Dengan adanya pengaduan ke DPRD Seluma, para honorer berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius dan langkah penyelesaian yang konkret dari pemerintah kabupaten Seluma.
BACA JUGA:PSU Bengkulu Selatan: Rifai-Yevri Unggul, Bunga Mas Paling Cepat Rekapitulasi
BACA JUGA:Datangi Sekolah, Kejar Target PKG 90 Persen
Mereka menginginkan bukan sekadar janji, tetapi kebijakan nyata yang menghargai jerih payah mereka selama ini.
"Kami masih ingin bekerja dari pada menganggur walaupun status tenaga sukarela," pungkas Harleni.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Seluma, Pasrul Hamidi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (hearing) antara para tenaga honorer dan pimpinan OPD terkait, yakni Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seluma.
“Keluhan adik-adik ini akan kami tampung. Kami minta agar segera dibuat surat permohonan resmi kepada pimpinan DPRD, supaya bisa kami agendakan rapat dengar pendapat. Kita cari solusi terbaik bersama,” ujar Pasrul.
Senada, anggota Komisi II lainnya, Binanto, menekankan pentingnya komitmen Pemkab Seluma dalam menjalankan aturan dan memberi kepastian kepada para tenaga honorer.
Ia menegaskan bahwa dalam SK Bupati Seluma sebelumnya, tidak ada istilah “dirumahkan” bagi tenaga honorer, meskipun ada pengurangan gaji.
“Regulasinya sudah jelas. Tidak ada istilah dirumahkan. Jika memang tenaga honorer tetap bekerja, maka hak-haknya harus dipenuhi. Pemerintah daerah harus tegas dan segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi keresahan yang lebih luas,” tegas Binanto.
Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Seluma, Yuyun Afrianto belum dapat memberikan jawaban atas hal ini.