Soal 3.000 Lebih Tenaga Non ASN, DPRD Bengkulu Utara Panggil BKPSDM

Reporter: Riky Dwiputra |

Editor: Tri Shandy Ramadani |

Kamis , 20 Feb 2025 - 21:33

Hearing Komisi I Bengkulu Utara dengan BKPSDM Bengkulu Utara terkait dengan pengangkatan tenaga non ASN --shandy/rb

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KemenpanRB, maka mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu akan dirumahkan atau diberhentikan.

Namun Komisi I DPRD Bengkulu Utara berharap adanya solusi mengingat mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPPK tersebut juga sudah mengabdi di pemerintah daerah.

“Dalam hearing ini tentunya kita tidak menyalahkan pemerintah daerah, namun kita dalam hearing ini kita berharap adanya langkah atau solusi yang harus kita tempuh bersama agar ada jalan terbaik bagi tenaga non ASN tersebut,” terangnya.

Terkait dengan tahapan Seleksi PPPK tahap II yang saat ini sudah berjalan maupun Seleksi PPPK Tahap I yang sudah memasuki tahapan pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Komisi I berharap BKPSDM untuk benar-benar melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh integritas sehingga apa yang menjadi hak-hak bagi tenaga non ASN bisa diterima dengan baik.

Sementara itu Kepala BKPSDM Bengkulu Utara Syarifah Inayati menerangkan jika BKPSDM dalam pelaksanaan perekrutan PPPK maupun pendataan calon tenaga non ASN yang berhak untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

BKPSDM hanya pelaksana sesuai dengan keputusan dari KemenpanRB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Namun dengan saran-saran hasil hearing dengan Komisi I tentunya snagta kita sambut baik,” pungkas Syarifah.

soal 3.000 lebih tenaga non asn, dprd bengkulu utara panggil bkpsdm                            koranrb.id – saat ini pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga daerah tengah melakukan pengangkatan tenaga non asn yang sudah bertugas di lingkungan pemerintahan.
tenaga non asn tersebut akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu maupun paruh waktu. 
namun ini hanya diberikan pada tenaga non asn yang memang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk maupun pppk paruh waktu. 
di bengkulu utara saat ini ada 3.000 lebih tenaga non asn yang sudah bertugas di jajaran organisasi perangkat daerah bengkulu utara. 
baca juga:resmi dilantik presiden prabowo, helmi hasan-mian siap wujudkan bengkulu lebih baik
baca juga:berbeda dari bebek domestik! berikut 5 bebek berkepala hijau
bahkan diperkirakan ada 1.000 lebih tenaga non asn yang terancam tidak bisa diangkat sebagai pppk karena tidak lulus atau bahkan tidak memenuhi syarat diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
atas hal tersebut, komisi i dprd bengkulu utara memanggil badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia (bkpsdm). ini adalah opd yang bertugas secara teknis memproses pengajuan rencana pengangkatan pppk maupun pppk paruh waktu tersebut.
wakil ketua komisi i dprd bengkulu utara tommy sitompul, sh menerangkan jika saat ini ada keresahan dari tenaga non asn di bengkulu utara terutama mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu. 
“terkait persyaratan pengangkatan pppk paruh waktu tersebut sudah ditentukan persyaratannya oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb, red),” terangnya. 
baca juga:sekjen pdip hasto ditahan kpk! tangan diborgol pakai rompi oranye
baca juga:cara mengatur pola makan agar memiliki bentuk badan yang bagus 
sehingga memang ada 1.000 lebih tenaga non asn bengkulu utara yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu tersebut.
“kita menghormati ketetapan dari kemenpanrn tersebut terkait dengan persyaratan yang ditetapkan untuk pengangkatan tersebut, namun kita berharap adanya solusi bagi tenaga non asn yang belum memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk,” terangnya. 
sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kemenpanrb, maka mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu akan dirumahkan atau diberhentikan.
namun komisi i dprd bengkulu utara berharap adanya solusi mengingat mereka yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pppk tersebut juga sudah mengabdi di pemerintah daerah. 
baca juga:kepergok ortu lagi berduaan di kamar, pemuda di kepahiang ini ngakunya begini
baca juga:usai dilantik presiden ri, ini pesan dari bupati seluma teddy rahman
“dalam hearing ini tentunya kita tidak menyalahkan pemerintah daerah, namun kita dalam hearing ini kita berharap adanya langkah atau solusi yang harus kita tempuh bersama agar ada jalan terbaik bagi tenaga non asn tersebut,” terangnya.
terkait dengan tahapan seleksi pppk tahap ii yang saat ini sudah berjalan maupun seleksi pppk tahap i yang sudah memasuki tahapan pengajuan nomor induk pegawai (nip). 
komisi i berharap bkpsdm untuk benar-benar melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh integritas sehingga apa yang menjadi hak-hak bagi tenaga non asn bisa diterima dengan baik.
sementara itu kepala bkpsdm bengkulu utara syarifah inayati menerangkan jika bkpsdm dalam pelaksanaan perekrutan pppk maupun pendataan calon tenaga non asn yang berhak untuk diangkat sebagai pppk paruh waktu.
bkpsdm hanya pelaksana sesuai dengan keputusan dari kemenpanrb maupun badan kepegawaian negara (bkn).
“namun dengan saran-saran hasil hearing dengan komisi i tentunya snagta kita sambut baik,” pungkas syarifah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan