825 NI PPPK Diproses BKN, Baru 2 Pejabat Desa Pilih Batal Jadi PPPK

825 ni pppk diproses bkn, baru 2 pejabat desa pilih batal jadi pppk koranrb.id - nomor induk (ni) 825 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang lulus seleksi tahap i masih berproses di badan kepegawaian negara (bkn) kantor regional (kanreg) vii palembang.  sebelumnya, peserta yang dinyatakan lulus pppk tahap i sebanyak 827 orang. namun, terdapat 2 yang telah mengundurkan diri dikarenakan berbenturan dengan regulasi, dimana 2 orang yang mengundurkan diri merupakan pejabat desa. rinciannya dari 827 peserta seleksi pppk yang dinyatakan lulus terdiri dari 671 orang tenaga teknis, 156 orang tenaga kesehatan serta 318 tenaga pendidik. "untuk ni pppk masih berproses di bkn kanreg vii palembang," jelas plt. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) rejang lebong melalui kabid psdm bkpsdm, dheni rizkiansyah, selasa, 11 februari 2025. baca juga:23 pns rejang lebong ajukan pindah tugas ke luar daerah, 16 pns luar daerah ingin pindah ke rl baca juga:polda bengkulu gelar operasi keselamatan nala untuk ketertiban lalu lintas jelang ramadan 2025 dheni menerangkan usulan ni pppk tersebut termasuk untuk puluhan pejabat desa yang lulus pppk tahap i. diketahui, sebanyak 64 pejabat desa baik kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), perangkat desa hingga badan permusyarawatan desa (bpd) lulus seleksi pppk tahap i. pejabat desa yang lulus pppk tahap i terdiri dari 32 bpd, 30 perangkat desa dan 2 kades. "kita sudah mendapatkan konfirmasi 2 orang mengundurkan diri. namun, untuk tepatnya itu di dinas pmd rejang lebong yang lebih tahu," terang dheni. dheni menerangkan berdasarkan tahapan usulan dan penetapan ni pppk berlangsung dari 1-28 februari 2025. baca juga:sampah rumah tangga berserakan di pantai jakat kota bengkulu baca juga:4 anggota satpol pp kota bengkulu dikeroyok saat jaga takziah, begini kronologisnya sebelumnya, para pejabat desa yang lulus diminta untuk memilih salah satu. apakah tetap memilih menjadi pejabat desa atau menjadi pppk. adapun aturan yang mengatur tentang itu yakni, peraturan menteri dalam negeri nomor 10 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, anggota bpd dilarang merangkap jabatan menjadi kepala desa, perangkat desa, dpr ri, dpd ri, dprd provinsi atau kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan undang-undang. "kita telah melakukan koordinasi ke kabupaten tetangga maupun ke kemendagri. mereka ini disuruh memilih, mau tetap jadi kades atau pppk," beber sekretaris daerah (sekda) rejang lebong, yusran fauzi. yusran juga mengatakan, hingga saat ini baru 2 yang telah mengajukan pengunduran diri dari peserta yang lulus pppk tahap i. keduanya memilih tetap menjadi pejabat desa. "ya 2 yang baru mengundurkan diri, yaitu kades lubuk tunjung, dan sekdes tasik," ungkap yusran. yusran mengatakan, pihaknya akan memproses pejabat desa yang lulus pppk tersebut dengan sedetail mungkin. saat ini pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri dari perangkat desa atau pilihan dari mereka.

Tag

• # pejabat desa
• # ni pppk
• # lulus pppk
• # asn
• # pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•