Beruntun 7 Kali Bengkulu Utara Raih Opini WTP, Mian Berpesan Begini

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 03 May 2024 - 22:49

PRESTASI: Bupati Mian saat menerima LHP dengan Opini WTP dari BPK untuk ketujuh kalinya. Foto: Humas/RB--

beruntun 7 kali bengkulu utara raih opini wtp, mian berpesan begini                             arga makmur, koranrb.id – pemkab bengkulu utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri.
opini wajar tanpa pengecualian ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) bengkulu utara tahun anggaran 2023.
prestasi ini cukup membanggakan. karena secara beruntun sebanyak 7 kali atau dalam kurun waktu 7 tahun secara berturut-turut pemkab bengkulu utara meraih opini wtp.  
kepala kantor perwakilan bpk provinsi bengkulu, muhammad toha arafat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) tahun anggaran 2023 tersebut kepada bupati ir. h mian, jumat 3 mei 2024.
baca juga:dapat tambahan, ini kuota pupuk subsidi di 19 kecamatan bengkulu utara
ikut mendampingi mian, jajaran pejabat pemkab bengkulu utara dan ketua dprd, sonti bakara. 
penyerahan opini wtp setelah bpk tuntas melakukan audit penggunan anggaran tahun 2023 di pemkab bengkulu utara sejak dua bulan lalu. baru kemarin, laporan hasil pemeriksaan (lhp) tersebut diserahkan berikut pemberian opini wtp.
pascamenerima opini wtp ke 7 kalinya tersebut, mian menekankan kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih. 
termasuk mematuhi regulasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan.
“terus lakukan koordinasi dengan semuanya agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan anggaran maupun sistem pertanggungjawaban yang dilakukan,” sampainya. 
mian juga menyampaikan terima kasih kepada bpk perwakilan provinsi bengkulu yang selama ini sudah memberikan bimbingan pada pemkab bengkulu utara dalam pelaksanaan anggaran.
baca juga: pastikan ketersediaan pupuk sambut musim tanam, kadis dtphp provinsi bengkulu pantau gudang pupuk
mian jugan kembali menegaskan kepada seluruh opd untuk mematuhi apa yang menjadi arahan dari bpk. dengan demikian semua pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan terbaru dalam pengelolaan keuangan. 
“kesalahan yang mungkin terjadi harus diperbaiki. tidak boleh terulang lagi. kita memperoleh opini wtp untuk ketujuh kalinya dan ini tentunya berkat kerja keras kita semua,” ujarnya. 
selain sistem pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang harus sesuai ketentuan, sistem pelaporan keuangan juga harus benar-benar memenuhi aturan pelaksanaan keuangan. 
‘’sehingga sistem pelaporan keuangan benar-benar memenuhi standar pelaporan yang akuntable. harapan kita, opini wajar tanpa pengecualian ini bisa terus dipertahankan tahun-tahun berikutnya,” ucapnya.
sementara itu, ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh juga menegaskan bahwa dprd terus mendukung program bupati mian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. 
baca juga:pemdes diminta untuk laksanakan program blt dd dan program ketahanan pangan sesuai regulasi
apalagi dprd juga memiliki fungsi pengawasan yang melekat, yang tak hanya memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target. 
pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan juga sesuai dengan regulasi pemerintah. 
“maka dalam bentuk dukungan pada penciptaan pemerintahan yang bersih dan akuntable, maka dprd selaku pemegang fungsi pengawasan akan terus melaksanakan tugas dengan maksimal,” sebutnya. 
sekadar mengetahui, pemda bengkulu utara terus mendapatkan  opini wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2018 lalu.
selain itu, pemkab bengkulu utara juga mendapatkan penghargaan terkait dengan nilai tindak lanjut atas audit dan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang juga tinggi. 
baca juga:diduga bawa kabur duit arisan lebih rp 1,2 miliar, gadis cantik di rejang lebong ini viral
pemkab bengkulu utara mendapatkan nilai 91,39 persen dalam hal tindak lanjut hasil audit yang merupakan nilai tertinggi di provinsi bengkulu. 
pascamenerima laporan hasil pemeriksaan, pemda bengkulu utara akan melakukan rapat internal seluruh pejabat daerah. 
hal ini terkait dengan tindak lanjut hasil audit badan pemeriksaan keuangan tersebut.
sesuai aturan, bpk memberikan waktu 60 hari untuk tindak lanjut atas hasil audit tersebut. 
biasanya bupati mian memberikan waktu yang lebih pendek lagi pada seluruh opd yang mendapatkan catatan berdasarkan hasil audit tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan