Tambak Udang PT MTS di Desa Genting Juar Disidak, Produksi Capai Ribuan Ton, Pajak Tidak Sampai Rp14 Juta

SIDAK: Panja DPRD Seluma saat sidak ke Tambak Udang PT. MTS. ZULKARNAIN/RB--

Sementara itu, Pengelola Tambak, Ketut mengaku sebagai penanggungjawab di lokasi tidak dapat bertindak banyak. 

Ia hanya bertugas menjalankan perintah manajemen untuk mengelola tambak, sedangkan terkait perizinan dan lainnya. Adalah murni wewenang manajemen yang berada di Provinsi Lampung.

BACA JUGA:Jaga Ketangguhan Perekonomian Nasional, Pemerintah Himpun Banyak Masukan Dalam Forum Sarasehan Ekonomi

BACA JUGA:99 Persen Sekolah di Rejang Lebong Sudah Ajukan Pencairan Dana BOS Tahap 1

"Jika ada surat panggilan dari DPRD Seluma akan saya teruskan nanti ke pimpinan perusahaan agar dapat hadir menjelaskan lebih detail," singkat Ketut. 

Untuk diketahui, Panja Peningkatan PAD dibentuk pada Selasa, 18 Maret, dalam kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Seluma.

Diketahui Zetman sebagai Ketua Panja, Wakil Ketua, Binanto dan Sekretaris, Hendri Satrio serta 5 orang anggota.

Disampaikan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Sugeng Zonrio, SH. Panja ini akan bekerja untuk mengoptimalkan PAD, karena dari tahun ke tahun pendapatan daerah kita masih stagnan. Padahal, jumlah perusahaan yang beroperasi di Seluma terus bertambah. 

"Inilah yang menjadi fokus kerja Panja, yaitu mencari peluang peningkatan PAD,” tambah Sugeng.

Sugeng juga menjelaskan bahwa jika dalam prosesnya diperlukan peraturan daerah (Perda) baru guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perusahaan, maka Panja akan merekomendasikan regulasi tersebut kepada pihak eksekutif maupun legislatif.

Selain itu, ia menegaskan bahwa Panja ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena anggotanya tidak menerima insentif. 

Berbeda dengan Panitia Khusus (Pansus), yang biasanya mendapatkan insentif dan hasil kerjanya dibawa ke ranah Aparat Penegak Hukum (APH), Panja hanya akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

“Panja ini bersifat murni untuk kepentingan daerah dan tidak membebani anggaran. Outputnya berupa rekomendasi strategis untuk meningkatkan PAD,” tutupnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan