Rejang Lebong Terima DD Rp104,2 Miliar Untuk 122 Desa

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 08 Feb 2024 - 23:31

Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong, Suradi Rifa’i.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

rejang lebong terima dd rp104,2 miliar untuk 122 desa                            koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten rejang lebong mengumumkan tahun 2024, total dana desa (dd) yang diterima 122 desa mencapai rp104,2 miliar.
jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana dd yang diterima pada tahun 2023 sebesar rp103 miliar.
menurut kepala dinas pmd kabupaten rejang lebong, suradi rifa’i, peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi dd untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
“peningkatan alokasi dd didasari oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam penetapan alokasi dana untuk mendukung pembangunan di tingkat desa,” terangnya.
dia juga menyoroti bahwa ada lima desa yang menerima pagu anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan desa lainnya.
baca juga:awasi dptb dan dpk di tps, bawaslu provinsi bengkulu perkuat tim 
desa-desa tersebut antara lain desa taba padang, desa ulak tanding, desa bangun jaya, desa dataran tapus, dan desa tanjung agung.
suradi menambahkan indikator untuk besaran pagu dd yang diterima oleh setiap desa mencakup beberapa faktor.
seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di masing-masing desa.
alokasi dd dirancang dengan mempertimbangkan ukuran populasi serta tingkat kemiskinan desa agar tujuan pemberdayaan dan pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap komunitas desa.
“untuk 117 desa lainnya, mereka menerima kucuran dana desa mulai dari rp800 juta hingga lebih dari rp1 miliar,” tambah suradi.
proses pencairan dana desa di kabupaten rejang lebong masih dalam tahap penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja desa (r-apbdes) di masing-masing desa.
selain itu, pihaknya juga masih menunggu peraturan bupati rejang lebong terkait dd tahun 2024.
baca juga:penanganan dugaan asn bagi bahan kampanye caleg lanjut, bawaslu kembali panggil asn 
“saat ini masing-masing desa masih menyusun rapdbdes, setelah itu akan dievaluasi oleh bupati dan disahkan melalui peraturan bupati, yang kemudian baru bisa dilaksanakan,” ungkap suradi.
di sisi lain, dinas pmd kabupaten rejang lebong mengonfirmasi bahwa pencairan dana desa (dd) untuk 122 desa di wilayah tersebut belum dapat dilakukan pada saat ini.
hal ini disebabkan oleh keterlambatan penerbitan peraturan oleh bupati rejang lebong, yang masih menjadi syarat untuk melaksanakan proses pencairan dana tersebut.
suradi menjelaskan bahwa dd yang diterima oleh 122 desa di wilayah tersebut untuk tahun 2024 mencapai rp104,2 miliar.
jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar rp103 miliar.
“hingga saat ini, dari 122 desa di kabupaten rejang lebong, belum ada yang mengajukan usulan pencairan dana desa tahap i. hal ini disebabkan oleh proses penyusunan peraturan bupati (perbup) rejang lebong mengenai dana desa tahun 2024 yang masih berlangsung,” jelas suradi.
suradi menjelaskan bahwa peraturan bupati yang sedang dalam proses tersebut menjadi landasan regulasi untuk mengajukan permintaan pencairan dana desa di wilayah tersebut.
baca juga: gubernur rohidin ajak warga bengkulu dukung nabila putri bintadytama
selain belum ada perbup, ia menambahkan bahwa 122 desa yang berhak menerima dana desa juga sedang menyiapkan peraturan desa (perdes) terkait anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes).
“selain itu, umumnya perangkat desa saat ini juga sedang menyiapkan peraturan kepala desa atau perkades untuk penyaluran bantuan langsung tunai (blt) di masing-masing desa,” beber suradi.
ia juga menambahkan, dari 122 desa yang menerima dana desa, terdapat lima desa dengan pagu anggaran yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan desa lainnya.
kelima desa tersebut adalah desa taba padang dengan pagu sebesar rp673.418.000, desa ulak tanding sebesar rp677.395.000, desa bangun jaya sebesar rp689.821.000, desa dataran tapus sebesar rp693.135.000, dan desa tanjung agung sebesar rp699.028.000.
pada sisi lain, desa-desa yang menerima pagu dd terbesar antara lain desa pal batu dengan jumlah sebesar rp1.205.113.000, dan desa lubuk belimbing ii dengan pagu sebesar rp1.163.126.000.
kemudian desa air meles atas dengan jumlah rp1.154.410.000, desa sumber bening sebesar rp1.130.860.000, dan desa suka merindu dengan pagu sebesar rp1.128.694.000.
“indikator untuk menentukan besaran pagu dd yang diterima oleh setiap desa didasari pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan yang terdapat di masing-masing desa,” kata suradi.
sebelumnya pemerintah pusat sudah menginstruksikan bahwa pengelolaan dd tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur desa semata.
namun juga bisa digunakan untuk penguatan-penguatan kapasitas dan ekonomi masyarakat.
salah satunya adalah mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah saat ini.
menurut kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan (dkpp) kabupaten rejang lebong, taman, sp mengungkapkan selain mengandalkan bantuan program dari pemerintah, masyarakat juga bisa memulai melakukan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan melalui dd.
“dana desa diharapkan dapat dikelola dengan baik agar kemiskinan di pedesaan dapat berkurang secara signifikan, salah satunya dengan berbagai kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan, seperti inovasi pangan baru pengganti beras,” ungkap taman.
apalagi dengan kondisi wilayah kabupaten rejang lebong saat ini, dimana selain padi yang diolah menjadi beras sebagai pangan warga, bumei pat petulai juga memiliki potensi hasil ladang non beras seperti umbi-umbian dan jagung.
bahkan beberapa desa saat ini sudah mulai melakukan inovasi pengelolaan bahan makanan baru non beras, seperti ubi jalar dan umbi keladi.
ia berharap desa-desa yang belum memulai pengembangan inovasi pangan, bisa memulai melakukan inovasi dengan program-program katahanan pangan yang bisa diambil dari dd.
“nantinya kita juga akan koordinasi bersama dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) terkait sinergitas program ketahanan pangan di desa melalui dd ini. karena saat ini masih banyak perangkat desa yang berfikir bahwa pengelolaan dd masih terpatok pada kegiatan infrastruktur saja,” singkat taman.
selain itu juga pemerintah desa di kabupaten rejang lebong dapat menggunakan pengelolaan dd untuk mengelola sampah.
hanya saja dalam pengelolaannya harus melalui badan usaha milik desa (bumdes).
hal ini diungkapkan kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten rejang lebong, dhendi novianto saputra, s.km yang mengatakan, bahwa sampah senantiasa menjadi permasalahan, baik di wilayah perkotaan maupun di desa. untuk itu pemdes diharapkan mampu mengelolanya.
“setidaknya dengan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui dd, pemerintah desa bisa menganggarkan untuk mengelola sampah di wilayahnya,” ungkap dhendi.
ia mengatakan, setiap desa bisa menggunakan dd melalui bumdes untuk mengelola bank sampah.
karena melalui dd harusnya pemerintah desa bisa membuat bak sampah sendiri atau bahkan melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3r (reuse, reduce, dan recycle) sehingga sampah-sampah yang ada di desa bisa bernilai ekonomis bagi masyarakat desa.
“kami dari dlh siap melakukan pendampingan bagi desa-desa yang inovatif dalam mengembangkan program pengelolaan sampah dan lingkungan. karena dalam hal pengelolaan lingkungan, kita tidak bisa memberi beban sepenuhnya pada pemerintah. partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini,” pungkas dhendi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan