Audit BPK Dimulai, Pejabat Pindah Daerah Tetap Diminta Pertanggungjawaban

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 10 Feb 2025 - 22:45

ENTRY MEETING: Entry meeting Tim BPK RI perwakilan Bengkulu bersama Pemkab Lebong, Senin, 10 Februari 2025. --FIKI/RB

Dalam komunikasi itu, timbul kesepakatan.

Jika ingin memanggil pejabat yang sudah pindah daerah harus dikomunikasikan sehari sebelum pejabat itu diminta hadir.

“Tadi saya sudah minta sama BPK, ketika diminta klarifikasi maka harus ada jedah satu hari,” ucapnya.

Untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan oleh BPK RI perwakilan Bengkulu.

Audit awal ini, sudah dipastikan BPK akan meminta laporan keuangan TA 2024 dan itu harus disiapkan.

Setelah laporan keuangan itu diminta BPK, BPK akan mengevaluasi laporan tersebut sebelum melakukan audit terperinci.

“Setelah laporan awal ini, nanti BPK akan turun lagi untuk audit terperinci.

Saya pikir kawan-kawan ASN sudah paham, karena Audit BPK ini dilakukan setiap tahun,” tutupnya.

audit bpk dimulai, pejabat pindah daerah tetap diminta pertanggungjawaban                             lebong, koranrb.id – tim badan pemeriksaan keuangan republik indonesia (bpk ri) perwakilan bengkulu melakukan entry meeting bersama pemerintah kabupaten lebong, di aula bina praja setda lebong, senin, 10 februari 2025. 
entry meeting ini, menandai dimulainya audit keuangan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran (ta) 2024. audit ini akan berlangsung selama 40 hari kedepan. 
sekretaris daerah (sekda) lebong, h. mustarani abidin, sh., m.si mengatakan, audit ini dalam rangka melakukan pemeriksaan keuangan pemda lebong ta 2024.
artinya, yang diperiksa adalah pertanggungjawaban organisasi perangkat daerah (opd) dan kepala opd ta 2024.
baca juga:11 pelanggaran ini jadi target ops keselamatan nala 2025
jika, saat ini ada beberapa kepala opd di lingkungan pemkab lebong yang sudah pindah tugas keluar daerah, tetap diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan tersebut. 
“sebelum bpk hadir, ketika mereka (pejabat pindah daerah, red) izin untuk tidak hadir hari ini karena sudah pindah.
komitmennya ada dua, pertama ketika diminta bpk untuk hadir, maka harus hadir. kemudian ketika dokumen 2024 diminta, mereka harus siap menghadirkan,” tutur sekda. 
karena lanjut sekda, tetap yang harus bertanggung jawab dalam penggunaan keuangan daerah ta 2024 adalah pejabat yang menjabat di ta 2024. 
baca juga:tanpa terkecuali, anggota dprd kaur periode 2019-2024 dipanggil kejari 
sehingga, sudah seharusnya pejabat yang sudah mengajukan pindah daerah itu hadir saat dibutuhkan. 
“walapun dibilang tadi, tetantang jabatan.
tetap yang bertanggung jawab adalah kepala opd 2024,” tegasnya. 
terkait menghadirkan pejabat yang sudah pindah daerah ini, sudah dikomunikasikan dengan bpk ri perwakilan bengkulu. 
baca juga:logistik pemilu dan pilkada belum dilelang
dalam komunikasi itu, timbul kesepakatan.
jika ingin memanggil pejabat yang sudah pindah daerah harus dikomunikasikan sehari sebelum pejabat itu diminta hadir. 
“tadi saya sudah minta sama bpk, ketika diminta klarifikasi maka harus ada jedah satu hari,” ucapnya. 
untuk seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten lebong harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan oleh bpk ri perwakilan bengkulu. 
baca juga:dinas dukcapil pastikan stok blanko e-ktp aman
audit awal ini, sudah dipastikan bpk akan meminta laporan keuangan ta 2024 dan itu harus disiapkan.
setelah laporan keuangan itu diminta bpk, bpk akan mengevaluasi laporan tersebut sebelum melakukan audit terperinci.  
“setelah laporan awal ini, nanti bpk akan turun lagi untuk audit terperinci.
saya pikir kawan-kawan asn sudah paham, karena audit bpk ini dilakukan setiap tahun,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan