PT Alno Belum Urus Keterlanjuran Masuk Hutan, Genesis Bengkulu Minta Terapkan Sanksi Pidana

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 21 Apr 2025 - 22:56

Hamparan kebun sawit PT Alno yang berada di hutan Mukomuko. --firmansyah/rb

pt alno belum urus keterlanjuran masuk hutan, genesis bengkulu minta terapkan sanksi pidana                            koranrb.id – belum jelasnya pengurusan bentuk keterlanjuran perkebunan sawit di kawasan hutan oleh pt alno agro utama air ikan estate, yang merupakan bagian dari anglo eastern plantation (aep) group dengan luasan lahan kurang lebih 200 hektare yang berlangsung sudah sejak lama.
manajer riset perkebunan genesis bengkulu rahmad novan ismadi mendesak agar pemerintah dapat mengimplementasikan undang-undang cipta kerja (uuck) no. 6 tahun 2023, pasal 110a dan 110b. 
“sebenarnya penyelenggara negara sudah harus bersikap tegas, setelah berlakunya uuck. jika tidak menyelesaikan izin usahanya dalam waktu 3 tahun, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa dicabutnya izin usaha dan denda. tinggal lagi pemerintah mau tidak memprosesnya walaupun hanya sanksi administratif,"kata rahmad.
rahmad juga menegaskan, genesis bengkulu meminta pihak perusahaan yang terlanjur mengarap kawasan hutan dapat mengurus bentuk keterlanjuran sesuai skema regulasi yang telah disiapkan pemerintah.
baca juga:tidak sesuai perda, proyek merah putih walk dihentikan
baca juga:safety riding contest regional bengkulu 2025 
sedangkan untuk pihak perusahaan yang tidak melakukan pengurusan, genesis bengkulu meminta aparat penegak hukum (aph) dapat masuk untuk melihat terkait unsur pidananya. sebab menggarap kawasan hutan tanpa izin tentu adalah pelanggaran berat yang kemungkinan memiliki unsur pidana.
“untuk apa permerintah memberikan kesempatan lagi, sedangkan kesempatan yang diberikan terkait keterlanjuran sudah sangat humanis. maka dari itu untuk perusahaan yang tidak mengurus bentuk keterlanjuran, kami minta sanksi pidananya diterapkan,”tegasnya.
rahmad menyampaikan genesis bengkulu juga sangat aktif mengawasi bagaimana kondisi tutupan lahan, khususnya di kawasan hutan produksi yang ada di kabupaten mukomuko dapat tetap terjaga.
meskipun tidak dapat dipungkiri hingga saat ini adanya alih fungsi kawasan hutan produksi di mukomuko menjadi kebun yang didominasi tanaman sawit. tetap terjadi dan tidak pernah tuntas.
baca juga:penyerangan di jalan mt haryono kota bengkulu, motif dendam lama, tersangka ternyata salah sasaran
baca juga:realisasi anggaran ta 2025 seret, pemkab kepahiang surati opd
“harapan kami baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat benar-benar serius menyelesaikan perkara alih fungsi kawasan hutan, serta tidak berkompromi lagi kepada koprorate nakal. karena sangat jelas presiden sendiri yang membentuk satgas penertiban kawasan hutan. dengan harapan satgas tersebut dapat bekerja,”tandasnya.
sementara itu, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut sebagai perpanjangan instansi terkait di kabupaten mukomuko. mengatakan belum mendapatkan informasi terbaru terkait pengusulan bentuk keterlanjuran kebun dalam kawasan hutan miliki pt alno. baik informasi dari dlhk provinsi ataupun dari manajemen perusahaan.
“belum ada informasi terbaru, yang kami dapat baik dari provinsi ataupun pihak perusahaan,”sampainya.
sebelumnya aprin menyampaikan, beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l.
dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit. namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
baca juga:porprov resmi ditunda, koni matangkan persiapan
baca juga:berhasil dievakuasi, 2 korban tenggelam ditemukan tidak bernyawa di 2 lokasi berbeda
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin.
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal mengakui belum ada informasi lanjutan dari pengusulan tersebut.
“terkait perkembangan pengusulan keterlanjuran, kebun sawit yang masuk dalam kawasan. kita masih menunggu, sejauh ini belum ada perkembangan,”singkat
sebelumnya zainal juga pernah menyampaikan, bawasanya manajemen pt alno sudah lebih dulu melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023.
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan