25 saksi diperiksa jaksa
baca juga:dinkes kaur terima 60 vial vaksin anti rabies
yusril ihza mahendra, pakar hukum tata negara yang juga wakil dewan pengarah tkn, ditetapkan untuk memimpin tim hukum tersebut.
kepada media, yusril mengaku sudah menyiapkan tim yang terdiri atas 14 advokat yang mendapat kuasa langsung dari prabowo subianto dan gibran rakabuming raka.
bisa juga ditambah advokat dari partai-partai koalisi indonesia maju. ’’tim ini insya allah tetap saya pimpin,’’ ujarnya.
yusril menjelaskan, sengketa hasil sejatinya antara paslon yang kalah dengan kpu. objek sengketanya adalah keputusan kpu tentang perolehan suara pemilu.
baca juga:harga beras dan cabai naik, pengusaha kecil kepahiang menjerit
baca juga: opd di pemkab kaur diminta jalankan inovasi bappeda
karena itu, posisi prabowo-gibran nanti adalah sebagai pihak terkait.
’karena mempunyai kepentingan langsung dengan perkara sengketa hasil pilpres di mk tersebut,’’ tegas yusril.
presiden jokowi pun ikut merespons usulan hak angket itu. secara normatif, dia tak mempermasalahkan wacana itu. ’’ya itu hak demokrasi,’’ ucapnya.
calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 mahfud md ikut menyoroti persoalan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (sirekap) kpu ri.
baca juga:hanya 1 perempuan berpeluang raih kursi dprd, pleno kecamatan alot
baca juga:besok, kpu kaur gelar pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten 
mahfud meminta dilakukan audit digital forensik terhadap sistem it kpu oleh tim independen, bukan dari pemerintah.
mahfud mengatakan, sudah banyak masyarakat umum yang mempersoalkan sirekap. bahkan, sudah ada yang mengusulkan untuk dilakukan audit digital forensik terhadap sistem it itu. 
’’jadi, bukan hanya tpn ganjar-mahfud yang mempersoalkan,’’ terangnya.
banyak kesalahan yang ditemukan di sirekap. yang paling banyak adalah kesalahan input data. jadi, rekapitulasi data perolehan suara menjadi amburadul. karena itu, kata mahfud, perlu diadakan audit digital forensik terhadap sirekap dan sistem data server kpu. 
mahfud juga menyoroti pernyataan anggota kpu ri betty epsilon idroos yang menyebut bahwa sudah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang. mahfud menegaskan, audit itu perlu dilakukan lembaga independen di luar pemerintah. 
’’karena ini soal politik dan kepercayaan publik,’’ ungkapnya.
terpisah, betty menjawab tuntutan audit forensik pada sirekap. 
dia menegaskan, sirekap sejak awal memenuhi syarat audit. soal desakan audit lembaga independen, dia menegaskan, kpu hanya tunduk pada ketentuan dalam peraturan yang berlaku. 
’’kami sesuai dengan spbe perpres yang sudah dilakukan,’’ ujarnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan