7 Tersangka Dugaan Korupsi RSUD Mukomuko Dipindah ke Rutan, Sidang Perdana 29 Juli Mendatang

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 18 Jul 2024 - 23:21

PINDAHKAN: Kejari Mukomuko memindahkan 7 tersangka ke Rutan Bengkulu. FOTO: Kejari Mukomuko/RB--

7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko dipindah ke rutan, sidang perdana 29 juli mendatang                             koranrb.id  – sidang perdana  agenda dakwaan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko dari tahun 2016 sampai 2021 dijadwalkan 29 juli 2024 mendatang.
sehingga, kemarin, 18 juli 2024 kejaksaan negeri (kejari) mukomuko memindahkan tujuh tersangka yakni mantan direktur 2016 – 2020, dr tugur anjas, mantan bendahara pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan kabid pelayanan medis 2017-202, harnovi,
mantan perbandaharan verifikasi keuangan 2016-2021, khalik, bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan dan mantan kabid keuangan 2016-2018, herman ke rumah tahanan (rutan) negara kelas iib bengkulu atau rutan malabero.
“pagi ini (kemarin, red) 7 terdakwa kita ambil dari tahanan polres mukomuko untuk dibawa ke rutan malabero bengkulu. hal ini merupakan lanjutan dari pelimpahan berkas ke pengadilan tipikor bengkulu beberapa waktu yang lalu,” kata kepala kejari mukomuko yusmanelly sh, mh melalui kasi intel radiman sh, mh.
baca juga:ph sebut kewenangan menilang dan memeriksa kir tidak selalu danru, perkara pungli uppkb put bptd bengkulu
baca juga: 3 terdakwa minta bebas, jaksa tetap pada tuntutan, perkara korupsi lab rsud curup 
radiman mengatakan, tujuh tersangka sudah menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu.
radiman menambahkan, jika tidak ada halangan sesuai dengan jadwal persidangan, 7 terdakwa akan memasuki masa sidang pertama pada 29 juli 2024 nanti. 
di mana dalam persidangan nanti jaksa penuntut umum (jpu) akan membacakan dakwaan, primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 2021 terntang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 kuhp.
untuk subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b ayat (2) dan ayat (3) undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp.
baca juga:kermin ajukan kasasi putusan banding 15 tahun
baca juga:hari ketiga ops patuh nala di kaur, 77 pengendara terjaring razia
“pada persidangan nanti yang pastinya kami sudah siap mendakwa tujuh terdakwa, dengan materi yang telah dipersiapkan,” terangnya.
lanjutnya, setelah membacakan dakwaan maka akan dilihat terlebih dahulu apakah ada eksepsi dari ph atau seperti apa. 
jika tidak ada maka akan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi.
“kita lihat dulu apakah ada eksepsi atau tidak dari ph,” ujarnya.
baca juga:putusan banding, kirmin 15 tahun, adik iparnya 12 tahun
baca juga:sidang dugaan pungli kir, jpu hadirkan 7 saksi
sementara jumlah jpu yang bakal mengawal perkara ini dalam persidangan ditunjuk sebanyak 6 orang. 
 “tetap 6 jpu yang berkompeten dan memahami perkara ini yang akan bertugas. dengan harapan banyak fakta baru yang akan terungkap nantinya ketika 7 terdakwa dihadapkan di meja hijau,” tegasnya.
ditambahkan radiman 7 tersangka sampai dengan kemarin masih belum ada juga yang melakukan pengembalian kerugian negara (kn). 
hanya uang titipan sebesar rp20 juta ke kejari mukomuko yang dititipkan oleh anak salah satu terdakwa ketika dilakukan penahanan. 
diberitakan sebelumnya, kemana aliran kn sebesar rp4,8 miliar masih belum diketahui. 
sebab 7 tersangka saat ditanya penyidik masih enggan menjelaskan kemana saja, maka dari itu berkaitan dengan adanya potensi tersangka baru akan dilihat dari fakta persidangan nantinya.
meskipun mereka enggan menyampaikan kemana aliran kn, berdasarkan bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik sebelumnya, dari kn tersebut ada dana non budgeter. 
hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisikan sisikan 3,5 persen. dan itu digunakan untuk non budgeter. ini juga akan menjadi materi di persidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit. jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh. yang jelas para tersangka mengaku ada menyisikan uang 3,5 persen setiap pencairan,” bebernya. 
untuk diketahui, dalam kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara (kn) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai rp4,8 miliar lebih.
ini setelah di hitung oleh tim auditor kejati bengkulu, rinciannya tahun 2016 kn  mencapai rp892,6 juta lebih. 
tahun 2017 rp901.1 juta lebih, tahun 2018 rp1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp285.6 juta lebih.
dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp4.841.952.577. 
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif), belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 19 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan