Hasil Pleno KPU Tetapkan TPS 9 Desa Penarik PSU, Ini Jadwalnya

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 19 Feb 2024 - 22:34

PLENO: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko telah menggelar pleno terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desa Penarik. FIRMANSYAH/RB--

hasil pleno kpu tetapkan tps 9 desa penarik psu, ini jadwalnya                            bengkulu, koranrb.id  – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko telah menggelar pleno
terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (psu) di tempat pemungutan suara (tps) 9 desa penarik, kecamatan penarik kabupaten mukomuko.
pelaksanaan psu di tps 9 akan dilakukan pada 24 februari 2024 mendatang.
psu yang akan dilakukan itu yakni pemilihan dpr ri, dpd ri, dprd provinsi, dan dprd kabupaten.
baca juga:penyebab bandara mukomuko hampir dua bulan belum layani penerbangan
baca juga:pastikan tidak ada politik identitas saat pemilu, ini fasilitasi caleg stres di mukomuko
“hari ini senin 19 februari 2024, berkaitan dengan psu sudah kita plenokan. pelaksanaan psu dilakukan pada 24 februari 2024 mendatang,” kata ketua kpu mukomuko, deny setiabudi, sh.
deny mengatakan, untuk  teknis dan kesiapan serta kelengkapan psu di tps 9 itu prosedurnya sama dengan tps lainnya pada pemilu 14 februari 2024 lalu.
“untuk pelaksanaannya sama. seperti tps harus ada, logistik pemilu juga disiapkan.
termasuk petugas kpps, pengawas dan saksi-saksi yang juga harus stand by di lokasi,” sampainya.
untuk masyarakat khususnya yang akan memilih ulang di tps 9 desa penarik.
kpu mukomuko melalui petugas di lapangan akan kembali menyampaikan surat undangan untuk pelaksanaan psu di tps tersebut.
”untuk teknis tetap sama. maksimal h-1 untuk surat undangan bagi pemilih berdasarkan dpt akan disampaikan ke pemilih masing-masing,” ujarnya.
baca juga:perda rt rw terhambat persetujuan bersama, pemkab mukomuko tunggu petunjuk ini 
baca juga:kantongi izin, hut mukomuko dimulai, judika belum pasti, uas mei 
deny menjelaskan, sebelumnya kpu mukomuko mendapatkan surat rekomendasi dari pengawas tps dari jajaran bawaslu mukomuko, pada sabtu, 17 februari 2024.
dimana terdapat temuan dari pengawas di tps sekitar 58 surat suara yang sudah dicoblos pemilih tidak ditandatangani kpps.
untuk tps 9 ini berada di desa penarik kecamatan penarik yang masuk di dalam wilayah daerah pemilihan (dapil ii) kabupaten mukomuko.
“atas dasar laporan tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut akhirnya setelah melalui pleno disepakati untuk dilakukan psu,” sampainya.
baca juga:hasil pemilu berpeluang dprd mukomuko dominan wajah baru, siapa saja? 
baca juga: satpol pp larang pedagang di lokasi hut mukomuko, alasan masuk akal
pelaksanaan psu nantinya hanya dilakukan terhadap 4 jenis surat suara saja. surat suara dpr ri, dpd ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten. 
hal ini dikarenakan pada saat mendapat temuan surat suara yang tidak ditanda tangani. 
untuk surat suara pilpres dan wakil presiden sebanyak 63 sudah terlebih dahulu dimasukan kedalam katagori suara tidak tidak sah. 
sedangkan surat suara dpr ri, dpd ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten yang tidak ditanda tangani kpps dianggap sah karena desakan saksi diluar pasangan calon presiden.
“untuk suara pilpres yang sah 184 dari 247 pemilih. sedangkan 63 suara pilpres ini sudah dikatagorikan tidak sah. namun untuk surat suara dpr ri, dpd ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten diangap sah karena desakan saksi, maka dari itu kami pastikan perlu dilakukan psu,” jelasnya.
psu ini dapat dilakukan sesuai dengan sesuai peraturan komisi pemilihan umum (kpu) ri nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan umum. 
serta keputusan kpu ri nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu.
“yang pastinya psu harus kita laksanakan. sementara itu untuk pleno tingkat kecamatan penarik hasilnya menunggu hasil dari tps 09 desa penarik kecamatan penarik,” tutupnya.
terpisah, ketua bawaslu kabupaten mukomuko, teguh wibowo menyampaikan untuk pelaksanaan psu atau tidak yang menentukan kpu, termasuk jadwalnya.
berdasarkan hasil pleno kpu menetapkan akan dilakukan psu di kecamatan penarik, desa penarik tps o9 maka. dalam hal ini badan pengawas pemilu (bawaslu). 
akan kembali menurunkan petugas untuk melakukan pemantauan.
“kami (bawaslu,red) sifatnya mengawasi. dan jika keputusan dari kpu akan dilakukan psu, maka bawaslu sudah pasti akan mengawal proses tersebut,” katanya. 
dijelaskan teguh, yang pastinya untuk pelaksanaan psu ada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan aturan. 
yakni paling lambat 10 hari terhitung sejak telah dilakukan pemungutan suara pada 14 februari 2024 lalu. jika tanggal 24 februari 2024 akan dilaksanakan psu otomatis tidak melanggar aturan.
”untuk temuan sementara hanya di satu tps. untuk laporan maupun temuan dugaan pelanggaran lain belum ada,” ungkapnya.
sebelumnya, komisioner kpu kabupaten mukomuko, endang surya bakti menambahkan bimtek terpadu dan tot telah  dilakukan terhadap 4.095 petugas kpps di mukomuko. 
yang dilaksanakan di dapil masing-masing dengan dilanjutkan agenda pelantikan anggota kpps. 
dimana tujuan kegiatan tersebut membina para panitia yang betugas pada saat pemilu 14 februari 2024, dengan harapan tidak ada kesalahan dalam bertugas. 
serta memahami apa saja tugas dan fungsi sebagai seorang petugas kpps.
“kami juga minta untuk semua panitia dapat mengulas kembali apa yang sudah di dapat di bimtek. serta memastikan kesiapan mental dan fisik.
namun berkaitan dengan adanya kpps yang lupa kita juga belum mengetahui apa yang menjadi kendala,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 20 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan