Dari SPj Fiktif, Terdakwa Raup Rp 495 Juta, Perkara Tipikor DD dan ADD Suro Bali

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 08 Apr 2025 - 23:10

BERSIAP: Terdakwa perkara Tipikor ADD dan DD Suro Bali saat bersiap menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu beberapa waktu yang lalu.--WEST JER TOURINDO/RB

Sejak dilimpahkan ke jaksa tanggal 6 Februrai 2025 lalu belum ada pengembalian kerugian negara dari 2 terdakwa.

“Untuk pengembalian kerugian negara itu belum ada sama sekali,” jelas Hafiedz.

Hari ini, Rabu 9 April 2025 akan digelar sidang sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. JPU Kejari Kepahiang akan menghadirkan para saksi.

“Besok akan sidang dengan aganda pembuktian, Tutup Hafiedz.

Diketahui dalam perkara ini JPU Kejari Kepahiang telah mendakwa kedua terdakwa dengan pasal subsidair dan pasal Primair.

Pasal 2 Subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada kedua mantan pejabat desa ini.

Secara lengkap pasal primair didakwakan yakni pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian secara Subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian untuk pasal Subsidair yakni pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).

dari spj  fiktif, terdakwa raup rp 495 juta, perkara tipikor dd dan add suro bali                            bengkulu, koranrb.id – untuk bisa menikmati dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add), 2 terdakwa perkara dugaan korupsi dd dan add desa suro bali, kecamatan ujan mas, kepahiang membuat surat pertanggungjawaban (spj) fiktif.
melalui spj fiktif ini, 2 terdakwa yakni mantan kepala desa (kades) ketut dana putra dan bendahara desa dio ade saputro, mampu mengeruk dd dan add rp495 juta untuk kepentingan pribadinya.
disampaikan  jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari)  kepahiang hafiedz assegaf, sh banyak  kegiatan di desa hanya dibuat spj-nya saja, tetapi realisasi kegiatannya tidak ada, alias fiktif.
jikapun ada kegiatan yang dilaksanakan, namun tidak dikerjakan sampai selesai, tetapi spj pencairan dananya difiktifkan seolah kegiatan sudah selesai.
baca juga:beli minuman di pinggir jalan, hp mahasiswa dicuri 
“ada kegiatan yang mereka laporkan, namun faktanya tidak ada.
kegiatan yang dilakukan semuanya memiliki anggaran.
dalam laporan anggaran sudah terserap,” jelas hafiedz.
salah satu kegiatan yakni pembuatan proyek  lampu jalan, dari yang seharusnya 10 unit tetapi hanya dikerjakan 4 unit. 
baca juga:kejadian pembunuhan tinggi, jangan sampai terulang: pesan ketua dprd
ada juga gaji sejumlah perangkat  desa tidak dibayarkan namun dalam laporan gaji, sudah dibayarkan.
untuk lebih lengkapnya modus spj fiktif yang dilakukan terdakwa, dia meminta untuk memantau kelanjutan sidang. karena setelah sidang dakwaan, sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dari jpu.
"kegiatan fiktif, bahkan ada beberapa kegiatan sama sekali tidak dikerjakan," jelas hafiedz.
total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut sekitar rp495 juta lebih. 
baca juga:seleksi porprov tingkat kabupaten dimulai, diawali cabor bola voli
sejak dilimpahkan ke jaksa tanggal 6 februrai 2025 lalu belum ada pengembalian kerugian negara dari 2 terdakwa. 
“untuk pengembalian kerugian negara itu belum ada sama sekali,” jelas hafiedz.
hari ini, rabu 9 april 2025 akan digelar sidang sidang pembuktian di pengadilan negeri tipikor bengkulu. jpu kejari kepahiang akan menghadirkan para saksi.
 “besok akan sidang dengan aganda pembuktian, tutup hafiedz.
baca juga:kemiskinan masih tinggi, bupati marah: minta masyarakat berhenti beli rokok
diketahui dalam perkara ini jpu kejari kepahiang telah mendakwa kedua terdakwa dengan pasal subsidair dan pasal primair.
 pasal 2 subsidair pasal 3  undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum pada kitab undang-undang hukum pidana yang didakwakan pada kedua mantan pejabat desa ini.
secara lengkap pasal primair didakwakan yakni pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana, kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:pimpin apel bersama, ini pesan bupati gusnan kepada asn
kemudian untuk pasal subsidair yakni pasal  3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana(kuhp).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan