Langgar Disiplin, PNS Tidak Bisa Ikut Lelang

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 23:35

Mustarani--

langgar disiplin, pns tidak bisa ikut lelang                            koranrb.id - dalam pelaksanaan lelang jabatan  pimpinan tinggi pratama (jptp) yang rencananya digelar tahun ini.
pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan memperketat syarat administrasinya. 
di antara persyaratan yang paling menentukan bisa tidaknya mengikuti lelang.
setiap pejabat eselon ii atau setingkat kepala dinas yang mengikuti harus bersih dari hukuman disiplin. 
''baik hukuman disiplin pns berupa penurunan pangkat golongan jabatan, pembebasan tugas jabatan maupun pemotongan tpp (tambahan penghasilan pegawai, red),'' kata ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si.
baca juga:lelang jptp tergantung rekom kasn
baca juga:minta bkpsdm siapkan lelang jptp
pejabat yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, baru bisa mengikuti lelang jabatan minimal 1 tahun setelah menerima hukuman.
aturan terbaru persyaratan administrasi lelang jptp itu akan diperkuat dengan regulasi minimal berupa surat keputusan (sk) bupati.
''kami harap bagi pns yang berniat mengikuti lelang jptp memastikan dahulu kelengkapan persyaratannya. jangan sampai nanti ketika tidak lulus administrasi beralasan tidak tahu ada aturan terbaru,'' terang mustarani.
terpisah, pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm mengatakan, rekomendasi bebas hukuman disiplin tidak hanya diberlakukan dalam pelaksanaan lelang jptp.
baca juga:pelantikan pejabat hasil seleksi jptp diajukan ke kemendagri
baca juga:dewan desak pansel segera umumkan hasil lelang seleksi jptp benteng 
pns yang mengajukan kenaikan pangkat juga harus mengantongi surat rekomendasi bebas hukuman disiplin dari bkpsdm. 
''termasuk pns yang ingin mengajukan pindah tugas luar daerah, juga wajib mengantongi surat rekomendasi bebas hukuman disiplin pns. kami harap ini menjadi perhatian bersama para pns sehingga jangan menyepelekan masalah disiplin,'' ungkap benny.
diberitakan sebelumnya, pengisian 7 jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp) setingkat kepala dinas (kadis) yang kosong di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong, akan dikejar tahun ini.
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun ini telah disiapkan anggaran kegiatan lelang jptp senilai rp 400 juta.
teknisnya tinggal menunggu rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (kasn). 
pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm mengaku sudah mengusulkan rencana lelangnya ke kasn.
''kami belum tahu apakah disetujui atau tidak, yang jelas belum ada petunjuk dari kasn,'' kata benny.
tidak dipungkirinya, lelang harus dilaksanakan tahun ini sesuai instruksi bupati.
soalnya 7 jabatan setingkat kepala dinas itu telah kekosongan jabatan sejak 20121.
''sementara peran opd (organisasi perangkat daerah, red) dituntut lebih maksimal dalam mengimplementasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati lebong dalam mewujudkan kabupaten bahagia sejahtera,'' terang benny.
terpisah, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengaku segera akan menggelar lelang jptp jika rekomendasi kasn turun.
pihaknya sudah menyusun panitia seleksi (pansel) yang akan ditugaskan menjalankan proses lelang jabatan. 
''tinggal nanti dikukuhkan melalui sk (surat keputusan, red) bupati kalau kasn menyetujui usulan kami,'' ungkap sekda.
untuk persiapan, bkpsdm telah menggelar asesmen atau uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon ii yang menduduki jptp.
jumlah pns yang mengikuti 22 orang dari 23 pemangku jptp yang ada di lingkungan pemkab lebong. 
''uji kompetensi itu untuk memastikan kecakapan para pejabat eselon ii yang diamanahkan memegang jabatan,'' tutur sekda. 
diketahui, 7 jabatan setingkat kadis yang kosong itu asisten i, asisten ii, dan asisten iii.
termasuk jabatan sekretaris dprd, kepala bkpsdm, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) dan kepala inspektorat daerah (ipda).
kekosongan jabatan karena para pejabatnya telah pensiun sebagai pns.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan