Pemprov Ploting Penempatan, 1,7 Juta Honorer Otomatis jadi PPPK

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 18 Jan 2024 - 22:11

BELA/RB TUNGGU: Peserta PPPK saat melakukan tes CAT PPPK di ruang steril Aula Poltekkes Kemenkes, tahun 2023 lalu. --Ist/rb

pemprov ploting penempatan, 1,7 juta honorer otomatis jadi pppk                            bengkulu, koranrb.id - perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) saat ini sudah memasuki tahapan pengajuan nomor induk pegawai (nip). semua calon pppk yang sudah dinyatakan lulus, diberikan tenggat waktu pengajuan hingga 14 januari 2024 lalu. sembari menunggu keluarnya nip untuk masing-masing calon pppk tersebut, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu juga akan melakukan ploting penempatan. 
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap, menegaskan sesuai dengan regulasinya, perekrutan pppk tahun 2023 ini dilakukan pengajuan nip terlebih dahulu baru mendapat penempatan. karena pengajuan sudah dilakukan, saat ini pihaknya sedang melakukan ploting mengenai penempatan bagi calon pppk yang sudah lulus. baik tenaga guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis penyuluh pertanian.
baca juga:225 pppk menunggu nip, proses verifikasi bkn
"ketika nanti sudah selesai penginputan data (ploting, red), akan disampaikan oleh pimpinan dan pimpinan sudah meng acc ini kemudian disampaikan ke pusat dan diinput ke dalam aplikasi," jelas gunawan, kamis, 18 januari 2024. 
beberapa waktu lalu pihak bkd, dikatakan gunawan juga sudah melakukan rapat bersama dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu. khusus untuk jabatan fungsional, menggunakan aplikasi untuk mem-ploting rencana penempatan untuk pppk khusus guru. 
baca juga:2 calon pppk kembali mengundurkan diri
"ini sedang berproses. saat ini masih tahapan ploting sembari berproses untuk nip pppk itu sendiri," imbuhnya.
mengenai penempatan tersebut, gunawan mengimbau agar para calon pppk yang sudah lulus seleksi untuk bersabar karena semuanya dilakukan secara sistem. semua berkas sudah diajukan ke kemenpan rb untuk mendapatkan nip sembari melaksanakan ploting penempatan. "karena aplikasi ini kan terpusat, saat ini sedang men-draf untuk penempatannya," katanya.
baca juga:1 calon pppk mengundurkan diri, 1 tak serahkan berkas
dalam ploting yang dilakukan tersebut, gunawan menjelaskan akan disusun sesuai dengan beberapa kriteria yang disiapkan. draf mengenai penempatan sedang dilakukan sesuai kebutuhan, baik berdasarkan prioritas 1 (p1), p2, maupun asn lainnya khusus bagi tenaga pendidikan.
"ini baru dirancang. mana yang p1 mungkin nanti sesuai dengan tempat diprioritaskan dengan sekolah asal. jika sekolah asalnya sudah dipenuhi dengan pns, maka akan ditempatkan ke sekolah lain yang memang membutuhkan, sesuai dengan mata pelajaran (mapel) yang dibutuhkan," jelas gunawan.
begitu pula bagi pelamar sma, jika ia melamar mata pelajaran guru produktif seperti bahasa indonesia, matematika, penjaskes, dan lainnya maka bisa saja dilakukan penempatan di smk. sejauh ini, berdasarkan pihaknya tidak ada hambatan mengenai perekrutan tersebut, baik dari bkd maupun dari pihak calon pppk yang sudah lulus tersebut.  
baca juga:1 bermasalah, 4 pppk lulus pilih mundur, dua diantaranya dokter
"sementara laporan dari staf kita tidak ada yang mengundurkan diri atau seperti apa," jelas gunawan.
mengenai beberapa oknum yang sudah mengklaim sudah mengetahui penempatan, dijelaskannya dari pihak bkd menyatakan itu tidak betul. sebab, rapat dan ploting melalui aplikasi tersebut baru saja dilakukan beberapa hari ini. terutama guru, yang memilki kriteria khusus untuk penempatan. 
"kalau dia sudah mengaku penempatan, mereka itu memprediksi untuk diri sendiri. ya silakan saja. kita sedang berproses. jika sudah final dan disetujui, itu baru dikatakan final. semuanya sedang berproses," tutup gunawan. 
baca juga:perpanjangan kontrak pppk guru otomatis masih dibahas
1,7 juta honorer otomatis jadi pppk
sementara itu nasib 1,7 juta tenaga non-asn atau honorer akhirnya terjawab sudah. setelah sempat “diperpanjang” statusnya di akhir tahun ini, kini mereka mendapat kepastian. para honorer dijamin bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) mulai tahun ini.
tapi jaminan tersebut bukan berarti tanpa tes. honorer harus mengikuti seleksi calon asn (casn) tahun ini.
baca juga:pppk lulus seleksi jangan lalai isi aplikasi
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb) abdullah azwar anas  menjelaskan, tes ini digunakan untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi honorer. beda dengan seleksi casn pada umumnya menggunakan passing grade, penilaian honorer dilakukan melalui pemeringkatan masing-masing. bagi yang memenuhi penilaian, mereka selanjutnya ditetapkan menjadi pppk penuh waktu. 
”kalau mereka tidak diangkat maka otomatis ke pppk paruh waktu,” ujar abdullah azwar anas.
baca juga:3 calon pppk belum serahkan berkas
status penuh waktu dan paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. mengingat, tidak semua daerah memiliki anggaran cukup untuk pppk penuh waktu.
bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-asn diangkat menjadi pppk paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi pppk penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan pppk paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri panrb.
baca juga: penempatan 357 pppk guru dievaluasi
”prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi phk massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran,” tegas anas.
lebih lanjut dia mengungkapkan, penataan honorer melalui jalur rekrutmen dilakukan secara bertahap. tahun ini pun, pemerintah memberi porsi cukup besar untuk para honorer untuk bisa menjadi pppk. dari total kebutuhan formasi 2,3 juta asn, porsi pppk mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi.
baca juga:formasi pppk untuk daerah mencapai 1,3 juta, tenaga teknis dan guru terbanyak
”seleksi pppk menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-asn di instansi pemerintah,” ungkap mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) tersebut.
sebagai informasi, berdasarkan hasil pendataan badan kepegawaian negara (bkn), jumlah tenaga non-asn hingga 2022  mencapai 2.355.092. dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 570.504 honorer yang telah lulus seleksi cpns maupun seleksi pppk dalam tiga tahun terakhir. artinya, masih tersisa 1.784.584 honorer yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dirampungkan sesuai dengan mandat uu 20/2023 tentang asn. di mana, honorer harus dihapuskan hingga desember 2024. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan