Dugaan PT Alno Estate Air Ikan Garap Kawasan Hutan Tak Kunjung Diproses

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 10 Apr 2025 - 22:03

Hamparan kebun sawit milik PT Alno Agro Utama Air Ikan Estate--firmansyah/rb

KORANRB.ID – Pengusulan bentuk keterlanjuran lahan sawit milik PT Alno Agro Utama Air Ikan Estate yang masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I, hingga Kamis 10 April 2025 masih belum ada kejelasan dari instansi pemangku kebijakan.

Ataupun adanya bentuk upaya penyelesaian jalur hukum yang tengah dilaksanakan.

Jangan sampai tidak adanya kepastian sanksi dari pembukaan kawasan hutan, menjadi pemicu semua pihak bisa melakukan hal yang sama untuk menggarap kawasan hutan tersebut.

“Yang kita takutkan kawasan hutan menjadi cerita saja di Mukomuko, karena semua pihak akan menyampingkan seluruh larangan dengan merubah menjadi kebun. Seperti yang dilakukan perusahaan tersebut,” kata Ketua LSM Rumus Institute Mukomuko Rusman Aswardi,SP.

Rusman mengatakan, tentu ini akan menjadi peluang bagi masyarakat menggarap kawasan hutan menjadi kebun sawit, karena tidak adanya pengawasan yang ketat serta sanksi yang dikenakan jika ada kasus demikian ditemukan.

Sekali lagi, tentu tidak salah masyarakat menilai pemerintah sangat lamban dalam menjaga aset yang dimiliki.

Meskipun pada hakekatnya kawasan hutan tersebut aset negara yang diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat.

“Sebelumnya pernah saya sampaikan mulai dari dugaan oknum anggota DPRD Mukomuko aktif dan non aktif kuasai hutan negara secara ilegal menjadi kebun sawit. Dan saat ini pihak perusahaan yang menggarap kawasan hutan. Namun semua pemangku kebijakan kembali diam, jadi dangan salahkan masyarakat jika hal yang sama juga bisa dilakukan,” bebernya.

Terpisah, Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH, terkait penanganan dugaan perusahaaan perkebunan masuk ke dalam kawasan hutan.

Sebenarnya sangat jelas perkara ini tidak mesti adanya delik aduan.

dugaan pt alno estate air ikan garap kawasan hutan tak kunjung diproses                            koranrb.id – pengusulan bentuk keterlanjuran lahan sawit milik pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh i, hingga kamis 10 april 2025 masih belum ada kejelasan dari instansi pemangku kebijakan.
ataupun adanya bentuk upaya penyelesaian jalur hukum yang tengah dilaksanakan.
jangan sampai tidak adanya kepastian sanksi dari pembukaan kawasan hutan, menjadi pemicu semua pihak bisa melakukan hal yang sama untuk menggarap kawasan hutan tersebut.
“yang kita takutkan kawasan hutan menjadi cerita saja di mukomuko, karena semua pihak akan menyampingkan seluruh larangan dengan merubah menjadi kebun. seperti yang dilakukan perusahaan tersebut,” kata ketua lsm rumus institute mukomuko rusman aswardi,sp.
baca juga:cuaca ekstrem, waspada bencana banjir dan longsor
baca juga:pencairan dana desa tahap 1 sudah mencapai rp40 miliar
rusman mengatakan, tentu ini akan menjadi peluang bagi masyarakat menggarap kawasan hutan menjadi kebun sawit, karena tidak adanya pengawasan yang ketat serta sanksi yang dikenakan jika ada kasus demikian ditemukan.
sekali lagi, tentu tidak salah masyarakat menilai pemerintah sangat lamban dalam menjaga aset yang dimiliki.
meskipun pada hakekatnya kawasan hutan tersebut aset negara yang diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat.
“sebelumnya pernah saya sampaikan mulai dari dugaan oknum anggota dprd mukomuko aktif dan non aktif kuasai hutan negara secara ilegal menjadi kebun sawit. dan saat ini pihak perusahaan yang menggarap kawasan hutan. namun semua pemangku kebijakan kembali diam, jadi dangan salahkan masyarakat jika hal yang sama juga bisa dilakukan,” bebernya.
baca juga:tpp pns dinkes seluma belum dicairkan, menunggu puskesmas rgm lengkapi berkas
baca juga:keluhkan rekrutmen pegawai, dprd seluma datangi pt seluma sawit mandiri
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh, terkait penanganan dugaan perusahaaan perkebunan masuk ke dalam kawasan hutan.
sebenarnya sangat jelas perkara ini tidak mesti adanya delik aduan.
terlebih lagi di daerah lain saat ini satgas penertiban kawasan hutan sudah  bergerak melakukan penyelidikan, hingga penyegelan lahan sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan.
sesuai arahan presiden yang tidak lagi memberi toleransi paska membuka celah untuk pengusulan keterlanjuran beberapa waktu yang lalu.
baca juga:belum ada kepastian pembayaran tpp asn lebong, penjelasan sekda 
baca juga:menanti aph usut pad 
“ini fakta yang menarik jika benar, sehingga akan terungkap siapa saja yang membantu perusahaan tersebut bisa menggarap hingga ke kawasan hutan. namun tetap saja ini dalam kasus ini tinggal mau atau tidak proses dilajankan,”kata muslim
muslim menjelaskan, penyelidikan terkait dugaan pengerusakan hutan secara terang-terangan ini harus ditangani segera. sehingga tidak menghilangkan kepercayaan publik atas kinerja pihak-pihak yang berwenang.
meskipun selama ini sangat jelas dari penanganan kejahatan kehutanan di mukomuko, belum ada yang mendapatkan sanksi tegas dari penyelenggara negara.
“kita berharap semua bisa menjalankan kewajiban dan tugasnya masing-masing. agar semua yang terlibat dalam dugaan pengerusakan kawasan hutan dapat memiliki efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara,”tutupnya.
baca juga:menanti aph usut pad 
baca juga:laporan dugaan pelanggaran psu bengkulu selatan tidak terbukti, penjelasan bawaslu 
sebelumnya, ketua komisi lll dprd kabupaten mukomuko frenky janas juga menyampaikan proses tidak adanya nama pt alno agro utama dalam proses keterlanjuran sesuai sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 tentang daftar subjek hukum kegiataan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya.
harus segera dipastikan jangan sampai ada yang dirugikan.
“ya kalau memang pihak perusahaan tengah berproses, kan sudah jelas batas terakhir pengusulan kapan. dan seperti apa prosesnya jika memang tengah berproses apa pembuktiannya,”kata frenky.
frenky menjelaskan, jika di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. semua sudah dijelaskan dengan rinci terkait pengusahaan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan.
seperti apa sanksinya. pada bab iv tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. bagian ke satu pasal 33 dijelaskan, kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administratif. berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran kewajiban.
“kami sebagai anggota dprd kabupaten mukomuko pastinya mendesak adanya penyelasaian dugaan tersebut, sesuai aturan yang berlaku. karena kami tidak ingin selain daerah kami dirugikan, begitu juga dengan negara yang dirugikan terkait denda dan pajak yang tidak dibayarkan,”terangnya.
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut mengaku beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l.
dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit.
namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tau seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya. 
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. seharunya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan. selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”beber aprin.
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran.
yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023. dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 11 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan