30 Anggota DPRD Rejang Lebong Periode 2024-2029 Siap Jalankan Tugas, Juliansyah dan Pera Pimpinan Sementara

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 26 Aug 2024 - 21:57

SUMPAH JABATAN: Anggota DPRD Rejang Lebong periode 2024-2029 saat membacakan sumpah jabatan.-foto: humas dprd rejang lebong/koranrb.id-

30 anggota dprd rejang lebong periode 2024-2029 siap jalankan tugas, juliansyah dan pera pimpinan sementara                            curup, koranrb.id – sebanyak 30 anggota dprd kabupaten rejang lebong hasil pemilu 2024, terhitung hari ini sudah resmi menjalankan tugas dan mengemban amanah sebagai wakil masyarakat rejang lebong untuk periode 5 tahun ke depan yakni 2024-2029. 
prosesi pelantikan sudah dilaksanakan di ruang rapat utama dprd kabupaten rejang lebong, senin 26 agustus 2024 pukul 10.00 wib. dalam prosesi pelantikan ini, juliansyah dari pan dan pera hariyani sebagai pimpinan sementara dprd kabupaten rejang lebong.
dalam proses pelantikan tersebut, selain mengambil sumpah dan janji jabatan kepada anggota dewan baru, juga dilakukan proses penandatanganan berita acara pelantikan dan penyematan pin anggota legislatif. dalam sesi ini anggota dprd rejang lebong periode 2024-2029 diwakil oleh juwita astuti dari pan dan putra mas wigoro dari nasdem.
acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk asisten ii setdaprov bengkulu, ra. denni, sh, m.si, bupati rejang lebong, drs. h. syamsul effendi, mm, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), para kepala dinas instansi jajaran pemkab, para komisioner kpu, bawaslu, serta para tokoh dan pemuka masyarakat. 
tidak ketinggalan, keluarga dari anggota dprd periode 2024-2029 turut hadir untuk memberikan dukungan moral kepada para wakil rakyat.
baca juga: diusung 3 partai, gusnan-paman ii daftar hari pertama ke kpu bengkulu selatan 
baca juga:nata-hafizh, windra-ramli dan riri-ujang siap tarung, ini penjelasan kpu kepahiang 
dalam kesempatan itu, ketua dprd rejang lebong periode 2019-2024 mahdi husen yang memimpin sidang sebelum penyerahan palu sidang kepada ketua dan wakil ketua sementara, telah menjabarkan hasil kerja dprd rejang lebong selama periode 2019-2024, dimana ada sekitar 25 produk hukum yang telah diketokpalu oleh legislatif.
“terima kasih untuk seluruh teman-teman anggota dprd kabupaten rejang lebong periode 2019-2024 yang telah berjuang bersama-sama dalam menjalankan tugas legislasi untuk rejang lebong. juga terima kasih kepada pemkab rejang lebong dan jajaran opd, serta unsur forkopimda yang selama ini telah bekerjasama dengan kami dalam membangun daerah tercinta ini,” ungkap mahdi.
sementara itu ketua sementara dprd rejang lebong, juliansyah dalam sambutannya menegaskan dirinya bersama anggota dprd rejang lebong periode 2024-2029 siap mengemban amanah baru dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di dprd rejang lebong. 
ia juga mengaku dalam waktu dekat dirinya bersama wakil ketua sementara dprd rejang lebong, pera haryani akan saling berkoordinasi untuk membentuk alat kelengkapan dewan serta menyusun tata tertib dewan, sebelum kemudian menetapkan pimpinan dewan defenitif.
“kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat rejang lebong yang telah mengamanahkan kepada kami sebagai penyambung lidah rakyat di pemerintahan untuk peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. dan kami akan bekerja bersungguh-sungguh menjaga amanah yang telah diberikan ini,” ungkap yayan, sapaan akrab juliansyah.
baca juga:september, vaksinasi rabies massal gratis disiapkan 2.000 dosis
baca juga:pengelola ptm bengkulu: keluhan pkl tak berdasar!
sementara itu, bupati rejang lebong, drs. h. syamsul effendi, mm, dalam sambutannya menyampaikan pesan dari menteri dalam negeri, muhammad tito karnavian. bupati menekankan pentingnya dua hal bagi anggota dewan yang baru dilantik. 
pertama, secara konseptual dan legal formal, kedudukan dprd merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dprd di indonesia berbeda dengan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menerapkan pemisahan kekuasaan secara absolut hingga ke tingkat lokal.
"kedua, anggota dprd dipilih melalui pemilu dengan pencalonan melalui partai politik. kondisi ini menciptakan ikatan kuat antara anggota dprd dengan partai politik yang diwakili. namun, sebesar apapun kepentingan partai politik, hendaknya anggota dewan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutur bupati.
bupati mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas, setiap anggota dewan akan diawasi oleh aparat penegak hukum serta lembaga pengawas seperti komisi pemberantasan korupsi (kpk), badan pemeriksa keuangan (bpk), dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). 
bupati juga menekankan tiga fungsi utama dprd sebagaimana tertuang dalam pasal 96 uu no 23 tahun 2014, yaitu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
"dalam menjalankan fungsi legislasi, dewan bersama kepala daerah membentuk perda yang tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, tetapi juga refleksi aspirasi dan kebutuhan rakyat," tutur bupati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan