Pemkab Bengkulu Tengah Refocusing Anggaran Tahun 2025 untuk Bayar Utang

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 Jan 2025 - 23:11

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Hendri Donal, SH, MH--jeri/rb

“Kami (DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, red) sudah meminta Pemkab Bengkulu Tengah untuk kembali bersurat ke Pemprov agar penyaluran DBH bisa disegerakan secepat mungkin. Kami minta Pemkab Bengkulu Tengah desak Pemprov Bengkulu,” tegasnya

Disisi lain Fepi menegaskan, jika kejadian ini harus menjadi perhatian bersama kedepannya. Sebab DPRD tidak ingin kejadian seperti ini kembali terulang kedepannya. Sebab dampaknya sangat terasa sekali terhadap keuangan Pemkab Bengkulu Tengah.

Akibat kejadian ini Pemkab Bengkulu Tengah sampai berutang kepada pihak ketiga, termasuk utang terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) para pegawai.

“Kami (DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, red) meminta kepada Pemkab Bengkulu Tengah jangan sampai kejadian DBH tidak salur seperti ini terjadi kembali ditahun berikutnya. Jadikan kejadian ini pelajaran untuk kedepannya,” sampainya

Dari hasil pembahasan pihaknya bersama TAPD kemarin, total utang Pemkab Bengkulu Tengah mencapai 30 miliaran. Baik itu utang kepada pihak ketiga, pembayaran TPP hingga pencairan yang terhambat pada akhir tahun lalu.

Berdasarkan informasi, DBH yang harus disalurkan Pemprov ke Bengkulu Tengah sebesar Rp 21 miliaran. Untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 9 miliaran tersebut, maka DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pemkab Bengkulu Tengah akan melakukan refocusing anggaran tahun 2025.

“Untuk menutupi kekurangan pembayaran utang tahun 2024, kita akan melakukan refocusing anggaran nantinya. Dalam beberapa hari kedepan kita (DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, red) bersama Pemkab Bengkulu Tengah akan membahas perihal refocusing ini,” tutup Fepi.

pemkab bengkulu tengah refocusing anggaran tahun 2025 untuk bayar utang                            koranrb.id - tidak salurnya dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu pada akhir tahun 2024 sangat memberikan dampak terhadap keuangan pemerintah kabupaten bengkulu tengah. 
akibat dbh tersebut tak salur saat ini pemkab bengkulu tengah memiliki utang sebesar rp 30 miliar.
baik itu utang kepada pihak ketiga dan pembayaran tpp para asn. 
menyikapi semua ini, penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten bengkulu tengah, drs. hendri donal, sh, mh mengatakan, berdasarkan pendataan yang telah dilakukan utang pemkab bengkulu tengah mencapai rp30 miliar. 
baca juga:sisa tpg tw iv segera dibayar, tunggu laporan kegiatan 2024 selesai
baca juga:senator destita perjuangkan gaji perangkat desa setara pns golongan 2a
untuk pembayaran utang sebesar rp 30 miliar tersebut akan bersumber dari dua anggaran. pertama dari dbh yang akan disalurkan pemprov dan anggaran dari refocusing yang akan dilaksanakan pemkab bengkulu tengah dan dprd kabupaten bengkulu tengah.
“utang pemkab bengkulu tengah mencapai rp 30 miliar. sedangkan dbh yang akan disalurkan pemprov sebesar rp 22 miliar. sehingga ada kekurangan sekitar rp 8 miliaran. untuk menutupi kekurangan inilah akan dilakukan refocusing,” ujarnya 
pelaksanaan refocusing ini sudah disepakati oleh pemkab bengkulu tengah dan dprd kabupaten bengkulu tengah. pada saat ini tim anggaran pemerintah daerah (tapd) sedang dalam pembahasan terkait rencana refocusing yang direncanakan tersebut.
baca juga:layanan di mpp bengkulu selatan mengalami kendala kekurangan personel
baca juga:politisi hebat dan bapak pembangunan mukomuko berpulang, pemkab gelar salat gaib serta yasinan
pembahasan yang dilakukan, mulai dari mekanisme hingga anggaran apa saja dialihkan untuk yang pelaksanaan refocusing ini. yang pasti pelaksanana refocusing ini akan dibahas dengan matang dan akan dilihat anggaran kegiatan atau program mana yang bisa dipangkas. 
"semuanya sedang dibahas, termasuk juga besaran anggaran yang bakal direfocusing. pada intinya pembahasan refocusing ini akan berjalan cukup alot. sebab anggaran yang akan dipangkas memang harus dilihat secara teliti,” sampainya
sebelumnya, ketua dprd kabupaten bengkulu tengah, fepi suheri meminta kepada pemkab bengkulu tengah untuk mendesak pemprov agar bisa segera menyalurkan dbh kabupaten bengkulu tengah. pihaknya meminta kepada pemkab bengkulu tengah agar bisa bersurat ke pemprov untuk penyaluran dbh ini disegerakan.
“kami (dprd kabupaten bengkulu tengah, red) sudah meminta pemkab bengkulu tengah untuk kembali bersurat ke pemprov agar penyaluran dbh bisa disegerakan secepat mungkin. kami minta pemkab bengkulu tengah desak pemprov bengkulu,” tegasnya
baca juga:perkelahian pelajar berujung maut, dampak buruk bagi pendidikan di bengkulu selatan
baca juga:pelantikan helmi-mian sebagai gubernur dan wagub bengkulu sudah diusulkan ke presiden 
disisi lain fepi menegaskan, jika kejadian ini harus menjadi perhatian bersama kedepannya. sebab dprd tidak ingin kejadian seperti ini kembali terulang kedepannya. sebab dampaknya sangat terasa sekali terhadap keuangan pemkab bengkulu tengah.
akibat kejadian ini pemkab bengkulu tengah sampai berutang kepada pihak ketiga, termasuk utang terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) para pegawai. 
“kami (dprd kabupaten bengkulu tengah, red) meminta kepada pemkab bengkulu tengah jangan sampai kejadian dbh tidak salur seperti ini terjadi kembali ditahun berikutnya. jadikan kejadian ini pelajaran untuk kedepannya,” sampainya
dari hasil pembahasan pihaknya bersama tapd kemarin, total utang pemkab bengkulu tengah mencapai 30 miliaran. baik itu utang kepada pihak ketiga, pembayaran tpp hingga pencairan yang terhambat pada akhir tahun lalu.
baca juga:uang hasil kebun sawit ilegal dari hutan mukomuko terus mengalir, aph tetap diminta usut tuntas 
baca juga:evaluasi thl 42 opd pemprov bengkulu tunggu keputusan plt gubernur
berdasarkan informasi, dbh yang harus disalurkan pemprov ke bengkulu tengah sebesar rp 21 miliaran. untuk menutupi kekurangan sebesar rp 9 miliaran tersebut, maka dprd kabupaten bengkulu tengah dan pemkab bengkulu tengah akan melakukan refocusing anggaran tahun 2025. 
“untuk menutupi kekurangan pembayaran utang tahun 2024, kita akan melakukan refocusing anggaran nantinya. dalam beberapa hari kedepan kita (dprd kabupaten bengkulu tengah, red) bersama pemkab bengkulu tengah akan membahas perihal refocusing ini,” tutup fepi.