Soal Upah Buruh, FSPMI Datangi Disnakertrans Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 11 Nov 2024 - 22:55

DISKUSI: FSPMI tengah menanyakan terkait keterlibatan dalam penentuan upah. FIRMANSYAH/RB--

soal upah buruh, fspmi datangi disnakertrans mukomuko                            koranrb.id – federasi serikat pekerja metal indonesia (fspmi) kabupaten mukomuko datangi kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) mukomuko.
kedatangan fspmi mukomuko kemarin, 11 november 2024 lantaran ingin diikutsertakan dalam pembahasan upah pekerja serta dianggap dalam dewan pengupah mukomuko.
ketua dpw fspmi mukomuko, roslan effendi mengatakan, adapun maksud kedatangan fspmi ke disnakertrans untuk mempertanyakan keterlibatan fsmpi dalam pembahasan penerapan upah di kabupaten mukomuko. 
hal ini guna memperjuangkan hak-hak buruh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
baca juga:usulan perhutanan sosial mukomuko tunggu persetujuan menteri
baca juga:hasil sidak bpom, disperindagkop akan tindak 8 toko jual produk kadaluwarsa di mukomuko
“kita ke disnakertrans untuk mempertanyakan ketidakterlibatan kami sebagai serikat pekerja dalam membahas penerapan upah, yang pasti kami tidak ingin tidak diikutsertakan,” tegasnya.
roslan menambahkan, dalam penerapan upah bagi pekerja di kabupaten mukomuko selama ini selalu melibatkan fspmi untuk membahas upah pekerja. 
namun untuk kali ini, fspmi tak dilibatkan dalam pembahasan penerapan upah.
beberapa anggota ada yang diundang namun tak berdasarkan regulasi dari serikat pekerja.
baca juga: butuh minimal 15 unit, rsud mukomuko berencana tambah mesin cuci darah 2025 mendatang
baca juga:usai terima sppt, camat hingga kades di mukomuko diminta segera tagih pbb-p2, batas 31 november 2024
“beberapa kesempatan dalam pembahasan memang ada buruh diundang. tapi hanya anggota federasi yang direkomendasikan sesuai undangan, dengan regulasi bahwa unsur serikat yang duduk di dewan pengupah itu diusulkan oleh federasi anggota yang duduk di dewan pengupah,” sampai roslan.
lanjutnya, dengan kejadian yang hadir hanya anggota tertentu saja menjadi pertanyaan mengapa fspmi tak diikutsertakan dalam pembahasan penerapan upah. 
fspmi juga beramsumsi dengan tindakan yang dialami oleh organisasinya menjadi pelemahan terhadap dewan pengupahan di kabupaten mukomuko.
“jadinya kami beramsumsi adanya kemungkinan pelemahan dewan pengupahan, karena selama ini kami yang menjaga agar kenaikan upah ini sesuai dengan regulasi dan apa yang dibutuhkan oleh pekerja sesuai kebutuhan hidup layak,” ujar roslan.
baca juga: pemkab mukomuko berencana unsul pembangunan lpkb di tahun 2025 
baca juga:dugaan honda ‘siluman’, aph diminta usut kemungkinan upeti
disampaikan roslan, yang menjadi masalah saat ini antara kadin, apindo dan lembaga buruh belum mengetahui indeks tertentu komponen penetapan upah.
lantaran adanya perbedaan setelah putusan mk menyatakan pp 51 tahun 2023 tidak berlaku lagi. 
sedangkan untuk di mukomuko sendiri, pembahasan ataupun rapat penetapan upah harus dilakukan setelah adanya upah minimum provinsi (ump).
“hal ini yang menjadi pertanyaan kami, kami sudah tak dianggap lagi di dewan pengupahan, seolah-olah beberapa pihak diminta untuk dipacu melakukan rapat-rapat di dewan pengupahan kabupaten mukomuko, ya wajar kami berasumsi mempertanyakan hal tersebut, dan meminta klarifikasi ke pihak dinaskertrans,” terangnya.
dikatakan roslan, belum ada jawaban akan pertanyaan asumsi tersebut, lantaran kepala dinas belum berada di tempat.
“tadi ketemu ibu sekretaris dinaskertrans, pihaknya sudah menampung apa yang menjadi pertanyaan kami, namun karena yang memiliki kewenangan kepala dinas. maka dari itu minggu depan akan kami temui kembali,” ucap roslan.
roslan juga menyampaikan, jika selasa 12 november 2024 ada rapat pleno penetapan upah terlaksana tahun 2025 yang akan diajukan ke pemerintah provinsi bengkulu. tentunya, pihak fspmi menolak usulan tersebut, karena belum memiliki dasar salah satunya ump yang belum ditetapkan.
meskipun fspmi dipersilahkan untuk hadir mengikuti rapat pleno tersebut.
“tentu kami menolak, jika rencana penetapan upah dilakukan dan diusulkan karena ump belum keluar, bagaimana umk bisa keluar sedangkan ump belum keluar, kita tahu dewan pengupah nasional sedang rapat di jakarta, untuk menetapkan ump, meskipun paling lambat tanggal 21 november 2024 nanti,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan