Plt Bupati Kaur Segera Bersikap, Keberadaan Tambak Udang Tak Dongkrak PAD

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 22:07

SUSUT: Salah satu istalasi pengelolaan limbah (Ipal) tambak udang di Kabupaten Kaur terlihat mengering--RUSMAN AFRIZAL/RB

Adanya peraturan baru ini, memang secara administrasi cukup menyulitkan Dinas Perikanan Kabupaten Kaur untuk melakukan pendataan terhadap tambak udang yang masih aktif.

Pasalnya sekarang Dinas Perikanan Kaur tidak lagi menerima data tambak yang masih aktif, berbeda dengan tahun lalu mereka langsung datang ke lokasi mengecek berapa tambak yang masih aktif kemudian diukur untuk menentukan jumlah PAD yang harus dibayarkan.

"Sebenarnya masih bisa dipungut PAD, tapi harus ada ketentuan atau regulasi baru dari Pemkab Kaur dan sampai saat ini itu belum ada," terangnya.

Sementara itu, PLt Bupati Kaur Herlian Muchrim ST, menanggapi hasil temuan dari tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaur adanya pelanggaran ketidaktaatan tambak udang di Kabupaten Kaur dengan izin UKL UPL.

Dirinya mengaku sampai dengan saat ini belum terlalu mempelajari atau membaca laporan tersebut karena terkendala waktu dan pekerjaan yang ketat.

Namun secepatnya, Herlian akan membaca laporan hasil temuan dari Dinas DLH tersebut.

Sehingga nanti akan dilihat, langkah apa nanti yang bakal diambil oleh Pemkab Kaur terkait dengan tambak udang di Kabupaten Kaur yang tidak taat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran.

"Nanti dibaca dulu, kalau sudah dipelajari nanti tentu akan ada tindak lanjut," sampainya.

Sementara itu, dugaan pelanggaran aktivitas tambak udang di Kabupaten Kaur saat ini juga telah menarik Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Kaur.

Tim dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) mulai melakukan pengembangan data dan keterangan.

Untuk memastikan dugaan pelanggaran, dengan cara mendatangi beberapa instansi salah satunya adalah Dinas Perikanan Kaur.

Selanjutnya, tim juga akan melakukan pemeriksaan keabsahan data ke OPD lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaur, dan juga DPMPTSP Kaur.

plt bupati kaur segera bersikap, keberadaan tambak udang tak dongkrak pad                            bintuhan, koranrb.id – ternyata keberadaan puluhan tambak udang di kabupaten kaur tidak mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (pad).
sejak tahun 2024 yang lalu pemerintah kabupaten (pemkab) kaur telah berhenti menarik pad dari sektor tambak udang. 
lantaran, di tahun 2024 yang lalu undang-undang nomor i tahun 2022 telah berlaku.
di undang-undang itu mengatur tentang wewenang penarikan retribusi dari tambak udang adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah kabupaten. 
baca juga:pertek bkn turun, asn langgar netralitas segera disanksi
artinya semua kewenangan tambak udang di kabupaten kaur telah kembali ke pusat.
padahal sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 pad dari sektor tambak udang merupakan yang terbesar untuk kabupaten kaur, sekitar rp600 juta per tahunnya.
hal ini disampaikan langsung oleh kepala dinas perikanan kabupaten kaur misralman, st.
"untuk retribusi tambak udang sejak tahun kemaren kita tidak pungut lagi.
baca juga:kasus pembebasan lahan pemkab seluma, jaksa temukan indikasi mark up luasan lahan
karena ada aturan baru yang menjelaskan kalau tidak ada lagi wewenang kita untuk menarik retribusi dari tambak udang," kata misralman.
kendati demikian, misralman menyebutkan setiap tambak udang di kabupaten kaur masih harus tetap membayar pajak bumi dan bangun (pbb) sesuai dengan luasan lahan usaha yang mereka bangun.
saat ini badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kaur masih menghimpun objek pbb dari tambak udang itu.
"kalau pbb mereka tetap bayar, rinciannya saya tidak tahu. data itu semuannya di bpkad," ujarnya.
baca juga:daerah bisa langsung usulkan kebutuhan cpns tanpa rekrutmen serentak, tidak ada lagi penerimaan pppk
adanya peraturan baru ini, memang secara administrasi cukup menyulitkan dinas perikanan kabupaten kaur untuk melakukan pendataan terhadap tambak udang yang masih aktif. 
pasalnya sekarang dinas perikanan kaur tidak lagi menerima data tambak yang masih aktif, berbeda dengan tahun lalu mereka langsung datang ke lokasi mengecek berapa tambak yang masih aktif kemudian diukur untuk menentukan jumlah pad yang harus dibayarkan.
"sebenarnya masih bisa dipungut pad, tapi harus ada ketentuan atau regulasi baru dari pemkab kaur dan sampai saat ini itu belum ada," terangnya.
sementara itu, plt bupati kaur herlian muchrim st, menanggapi hasil temuan dari tim dinas lingkungan hidup (dlh) kaur adanya pelanggaran ketidaktaatan tambak udang di kabupaten kaur dengan izin ukl upl. 
baca juga:8 jpu kawal sidang dugaan korupsi dana desa suro bali
dirinya mengaku sampai dengan saat ini belum terlalu mempelajari atau membaca laporan tersebut karena terkendala waktu dan pekerjaan yang ketat.
namun secepatnya, herlian akan membaca laporan hasil temuan dari dinas dlh tersebut. 
sehingga nanti akan dilihat, langkah apa nanti yang bakal diambil oleh pemkab kaur terkait dengan tambak udang di kabupaten kaur yang tidak taat atau melakukan pelanggaran-pelanggaran.
"nanti dibaca dulu, kalau sudah dipelajari nanti tentu akan ada tindak lanjut," sampainya.
sementara itu, dugaan pelanggaran aktivitas tambak udang di kabupaten kaur saat ini juga telah menarik aparat penegak hukum (aph) di wilayah kabupaten kaur.
baca juga:wow! berikut 6 burung yang setia pada satu pasangan selamanya
tim dari unit tindak pidana tertentu (tipiter) mulai melakukan pengembangan data dan keterangan. 
untuk memastikan dugaan pelanggaran, dengan cara mendatangi beberapa instansi salah satunya adalah dinas perikanan kaur.
selanjutnya, tim juga akan melakukan pemeriksaan keabsahan data ke opd lainnya seperti dinas lingkungan hidup (dlh) kaur, dan juga dpmptsp kaur.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 9 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan