Laporan Nihil di Posko Pengaduan THR, Disnakertrans Nilai Perusahaan yang Ada Seluma Patuhi Aturan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 06 Apr 2025 - 21:31

FOTO: Plt. Kepala Dinas Nakertrans Seluma, Z. Ikhsan.--

“Sudah sejak jauh hari kami menyampaikan surat edaran ke perusahaan. Kami juga menjelaskan bahwa THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sekadar bentuk kebijakan suka rela,” ungkap Ikhsan.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan koordinasi dengan perusahaan menjadi kunci terciptanya kepatuhan ini.

Lebih jauh, Ikhsan menjelaskan bahwa kewajiban pemberian THR keagamaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa THR wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

Untuk besaran THR sendiri, bagi karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, perusahaan diwajibkan membayar penuh senilai satu bulan gaji.

Sementara bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, perhitungan THR dilakukan secara proporsional berdasarkan lama waktu bekerja.

"Untuk besaran, sesuai aturan sebesar satu bulan gaji. Namun demikian, juga disesuaikan dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan,” terang Ikhsan.

Kondisi nihil pengaduan ini dinilai sebagai indikator positif bahwa dunia usaha di Kabupaten Seluma telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Menurut Ikhsan, hal ini juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif di antara pelaku usaha akan pentingnya menjaga kesejahteraan karyawan, terutama menjelang momen penting seperti Lebaran yang identik dengan kebutuhan meningkat.

“Kami tentu sangat mengapresiasi itikad baik dari pihak perusahaan yang telah menunjukkan tanggung jawab mereka. Ini membuktikan bahwa hubungan industrial di Seluma berjalan dengan cukup baik,” ujar Ikhsan.

Ia pun berharap agar situasi ini terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang, serta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Meskipun tahun ini tidak ada laporan masuk, Disnakertrans tetap membuka diri bagi para pekerja yang ingin menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait hak-hak mereka.

Posko pengaduan tetap akan dibuka setelah Lebaran, guna mengantisipasi adanya keterlambatan atau masalah administratif yang mungkin muncul kemudian.

laporan nihil di posko pengaduan thr, disnakertrans nilai perusahaan yang ada seluma patuhi aturan                            koranrb.id - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten seluma menilai bahwa perusahaan yang ada di kabupaten seluma patuh dalam memenuhi kewajiban pemberian tunjangan hari raya (thr) kepada para karyawannya. 
karena hingga h-1 lebaran, posko pengaduan thr yang dibuka oleh disnakertrans seluma tidak menerima satu pun laporan dari karyawan yang mengeluhkan belum menerima haknya.
hal ini diungkapkan oleh pelaksana tugas (plt) kepala disnakertrans seluma, z. ikhsan sahudi. 
ia menuturkan bahwa sejak posko pengaduan dibuka beberapa pekan sebelum lebaran, tidak ada aduan masuk baik secara langsung maupun tidak langsung. 
baca juga:puncak arus balik, volume kendaraan tol bengkulu-taba penanjung meningkat 
baca juga: keberadaan bayi yang ditemukan di tpu cahaya negeri seluma tidak diketahui lagi
"sampai h-1 lebaran ini tidak ada pengaduan yang kami terima dari karyawan perusahaan di seluma. artinya semua perusahaan mematuhi dan memenuhi kewajibannya,” sampai ikhsan
meski laporan nihil, disnakertrans tidak lantas lengah. ikhsan menegaskan bahwa timnya tetap melakukan pemantauan secara langsung terhadap sejumlah perusahaan yang ada di wilayah kabupaten seluma.
langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja benar-benar telah menerima thr sesuai ketentuan. 
"kami tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan,” jelasnya.
baca juga:tpp tersalurkan ke 42 opd, tersisa dinkes seluma dan kecamatan sam belum ajukan pencairan
baca juga:sat lantas polres rejang lebong kawal truk pengangkut bbm tujuan kota bengkulu
sebelumnya, disnakertrans seluma juga telah aktif mengimbau perusahaan-perusahaan agar memberikan thr kepada karyawan mereka paling lambat tujuh hari sebelum hari raya idul fitri, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pemerintah pusat. 
imbauan ini disampaikan melalui surat edaran resmi dan juga sosialisasi langsung ke berbagai sektor usaha.
“sudah sejak jauh hari kami menyampaikan surat edaran ke perusahaan. kami juga menjelaskan bahwa thr merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sekadar bentuk kebijakan suka rela,” ungkap ikhsan. 
ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan koordinasi dengan perusahaan menjadi kunci terciptanya kepatuhan ini. 
lebih jauh, ikhsan menjelaskan bahwa kewajiban pemberian thr keagamaan ini mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. 
baca juga:pengunjung wisata alun-alun arga makmur menurun saat idul fitri 2025 
baca juga:program 1.000 hektare cetak sawah di enggano terancam tak capai target, hanya 250 hektare 
dalam aturan tersebut disebutkan bahwa thr wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.
untuk besaran thr sendiri, bagi karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, perusahaan diwajibkan membayar penuh senilai satu bulan gaji. 
sementara bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, perhitungan thr dilakukan secara proporsional berdasarkan lama waktu bekerja. 
"untuk besaran, sesuai aturan sebesar satu bulan gaji. namun demikian, juga disesuaikan dengan masa kerja karyawan yang bersangkutan,” terang ikhsan.
kondisi nihil pengaduan ini dinilai sebagai indikator positif bahwa dunia usaha di kabupaten seluma telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
menurut ikhsan, hal ini juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif di antara pelaku usaha akan pentingnya menjaga kesejahteraan karyawan, terutama menjelang momen penting seperti lebaran yang identik dengan kebutuhan meningkat.
“kami tentu sangat mengapresiasi itikad baik dari pihak perusahaan yang telah menunjukkan tanggung jawab mereka. ini membuktikan bahwa hubungan industrial di seluma berjalan dengan cukup baik,” ujar ikhsan.
ia pun berharap agar situasi ini terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang, serta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
meskipun tahun ini tidak ada laporan masuk, disnakertrans tetap membuka diri bagi para pekerja yang ingin menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait hak-hak mereka.
posko pengaduan tetap akan dibuka setelah lebaran, guna mengantisipasi adanya keterlambatan atau masalah administratif yang mungkin muncul kemudian. 
“karyawan tetap bisa melapor jika merasa belum mendapatkan thr atau ada potongan yang tidak sesuai aturan. kami siap menindaklanjuti,” tandas ikhsan.
ia juga mengingatkan bahwa pemberian thr bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk penghargaan dan kepedulian perusahaan terhadap karyawan. 
dalam konteks sosial dan budaya indonesia, thr menjadi salah satu bentuk solidaritas ekonomi yang membantu pekerja memenuhi kebutuhan jelang hari raya.
dengan hasil pengawasan yang positif ini, disnakertrans kabupaten seluma berharap hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja dapat terus terjalin.
kepatuhan terhadap aturan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan karyawan, tetapi juga berkontribusi terhadap iklim usaha yang sehat dan produktif di wilayah seluma.
“ini menunjukkan bahwa komitmen kita bersama, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun karyawan, telah berjalan seiring dalam menciptakan kondisi kerja yang layak dan adil,” tutup ikhsan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 7 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan