Ternyata Ini Penyebab DD Tambahan 32 Desa di Kabupaten Seluma Belum Cair

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 04 Feb 2025 - 23:34

DATANGI: Perwakilan Pemdes dan BPD saat mendatangi BKD Seluma.--zulkarnain/rb

Ini merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran utang pada tahun anggaran 2024 lalu.

Sebelumnya seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini berada di BKD Seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024, sehingga dikembalikan lagi kepada OPD terkait untuk direviu.

Di dalam reviu, ada proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.

Pemkab Seluma mengakui tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Seluma.

Baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.

Hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya DBH dari Provinsi Bengkulu hingga Selasa sore, 31 Desember 2024.

Nilai DBH Provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) Pemkab Seluma yang belum disalurkan menembus angka Rp38 miliar, dari total DBH Provinsi untuk Kabupaten Seluma sebesar Rp69 miliar.

DBH tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

DBH tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.

Namun pada saat ini, DBH sudah mulai masuk meski belum secara keseluruhan, dari total DBH yang seharusnya disalurkan, kisaran yang terinput sekitar 10 persennya.

ternyata ini penyebab dd tambahan 32 desa di kabupaten seluma belum cair                            seluma, koranrb.id - dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma mencatat 32 desa yang belum cair alokasi dana desa (add) tambahan tahun anggaran 2024, ternyata belum melengkapi beberapa syarat pencairan.
kepala dinas (kadis) pmd seluma, nopetri elmanto, m. si melalui kepala bidang (kabid) pembangunan, hervoni gusti, se membenarkannya.
adapun syarat yang belum terpenuhi, seperti rekening koran dan nomor pokok wajib pajak (npwp) milik desa, syarat tersebut diminta dikirimkan dalam bentuk file format pdf.
"dari 32 desa yang belum disalurkan add tambahan, semuanya belum melengkapi syarat pencairan," ungkap gusti.
baca juga:tambahan 100 persen gaji 13 dan 14 guru di kabupaten seluma, segera cair
atas hal tersebut, gusti meminta kepada seluruh desa yang belum menerima add tambahan, dapat segera melengkapi berkas sehingga proses penyaluran dapat segera dilakukan oleh bkd seluma.
karena jika ada 1 desa yang terlambat, maka semuanya belum dapat diproses.
"lebih cepat terkumpul maka realisasi penyalurannya lebih cepat," pungkas gusti.
bkd seluma memang berencana akan menuntaskan penyaluran add tambahan bagi 32 desa ini.
baca juga:lomba kebun kopi terbaik, bikin petani di kabupaten kepahiang makin semangat
kepala bkd seluma, sumiati, se, mm, mengatakan saat ini bendahara bkd juga masih melakukan proses input.
update terakhir pada pekan lalu, ada kendala di sistem informasi pemerintahan daerah.
maka dari itu prosesnya sedikit terhambat, namun dipastikan jika kendala di sipd sudah tuntas, maka pencairan bisa dilakukan asalkan semua administrasi dilengkapi desa. 
mengingat saat ini terkait anggaran sudah tidak ada kendala, begitupun dengan persyaratan yang harus dilengkapi sudah lengkap.
baca juga:polres larang sepeda listrik di jalan raya, ini batas usia minimal boleh
"saat ini kita masih dalam proses, jika sipd dan syarat sudah clear maka kita cairkan, jadi tidak perlu khawatir karena tidak ada kaitannya dengan anggaran lantaran sudah tersedia," sampai sumiati.
ditambahkan sumiati, rencananya pencairan memang akan dilakukan serentak pada 32 desa tersebut sehingga tidak terjadi "kecemburuan" apabila ada desa yang didahulukan.
dilakukan proses pencairan add tambahan yang terutang ini karena memang berkasnya telah dilakukan reviu oleh inspektorat seluma.
tidak berselang lama setelah reviu berkas tpp yang juga terutang pada tahun 2024 lalu.
baca juga:pelantikan 20 februari, teddy-gustianto sempurnakan program 100 hari kerja 
"tidak ada cicil-cicil, nantinya 32 desa serentak kita cairkan," singkat sumiati.
untuk diketahui, rincian anggaran add tambahan tahun anggaran 2024 mencapai rp13 miliar, dengan pembagian add tambahan i rp10 miliar dan add tambahan ii rp3 miliar. 
untuk besarannya, masing-masing desa mendapatkan sebaran yang merata, add tambahan i sebesar rp54,9 juta dan add tambahan ii sebesar rp16,4 juta.
sementara itu, untuk add terbesar diterima desa riak siabun kecamatan sukaraja rp324.957 juta, dan penerima add terkecil yakni desa batu tugu kecamatan talo rp280.022 juta.
baca juga:7 kecamatan di bengkulu tengah sudah gelar musrenbangcam
"untuk add tambahan ada rp13 miliar, jika dibagi 182 desa, artinya masing masing desa mendapatkan total rp71 juta," rinci sumiati.
sementara itu, sebelumnya bkd seluma juga sudah menuntaskan pencairan tpp, tercatat semua opd sudah mengajukan surat perintah membayar (spm) dan sudah dicairkan.
"untuk tpp saya rasa sudah clear, semua opd yang mengajukan spm sudah kita salurkan," pungkas sumiati.
untuk diketahui, semua pembayaran yang terutang pada tahun anggaran 2024 harus dilakukan reviu oleh inspektorat seluma. 
baca juga:pemkab bengkulu utara tidak lagi siapkan pasar kaget ramadan
ini merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran utang pada tahun anggaran 2024 lalu.
sebelumnya seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini berada di bkd seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024, sehingga dikembalikan lagi kepada opd terkait untuk direviu.
di dalam reviu, ada proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.
pemkab seluma mengakui tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma.
baca juga:dp2kbp3a lebong belum tetapkan kuota kb vasektomi pria 
baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.
hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dbh dari provinsi bengkulu hingga selasa sore, 31 desember 2024.
nilai dbh provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma yang belum disalurkan menembus angka rp38 miliar, dari total dbh provinsi untuk kabupaten seluma sebesar rp69 miliar.
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb).
dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. 
namun pada saat ini, dbh sudah mulai masuk meski belum secara keseluruhan, dari total dbh yang seharusnya disalurkan, kisaran yang terinput sekitar 10 persennya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan