3 Februari Mendatang Dijadwalkan Entry Meeting BPK di Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 23:41

FOTO: Inspektur Inspektorat Daerah Lebong, Nurmanhuri.--

3 februari mendatang dijadwalkan entry meeting bpk di lebong                            koranrb.id - badan pemeriksaan keuangan (bpk) republik indonesia (ri) perwakilan bengkulu, dijadwalkan entry meeting ke kabupaten lebong, pada 3 februari mendatang.
inspektur inspektorat daerah lebong, nurmanhuri, se., m.si mengatakan, jika tidak ada perubahan entry meeting audit laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) kabupaten lebong tahun anggaran (ta) 2024, dijadwalkan 3 februari 2024.
“audit ini merupakan bagian dari pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun,” kata nurmanhuri.
meski sudah dijadwalkan 3 februari mendatang, surat resmi belum diterima inspektorat lebong.
baca juga:sempat dipolisikan, kasus oknum tenaga medis puskesmas kelobak suruh pasien gigit balik anjing berujung damai
baca juga:pelanggan nunggak ulp pln kepahiang banyak di benteng
“surat resmi memang belum kami terima. tapi pemberitahuan sudah ada, kalau tidak berubah 3 februari,” ujarnya.
audit lkpd melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab lebong. 
bpk akan meminta setiap opd untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ta 2024. 
nurmanhuri mengingatkan seluruh opd agar segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan terhadap audit tersebut. 
baca juga:usai klarifikasi kades, penyelidikan pengelolaan dd/add ketenong ii lanjut cek lapangan
baca juga:capaian tahun lalu jadi pijakan bappebti tingkatkan peran pbk 
mengingat audit ini tidak hanya menyasar laporan keuangan, tetapi juga kemungkinan pemeriksaan kegiatan fisik.
“biasanya, dalam audit pendahuluan, bpk akan meminta laporan keuangan tahun sebelumnya untuk dianalisis," terangnya.
pentingnya kesiapan setiap opd dalam menghadapi audit inii, agar semua yang diminta auditor bpk sudah disiapkan tanpa harus menunggu.
selain itu, kewajiban audit bpk juga bertujuan mendorong pemerintah daerah meningkatkan ketertiban administrasi.
baca juga:perkuat daya saing kakao indonesia di pasar domestik dan global
baca juga: legenda angkat suara, mu tak baik-baik saja!
audit lkpd menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"kami berharap opd benar-benar menyiapkan dokumen dengan baik agar pemeriksaan dapat berjalan,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 19 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan