Dianggap Terlantar, Lahan PT ABS Mulai Digarap Masyarakat

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 22:16

TANAMAN: Terlihat tanaman pisang warga di lahan PT ABS. Warga menggarap lahan itu lantaran menilai lahan tersebut terbengkalai.--Rio/rb

dianggap terlantar, lahan pt abs mulai digarap masyarakat                            kota manna, koranrb.id – lantaran ditelantarkan, kini lahan hampir 2 ribuan hektare milik pt agro bengkulu selatan (abs) mulai digarap oleh masyarakat.
lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan tersebut mulai ditanami pisang, singkong dan lainnya oleh warga.
ketua forum masyarakat pino raya (fmpr), rusli menyebut lahan yang telah dikelola warga mencapai 250 hektare lebih. 
perkebunan pt abs tersebut berlokasi di beberapa desa di kecamatan pino raya dan kecamatan ulu manna, antara lain desa suka bandung, pagar gading, kemang seri, cinto mandi, karang cayo, tanjung aur, dan bandar agung.
baca juga:64 pejabat desa lolos pppk, dewan segera panggil bkpsdm 
lahan perkebunan tersebut terbagi dalam dua lokasi, dengan sebagian diklaim telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari penghidupan.
"awalnya lahan ini terbengkalai, tidak terurus, dan sudah dipenuhi semak belukar serta tumbuhan kekacangan. karena itu, masyarakat datang membuka lahan dan menanam tanaman pangan," ujar rusli.
lebih lanjut, rusli menjelaskan bahwa sekitar 150 anggota fmpr saat ini mengelola lahan tersebut.
sebagian besar lahan yang digarap merupakan lahan kosong, tetapi ada juga yang masih terdapat batang sawit.
baca juga:tidak ada kuota tenaga teknis, pppk tahap 2 sisakan 2 formasi saja
"sawit yang sudah tidak terawat akhirnya dibersihkan oleh masyarakat.
sementara buah sawit yang masih tersisa diambil oleh warga sebagai upah atas kerja mereka membersihkan lahan," tambahnya.
rusli mengatakan terkait status kepemilikan lahan, terdapat perbedaan data antara perusahaan dan masyarakat.
 fmpr menyebut bahwa pt abs memiliki izin usaha perkebunan (iup) dengan luas mencapai 2.950 hektare.
baca juga:ini kemungkinan jadwal terbaru pelantikan kepala daerah terpilih
namun, berdasarkan keterangan pihak perusahaan dan badan pertanahan nasional (bpn) dalam rapat dengar pendapat (hearing) di dpr, luas lahan yang diklaim pt abs adalah 1.850 hektare.
 "dari jumlah tersebut, 444 hektare masih dalam proses pengajuan hak guna usaha (hgu,red)," katanya.
meskipun lahan telah digarap masyarakat, rusli menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada konflik fisik antara fmpr dan pt abs. 
bahkan masyarakat yang tergabung di dalam fmpr masih menjalankan aktivifitas pertanian sepertia biasa di lahan pt abs yang terbengkalai.
baca juga: dewan dan asn setwan mulai titipkan uang pengganti kerugian negara, kajari kaur pastikan penyidikan berlanjut
"sampai sekarang belum ada tindakan pengusiran dari pihak perusahaan kepada masyarakat yang menggarap lahan," katanya.
namun, rusli mengakui bahwa fmpr hingga saat ini belum pernah berkomunikasi langsung dengan pt abs terkait pengelolaan lahan tersebut. 
bahkan ia bersama anggota fmpr lahan yang terbengkalai tersebut dikembalikan ke negara dan kelola masyarakat.
"sampai sekarang komunikasi belum terjalin, dan ini yang masih menjadi ganjalan bagi masyarakat," tutupnya.
baca juga:leopard asal indonesia! berikut 3 fakta kucing busok, diakui dunia
sebelumnya kepala dpmptsp kabupaten bengkulu selatan edwien permana mengatakan, sampai saat ini pemohon pt abs baru mendapatkan izin pkkpr perizinan konfirmasi kegiatan penata ruangnya.
hanya saja terkait hgu dan lainnya bukan lagi kewenangan dari pemerintah daerah bengkulu selatan.
 “ppkpr ini sebagai bahan pt abs untuk meningkatkan izin berikutnya yaitu hgu.
hgu itu adalah kewenangan bpn provinsi bengkulu, sebatas itu kalau kita,” kata edwien.
baca juga:asn dan warga diduga masuk rumdin bupati mukomuko tanpa izin, sapuan : tolong jaga privasi orang
terkait pengawasan teradap pt di kabupaten bengkulu selatan, pemkab bengkulu selatan sebut edwin telah memberikan peringatan terhadap peusahaan. 
selain itu pihak legislatif juga memberikan peringatan yang sama.
“untuk pengawasan dan langkah pemkab bengkulu selatan kami lakukan bersama legislative.
saat ini pt abs silakan mengurus hgu ke bpn provinsi,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan