Ganti Rugi Lahan Pengalihan Jalan Nasional, Mandek: Perluasan Bandara Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 23:15

BERSAMA: Survei lahan pemindahan jalan nasional untuk perluasan Bandara Mukomuko pada beberapa waktu lalu--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

‘’Memang katanya kurang lebih 3,5 hektare kebutuhan lahan yang akan dibebaskan. Namun hasil survei tersebut masih bersifat penyampaian lisan, belum tertulis. Maka dari itu jika persyaratan usulan tidak dilengkapi, kami tidak akan menggunakan anggaran tersebut,” tegasnya.

Diakui Suryanto, memang seusai survei lokasi untuk jalan nasional, disepakati lahanya masih di seputaran Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko.

Yakni dari simpang Pos Satlantas Polres Mukomuko ke arah timur, melewati kawasan perkebunan sawit masyarakat.

Sebagian besar lahan tersebut harus dibebaskan oleh Pemkab Mukomuko, terutama lahan perkebunan sawit masyarakat harus dilakukan ganti rugi.

Di sinilah dibutuhkan data pemilik masing-masing lahan yang terdampak pengalihan jalan nasional.

“Seharus pendataan nama-nama pemilik lahan yang akan dibebaskan untuk jalan nasional itu sudah mulai dilakukan bersamaan penghitungan secara detail, serta memastikan berapa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi. Namun bagaimana kami mau bergerak kalau seperti ini,” demikian Suryanto.

ganti rugi lahan pengalihan jalan nasional, mandek: perluasan bandara mukomuko                            mukomuko,koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko sudah memastikan dilakukan pembebesan lahan untuk keperluan pengalihan jalan nasional yang saat ini membelah bandar udara (bandara) mukomuko.
pengalihan atau pemindahan jalan nasional lintas barat (jalinbar) sumatera di kabupaten mukomuko itu ke lokasi baru, untuk kepentingan perluasan bandara mukomuko.
namun, hingga 1 februari 2025, dinas perumahan dan kawasan permukiman rakyat (perkim) kabupaten mukomuko sebagai opd yang ditugasi menyiapkan lahan untuk lokasi baru jalan nasional mengaku belum menerima hasil survei dari tim gabungan.
alhasil, proses ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat untuk jalan nasional baru itu jalan di tempat alias mandek.
baca juga:harga jual kopi terus meroket, petani makin sumringah
baca juga:bawaslu mukomuko rencanakan terbitkan buku perjalanan pengawasan pemilu 2024
dikatakan kepala dinas perkim kabupaten mukomuko, suryanto, s.pd, m.si, hasil survei tim gabungan yang dibutuhkan itu berupa proposal, kajian, data tanah, data sertifikat, dan lainnya sebagai syarat untuk dilaksanakan proses pembebasan lahan dan ganti rugi. 
“kami sudah berulang kali sampaikan tolong segera lengkapi persyaratannya. jangan sampai apa yang kita gadang-gadangkan untuk dilaksanakan tahun ini tidak jadi dilaksanakan karena lamban bergerak,” tandas suryanto.
jika syarat pembebasan lahan tidak ada, maka tidak ada dasar dinas perkim melaksanakan pembebesan lahan untuk pengalihan jalan nasional dan pengembangan bandara. meskipun anggaran telah tersedia.
“saya sudah pernah sampaikan ke sekda mukomuko untuk pembebesan lahan ini diperlukan usulan dan data luasan serta pemilik lahan. namun hingga saat ini belum kami terima meskipun beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan survei oleh tim gabungan,” bebernya.
suryanto menjelaskan, anggaran pembebasan lahan untuk pengalihan jalan nasional di bandara mukomuko, sabesar rp1,4 miliar telah tersedia di apbd tahun anggaran 2025. 
anggaran tersebut sudah bisa digunakan jika peryaratan yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan lengkap. 
adapun luas lahan perluasan bandara yang harus dibebaskan sebagaimana hasil tim survei yang melibatkan beberapa opd teknis di lingkup pemkab mukomuko beserta upbu (unit penyelenggara bandar udara) mukomuko seluas 3,5 hektare. 
baca juga:ini kemungkinan jadwal terbaru pelantikan kepala daerah terpilih
baca juga:warga desa padang kuas minta dprd provinsi bengkulu dorong pemindahan tower sutt pltu batu bara pt tlb
‘’memang katanya kurang lebih 3,5 hektare kebutuhan lahan yang akan dibebaskan. namun hasil survei tersebut masih bersifat penyampaian lisan, belum tertulis. maka dari itu jika persyaratan usulan tidak dilengkapi, kami tidak akan menggunakan anggaran tersebut,” tegasnya.
diakui suryanto, memang seusai survei lokasi untuk jalan nasional, disepakati lahanya masih di seputaran kelurahan bandar ratu kecamatan kota mukomuko. 
yakni dari simpang pos satlantas polres mukomuko ke arah timur, melewati kawasan perkebunan sawit masyarakat. 
sebagian besar lahan tersebut harus dibebaskan oleh pemkab mukomuko, terutama lahan perkebunan sawit masyarakat harus dilakukan ganti rugi. 
di sinilah dibutuhkan data pemilik masing-masing lahan yang terdampak pengalihan jalan nasional.
“seharus pendataan nama-nama pemilik lahan yang akan dibebaskan untuk jalan nasional itu sudah mulai dilakukan bersamaan penghitungan secara detail, serta memastikan berapa nilai jual objek pajak (njop) nya sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi. namun bagaimana kami mau bergerak kalau seperti ini,” demikian suryanto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan