KORANRB.ID - Masih terus mobile turun ke pasar tradisional melakukan pengecekan akurasi timbangan yang digunakan para pedagang. Dimana pengecekan ini melibatkan petugas UPTD Metrologi Legal Mukomuko.
"Kita sudah mulai lakukan pengecekan akurasi timbangan dari 3 Maret 2025 dan saat ini 5 Maret 2025, giliran pasar Ipuh yang dicek petugas, kami,"kata Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko, Nurdiana, SE, M.AP.
Nurdiana mengatakan, selain mengecek akurasi timbangan. Pedagang juga diimbau untuk menggunakan timbangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Serta meminta pegadang untuk tidak menggunakan timbangan plastik.
Dalam transaksi jual beli barang dagangan. Sebab untuk timbangan plastik tidak dapat dilakukan tera ulang. Dan sangat rawan tidak akurat.
BACA JUGA:Safari Ramadan Belum Pasti Berjalan, Masih Menunggu Bupati Mukomuko Pulang
BACA JUGA:Permen RTRW Kabupaten Mukomuko Tak Kunjung Rampung di Kementerian ATR/BPN
"Kita minta pedagang tidak gunakan timbangan plastik. Agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik pedagang ataupun konsumen. Sebab, timbangan plastik tidak ada jaminan akurat, maka dari itu timbangan plastik itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan orang lain,’’bebernya.
Dikatakan Nurdiana, kegiatan akurasi timbangan pedagang atau tera ulang rutin dilakukan. Setiap 3 bulan sekali, hal ini bagaian dari upaya pencegahan pedagang menggunakan alat ukur timbangan plastik.
Serta adanya pihak yang dirugikan akibat proses jual beli di pasar. Untuk kegiatan ini bersifat preventif, agar pedagang pemaham dan mau menggunakan timbangan sesuai SNI.
"Sejauh ini tingkat kesadaran pedagang kita, untuk tidak menggunakan timbangan plastik cukup tinggi. Karena mereka sudah mulai mengerti adanya salah dalam pengukuran jika timbangan tidak sesuai SNI yang dapat merugikan,"sampainya.
BACA JUGA:Tugas Belajar ASN Pemkab Mukomuko Selain Dokter, Menunggu Kepastian Anggaran
Nurdiana juga menyampaikan, temuan dilapangan tidak sedikit para pedagang di Mukomuko yang mengharapkan bantuan timbangan non plastik dari pemerintah untuk digunakan sebagai alat takar ukur. Sebab untuk harga timbangan non plastik diakui pedagang harganya cukup tinggi.
‘’Pedagang-pedagang yang kita temui, pada prinsipnya sangat menginginkan menggunakan timbangan SNI. Namun mereka juga berharap adanya program bantuan dari pemerintah.
Dalam bentuk bantuan timbangan SNI sebagai pengganti timbangan plastik yang terkadang masih ada yang memakainya,"tutup Nurdiana.