Pencairan TPP dan ADD Tambahan untuk 32 Desa di Seluma, Tunggu DPA Rampung

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 19 Jan 2025 - 22:18

RAPAT: Pemkab Seluma saat membahasa TPP beberapa waktu lalu. ZULKARNAIN/RB--

Terkait sumber dananya, diakui Sekda bahwa saat ini anggaran di Kas Daerah (Kasda) sudah tersedia. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diharapkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah masuk walaupun belum sepenuhnya.

"Anggarannya sudah tersedia, meskipun tidak banyak. Namun untuk TPP dan ADD Tambahan mampu tercover," imbuh Sekda.

Sedangkan untuk pembayaran tagihan lainnya yang juga tertunda pada anggaran 2024 lalu lantaran kekosongan Kasda, Sekda mengatakan bahwa hal tersebut bukan tidak diprioritaskan.

Namun masih dalam tahap audit review oleh Inspektorat Seluma. Sehingga diharapkan bersabar karena nantinya satu persatu dituntaskan.

"Karena memang TPP dan ADD tambahan sudah tuntas reviewnya, artinya 2 item tersebut sudah bisa tersalurkan. Yang lain masih direview," pungkasnya.

Adanya review dari inspektorat Seluma merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran hutang pada tahun anggaran 2024 lalu, seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini, sebelumnya berada di BKD Seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024.

Review ini, adalah proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.

Diketahui Pemkab Seluma pada 2024 tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.

Seperti contohnya, pembayaran TPP PNS, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya.

Hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya DBH dari Provinsi Bengkulu pada saat itu.

Diketahui nilai DBH Provinsi yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Seluma yang belum disalurkan menembus angka Rp38 miliar, dari total DBH Provinsi untuk Kabupaten Seluma sebesar Rp 69 miliar.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Pemkab Seluma, namun hampir di sejumlah daerah juga mengalami hal yang sama.

DBH tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). DBH tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.

pencairan tpp dan add tambahan untuk 32 desa di seluma, tunggu dpa rampung                            koranrb.id - mengenai pencairan tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan alokasi dana desa (add) tambahan bagi 32 desa yang belum terbayarkan di tahun anggaran 2024 lalu.
kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma sumiati, se, mm membenarkan bahwa proses peninjauan dari inspektorat sudah rampung.
artinya memang akan segera diproses, namun terlebih dahulu menunggu proses dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) rampung.
"untuk tpp dan add tambahan, kita menunggu proses dpa rampung dulu," sampai sumiati.
baca juga:pln tais sebut tidak ada tunggakan listrik selama 2024, salah satu faktornya pelanggan beralih ke pra bayar
baca juga:masyarakat minta kejari lebong segera tuntaskan penyelidikan pasar ajai siang 
namun ia optimis proses dpa akan segera tuntas sebelum pergantian bulan ini. karena sudah ada beberapa organisasi perangkat daerah (opd) yang merampungkan cetak dpa, artinya tinggal menunggu opd lainnya menyusul.
sedangkan terkait sistemnya, sumiati mengatakan sudah tidak ada kendala dari aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd), sehingga dipastikan proses pencairan siap.
"untuk sistem sipd-nya sudah clear, tinggal lagi opd menjalankan paraf dan tandatangan," pungkas sumiati.
senada dengan itu, sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se, m. si memastikan pekan ini tpp dan add tambahan bagi 32 desa yang belum tuntas di 2024 lalu, akan diupayakan tersalur.
baca juga:tak kunjung ditangkap, aktor kebun sawit ilegal di hutan mukomuko makin meresahkan 
baca juga:dinas sosial bengkulu tengah satukan 3 data kemiskinan 
adanya pencairan ini dikatakannya karena audit review dari inspektorat seluma untuk dua item tersebut sudah tuntas, sehingga tidak ada halangan lagi untuk proses pencairan.
"audit review dari inspektorat seluma sudah rampung, artinya untuk tpp dan add tambahan bagi 32 desa, tinggal lagi proses pengajuannya dari opd terkait, insyaallah pekan ini diproses penyalurannya," sampai sekda.
terkait sumber dananya, diakui sekda bahwa saat ini anggaran di kas daerah (kasda) sudah tersedia. dana bagi hasil (dbh) yang diharapkan dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu sudah masuk walaupun belum sepenuhnya.
"anggarannya sudah tersedia, meskipun tidak banyak. namun untuk tpp dan add tambahan mampu tercover," imbuh sekda.
baca juga:tahun ini, rumah adat bengkulu tengah mulai dibangun
baca juga:43 peserta tak lulus pppk tahap i tetap dilantik 
sedangkan untuk pembayaran tagihan lainnya yang juga tertunda pada anggaran 2024 lalu lantaran kekosongan kasda, sekda mengatakan bahwa hal tersebut bukan tidak diprioritaskan.
namun masih dalam tahap audit review oleh inspektorat seluma. sehingga diharapkan bersabar karena nantinya satu persatu dituntaskan.
"karena memang tpp dan add tambahan sudah tuntas reviewnya, artinya 2 item tersebut sudah bisa tersalurkan. yang lain masih direview," pungkasnya.
adanya review dari inspektorat seluma merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran hutang pada tahun anggaran 2024 lalu, seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini, sebelumnya berada di bkd seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024.
review ini, adalah proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.
diketahui pemkab seluma pada 2024 tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.
seperti contohnya, pembayaran tpp pns, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya.
hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dbh dari provinsi bengkulu pada saat itu. 
diketahui nilai dbh provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma yang belum disalurkan menembus angka rp38 miliar, dari total dbh provinsi untuk kabupaten seluma sebesar rp 69 miliar.
kondisi ini tidak hanya terjadi di pemkab seluma, namun hampir di sejumlah daerah juga mengalami hal yang sama. 
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb). dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.