Pemuda BS Desak Pemerintah Turun Tangan Selesaikan Konflik PT ABS versus Masyarakat

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:28

Para tokoh pemuda Bengkulu Selatan, organisasi Muhammadiyah, KNPI, HMI, GMNI mendukung penyelesaian konflik masyarakat dengan PT ABS.--RIO/RB

Agar hal tersebut tidak berlari-larut ia mendorong agar masyarakat cepat melakukan upaya hukum. Dan pemerintah turun tangan.

“Informasinya masyarakat mau lapor ke APH, itu lebih baik daripada pertemuan sana sini ternyata tidak ada hasil. Kami dukung masyarakat,” ujarnya.

Kepada pemerintah daerah Edwien berharap cepat melakukan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat.

Masalah konflik perusahaan dan masyarakat bukan hanya terjadi Bengkulu Selatan namun juga daerah lain. Berkaca dari hal tersebut seharusnya pemerintah daerah dapat mencari jalan keluar terbaik.

“Apapun itu jangan sampai ada konflik, kepada pemerintah lakukan sikap tegas. Jangan biarkan perusahaan berdiri di daerah tanpa mematuhi aturan,” ujarnya.

pemuda bs desak pemerintah turun tangan selesaikan konflik pt abs versus masyarakat                             koranrb.id - meningkatnya eskalasi konflik lahan antara warga pino raya versus pt agro bengkulu selatan (abs)  turut menyita perhatian tokoh pemuda bengkulu  selatan.
para tokoh pemuda bengkulu  selatan mendesak agar pemkab bengkulu selatan menyelesaikan konflik tersebut.
menurut tokoh pemuda bengkulu selatan wahyudi febrianto putra m.ling, konflik ini harus cepat diselesaikan karena untuk menghindari dampak kerugian dan masalah yang lebih besar di kemudian hari. 
"konflik ini sudah terjadi bertahun-tahun, pemerintah daerah harus cepat menyelesaikan konflik ini dengan memanggil semua pihak terkait dan menyelesaikan masalah ini dengan berdasarkan akar persoalan,” kata wahyudi. 
baca juga:perjuangkan pembangunan jalan tol di kepahiang
baca juga:pejabat dan mantan pejabat diduga kuasai sawit ilegal di hutan mukomuko
wahyudi meminta pt abs untuk tidak melakukan tindakan arogansi apalagi aksi kekerasan selama belum ada titik temu penyelesaian konflik ini. apalagi status hgu lahan tersebut tidak diperpanjang pt abs sejak tahun 2016. 
“saya meminta pt abs tidak melakukan aksi premanisme terhadap masyarakat sekitar perkebunan sebelum ada titik temu penyelesaian konflik lahan ini, silakan tempuh jalur hukum bila memang ada pihak yang merasa dirugikan,” kata wahyudi.
lebih lanjut wahyudi juga meminta pt abs menghentikan segala aktivitas perusahan selama belum ada izin perpanjangan hgu dari pemerintah, karena menurut ketentuan dan aturan yang berlaku lahan tersebut statusnya kembali milik negara ketika masa hgu nya habis.
"pemerintah harus berani menyatakan status hukum atas lahan tersebut dan selama belum ada kejelasan status hukum atas lahan tersebut saya meminta pihak pt abs dan masyarakat untuk sama-sama menahan diri dan menghentikan aktivitas di lahan tersebut,”tegas wahyudi.
baca juga:ada isu 'siluman', honorer setwan mulai ketar-ketir
baca juga:proyek rehab alur ddts: minimalisir banjir dan dukung program ketahanan pangan nasional 
senada diungkapkan tokoh pemuda lainnya  edwien alfha sh, konflik pt abs dan masyarakat tersebut menyita perhatian banyak orang.
apabila hal tersebut terus berkepanjangan ia mengkhawatirkan permasalahan ini akan menimbulkan konflik sosial lainnya. 
agar hal tersebut tidak berlari-larut ia mendorong agar masyarakat cepat melakukan upaya hukum. dan pemerintah turun tangan.
“informasinya masyarakat mau lapor ke aph, itu lebih baik daripada pertemuan sana sini ternyata tidak ada hasil. kami dukung masyarakat,” ujarnya. 
baca juga:dbh belum disalur, bkd bengkulu tengah rekap utang tahun 2024
baca juga:pad retribusi tak tercapai, 6 item retribusi tak capai target
kepada pemerintah daerah edwien berharap cepat melakukan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat.
masalah konflik perusahaan dan masyarakat bukan hanya terjadi bengkulu selatan namun juga daerah lain. berkaca dari hal tersebut seharusnya pemerintah daerah dapat mencari jalan keluar terbaik. 
“apapun itu jangan sampai ada konflik, kepada pemerintah lakukan sikap tegas. jangan biarkan perusahaan berdiri di daerah tanpa mematuhi aturan,” ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan