Laporan BUMDes di Seluma Disorot, 2024 Wajib 2 Kali Laporan, Pertama Maret!

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:05

BUMDes: Seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Seluma diminta melaporkan perkembangan Maret 2024 mendatang. IZUL/RB --

laporan bumdes di seluma disorot, 2024 wajib 2 kali laporan, pertama maret!                             koranrb.id – seluruh badan usaha milik desa (bumdes) di kabupaten seluma diminta melaporkan perkembangan maret 2024 mendatang.
pemerintah kabupaten (pemkab) seluma melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) seluma menegaskan kepada pengurus bumdes agar menyampaikan laporan hingga periode 2023.
"untuk laporan bumdes kita akan tunggu hingga triwulan i berakhir, artinya maret sudah terkumpul semuanya," ujar kepala dinas pmd, nopetri elmanto.
hal ini dilakukan untuk tertib administrasi, mengingat saat ini ada banyak sekali temuan kerugian negara (kn) pada sejumlah bumdes di kabupaten seluma, sehingga perlunya ada kontrol dari pemkab seluma atas realisasi bumdes.
baca juga:bumdes mati suri, inspektorat sebut 2 permasalahan mengganjal
baca juga:bumdes gardu mulai diaudit jaksa, ini bukti yang dikantongi
"kita tidak ingin adanya temuan yang merugikan negara, sehingga harus dilakukan kontrol oleh pemkab," jelas nopetri.
hingga saat ini kadis pmd mengakui belum ada satupun laporan resmi yang masuk ke dinas pmd.
namun diungkapkannya sudah ada tiga desa yang telah melakukan rapat anggota tahunan (rat).
yakni desa talang sebaris kecamatan air periukan, desa bukit peninjauan i kecamatan sukaraja dan desa purbosari kecamatan seluma barat.
baca juga:inspektorat bs soroti proyek bumdes rp 224 juta 
baca juga:sosis lele andalan bumdes kungkai baru
artinya saat ini bumdes mereka terpantau memang masih aktif dan dinas pmd tinggal menunggu untuk laporannya administrasinya secara resmi.
"hingga saat ini meskipun belum ada laporan resmi, namun tiga bumdes sudah melakukan rat, setidaknya kita mengetahui bahwa bumdes tersebut memang benar masih aktif," imbuhnya.
nopetri menegaskan bahwa seluruh bumdes wajib melaporkan progressnya, meskipun saat ini sedang vakum atau mati suri. 
karena output dari adanya pengumpulan laporan ini untuk mengetahui bagaimana kondisi setiap bumdes dan mengetahui aktif atau tidaknya bumdes di desa. sehingga nantinya dapat diambil tindakan bila diperlukan.
baca juga:mobil bumdes rusak, kades pandan lapor polisi
baca juga:ungkap dugaan sewa lahan bumdes gardu, saksi mulai diperiksa
"berjalan atau tidaknya bumdes wajib dilaporkan sehingga dari laporan tersebut kita bisa mereview dan ambil tindakan," jelas nopetri.
nopetri cukup menyayangkan banyak informasi yang mengatakan bahwa banyak bumdes yang sudah tidak aktif. 
padahal dari bumdes lah sumber keuangan tambahan yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi di desa karena adanya pendapatan asli desa (pades).
"karena melalui bumdes lah pades murni dapat digali dan dieksplore, tujuannya untuk desa itu sendiri,"ucapnya.
menurut nopetri, sebenarnya laporan bumdes itu harus dilaporkan dua kali dalam setahun, namun realisasinya ternyata tidak berjalan sesuai harapan. 
baca juga:rp 189 juta kembali ke rekening bumdes
baca juga:awal 2024, kejari bakal tetapkan tersangka dana bumdes bengkulu utara 
baca juga:dana rp 358 juta hanya produksi sekali, dugaan korupsi bumdes gardu ke penyidikan
nopetri menduga karena pemdes ataupun bumdes masih terbiasa dengan aturan lama yang mengharuskan laporan bumdes hanya dilaporkan sekali dalam setahun.
"mulai tahun 2023 seharusnya dua kali melapor, namun kenyataannya belum. ditahun 2024 ini kita wajibkan untuk dua kali melapor, yakni semester i  dan semester ii," ujar nopetri.
nopetri berharap dengan adanya laporan progress bumdes, nantinya seluruh bumdes dapat dimonitoring dan dikontrol agar temuan temuan saat audit tidak terulang kembali. 
dan seharusnya memang bumdes wajib melaporkan perkembangan usahanya, karena dana tersebut menggunakan uang negara yang diberikan melalui penyertaan modal.
"kita harapkan dengan adanya laporan rutin, maka bumdes dapat di monitor dan di awasi. sehingga minim adanya dugaan penyelewengan dana," tegas nopetri.
untuk diketahui, beberapa waktu lalu jaksa kejari seluma juga sempat mengusut dugaan penyelewengan dana bumdes yang menyebabkan kerugian negara (kn), yakni bumdes padang batu kecamatan ilir talo.
kn yang didapat dari hasil audit pada badan usaha milik desa (bumdes) padang batu kecamatan ilir talo mencapai rp189 juta.
terbagi dari lima item, yakni pendapatan saprodi, hasil lelang saprodi, sisa alat saprodi, mark up harga organ tunggal tahun 2020 dan mark up harga organ tunggal tahun 2021. rincian totalnya yakni rp189.078.000,-.
namun tidak berselang 60 hari, temuan tersebut dikembalikan seluruhnya sehingga penyelidikan dihentikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan