Tinggal memberikan mandat surat perintah untuk melakukan pengerukan itu dari pihak pemerintah kepada Pelindo ataupun BUMN yang lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bengkulu, Raden Ahmad Denny, SH, MM mengatakan Plt Gubernur telah mengambil langkah dengan mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, terkait percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Meminta pertemuan dengan Presiden guna membahas solusi terkait hal tersebut.
Ini dilakukan atas dasar belum adanya keputusan berkenaan dengan biaya pengerukan yang dibahas PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Asosiasi Persatuan Batu Bara (APBB) Bengkulu.
BACA JUGA:Pelajar Ditangkap Berhubungan Intim dengan Pacar, Sering Dilakukan di Ruang Kelas
“Hingga pertengahan Januari 2025 kemarin, belum ada laporan atau keputusan yang disampaikan kepada Plt Gubernur,” ujar Denny.